Home / Berita / Internasional / Asia / Benarkah Erdogan Telah Berhasil ‘Menjinakkan’ Militer Turki?

Benarkah Erdogan Telah Berhasil ‘Menjinakkan’ Militer Turki?

Militer Turki. (Daily Sabah)
dakwatuna.com – Istanbul. Militer Turki menjadi aktor penting dalam kehidupan Turki modern baik di dalam maupun luar negeri. Namun peran dan posisinya pada masa Turki saat ini, tampak telah dikekang secara signifikan.

Militer mulai punya peran setelah republik modern didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 2023 silam.

Dengan bantuan korps petugas, Ataturk berhasil mengubah Turki menjadi negara sekuler yang kebaratan.
Setelah ia meninggal pada 1938, sekulerisme menjadi ideologi paling dominan di Turki. Sementara para jenderal, menjelma menjadi penjaganya.

“Ataturk dan banyak pemimpin awal republik adalah perwira. Militer memiliki peran yang cukup signifikan di tengah masyarakat sebagai pelayan nilai-nilai sekuler,” kata Doruk Ergun, peneliti di think-tank independen EDAM di Istanbul, kepada Aljazeera.

“Meskipun warga sipil yang mengelola pemerintahan, militer tetap memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan luar negeri dan keamanan negara.”

Penjaga Sekulerisme

Sebagai wali yang diakui sendiri oleh warisan sekte Ataturk, militer tetap terkait pada setiap pergolakan. Mereka tak segan menggulingkan pemerintahan yang tak populer di saat terjadi kekacauan politik dan krisis ekonomi.

Korps perwira setidaknya melancarkan tiga kali kudeta antara 1960 dan 1980.

Dari ketiganya, militer beranggapan bahwa Islam masuk terlalu dalam ke ranah politik.

“Setiap satu dari kudeta itu dilakukan oleh perwira yang sangat sekuler dan sangat pro-Barat yang merasa bahwa Turki Barat adalah jalur progresif yang dikompromikan,” kata Timur Kuran, guru besar politik dan ekonomi di Duke University Carolina Barat.

Munculnya Islam Politik

Pada akhr 1980-an, pemisahan antara ideoloogis kanan dan kiri tampak segera berakhir. Hal ini membuka jalan bagi munculnya Islam politik.

Pada 1997, Partai Refah memenangkan pemilihan umum. Refah merupakan partai konservatif agama pertama di Turki. Namun lajunya terpaksa disingkirkan oleh militer. Pengunduran diri pendiri partai, Necmetin Erbakan, yang juga perdana menteri kala itu, dianggap sebagai ‘kudeta pasca-modern’.

Dalam pernyataannya pada 28 Februari 1997, militer memperingatkan ancaman yang timbul akibat profil keislaman Erbakan yang mencuat. Empat bulan kemudian, Erbakan dipaksa mengundurkan diri.

Alican Turk mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap militer mengalami penurunan dalam 16 tahun terakhir. Ia adalah mantan perwira yang ditangkap pada 2002 atas dugaan keterlibatan dalam peristiwa 1997 itu.

Turk menghabiskan 14 bulan di penjara Sincan di pinggiran Ankara sebelum dibebaska. Sebanyak 103 orang didakwa dalam kasus tersebut, termasuk 61 jenderal.

‘Ketika AKP Berkuasa, Militer Tidak Merasa Senang’

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mulai berkuasa pada tahun 2002. Pecahan Partai Refah itu masih menggunakan agenda liberal dan pro-Uni Eropa saat itu.

“Ketika AKP berkuasa, militer merasa tidak senang. Mereka awalnya berharap AKP merusak diri sendiri, membuat kekacauan dan kehilangan popularitas,” kata Kuran.

“Tapi AKP memutuskan, dan ini kecemerlangan Recep Tayyip Erdogan, untuk merangkul demokrasi dan menjauhi kebijakan yang mengancam militer atau menjauhkan Turki dari Eropa.”

Wacana tersebut memungkinkan Erdogan untuk melucuti senjata konstituen di Turki yang lebih memihak militer daripada kelompok konservatif agama. Erdogan juga mengkampanyekan modernisasi konstitusi yang termasuk di dalamnya ketentuan peran militer.

“Erdogan membingkainya lebih modern, lebih Eropa. Setelahnya, negara Eropa mana yang memberi miiter hak untuk campur tangan dalam politik sipil ketika merasakan prinsip tertentu dipertaruhkan?” lanjut Kuran.

Wacana itu membuat AKP memperoleh tempat di hati dan pikiran para intelektual, pebisnis dan media. Sementara Barat menganggapnya sebagai kompromi antara sekuler dan agama yang dapat mengakhiri intervensi militer.

AKP juga memperkenalkan reformasi yang mengubah hubungan antara sipil-militer. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William Ciputra

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
William Ciputra
William Ciputra dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1993. Pemuda yang juga berdarah Tionghoa dari sang ayah itu mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Kab. Tulungagung Jawa Timur. Setelah itu, ia hijrah dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) As-Salam Rimbo Bujang Jambi. Kemudian, ia melanjutkan studi di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.Saat ini, selain sebagai redaktur di Dakwatuna.com, ia juga tercatat sebagai Staf Tarbawi di Ma'had An-Nuaimy. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Yayasan Fii Zhilalil Quran Jambi. Sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Lihat Juga

Negara-negara Eropa Dukung Penuh Turki Usut Tuntas Kasus Khashoggi