Home / Berita / Nasional / Perpres TKA Berpotensi Picu Masalah Sosial Baru

Perpres TKA Berpotensi Picu Masalah Sosial Baru

Ahmad Zainuddin, Politisi PKS anggota Komisi IX DPR RI. (dakwatuna.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Polemik imbas Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diteken Presiden Joko Widodo terus bergulir. Bahkan, disinyalir perpres tersebut akan memicu masalah sosial baru di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Zainudin di Jakarta Timur, Rabu (11/04/2018). Selain itu, Zainuddin juga mempertanyakan apakah Perpres itu dapat mewujudkan tujuan yang disebut-sebut untuk menggenjot investas atau tidak.

“Perpres soal TKA ini kan alasannya untuk menggenjot investasi asing di dalam negeri. Tapi persoalannya, apakah minimnya investasi asing ini masalahnya hanya karena rumitnya perizinan kerja bagi TKA?” ujar Zainuddin dalam rilis pers yang diterima dakwatuna.com.

Zainuddin menjelaskan, Perpres tersebut dipersepsikan pemerintah bahwa kemudahan masuknya TKA ke dalam negeri adalah satu-satunya cara efektif meningkatkan investasi asing. Meskipun Perpres tersebut diterbitkan berpotensi melanggar sejumlah undang-undang seperti UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Padahal menurutnya, gelombang masuknya TKA justru bisa memunculkan masalah baru.

Politisi PKS itu mengatakan, “Waktu UU Ketenagakerjaan disusun, semangatnya kan untuk memberi jalan bagi investasi asing, selain untuk memproteksi tenaga kerja kita. Tapi investasi asing tetap minim. Jadi soal menarik investasi asing ini kan wacana lama, kenapa harus ujungnya memudahkan TKA.”

Lebih lanjut ia menjelaskan sebab kenapa perpres ini menjadi polemik dan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Menurutnya, angka pengangguran meningkat akibat pelambatan ekonomi global dan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah industri.

Pada waktu bersamaan, imbuhnya, Indonesia tengah menuju bonus demografis, di mana jumlah angkatan kerja terus bertambah dan puncaknya diperkirakan tahun 2020 sampai 2030. Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas.

“Bayangkan, TKA dipermudah masuk,” lanjutnya. “Sementara di dalam (negeri, red) jumlah orang yang perlu pekerjaan terus bertambah. Akan muncul masalah sosial baru.”

Karena itu menurutnya, pemerintah lebih baik menggenjot pembangunan SDM lokal dan suprastruktur dalam negeri agar banyak diserap industri dan bisnis. Dia menyesalkan pernyataan pemerintah yang menyebutkan bahwa diperlukannya TKA karena kualitas SDM dalam negeri yang tidak kompetitif.

“Justru kewajiban pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas SDM warga negaranya, tidak menyerah dengan membuka lebar keran asing,” cetusnya.

Zainuddin meyakini, Indonesia memiliki banyak SDM yang mumpuni untuk mengisi posisi-posisi strategis di level atas manajemen. “Ini kan persoalan keyakinan dan bagaimana keberpihakan pemerintah saja. China atau Iran saja bisa berdiri dengan kemampuan sendiri,” tambahnya.

Jika pemerintah tetap bersikeras dengan kebijakan TKA, menurut Zainuddin, pemerintah harus merivisi sejumlah undang-undang termasuk UU Ketenagakerjaan agar tidak terjadi kekacauan hukum. Sebab munculnya Perpres TKA menambah panjang daftar kebijakan pemerintah yang bertabrakan dengan perangkat hukum lainnya.

“Jadinya, perpres ini terkesan untuk kepentingan asing, bukan kepentingan nasional kita,” pungkasnya. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William Ciputra

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
William Ciputra
William Ciputra dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1993. Pemuda yang juga berdarah Tionghoa dari sang ayah itu mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Kab. Tulungagung Jawa Timur. Setelah itu, ia hijrah dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) As-Salam Rimbo Bujang Jambi. Kemudian, ia melanjutkan studi di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.Saat ini, selain sebagai redaktur di Dakwatuna.com, ia juga tercatat sebagai Staf Tarbawi di Ma'had An-Nuaimy. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Yayasan Fii Zhilalil Quran Jambi. Sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Lihat Juga

Amerika Serikat Kembali Mengemis pada Turki, Soal Apa?