dakwatuna.com – Teheran. Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Muhammad Javad Zarif, angkat bicara soal sidang darurat DK PBB yang membahas demonstrasi massa di negaranya. Menurutnya, sidang yang diinisiasi AS itu menunjukkan kegagalan baru atas politik luar negeri mereka.
“DK PBB menolak dengan tegas upaya AS untuk membajak mandatnya. Kesalahan fatal lain dari pemerintahan Trump di bidang kebijakan luar negeri,” tulis Zarif melalui akun twitter-nya, seperti dilansir Aljazeera.net, Sabtu (06/01/2018).
DK PBB menggelar sidang darurat pada Jumat (05/01) kemarin untuk membahas demonstrasi massa yang sempat meluas di Iran. Namun, sidang darurat yang diinisiasi AS itu mendapat penolakan dari Prancis, Cina, Rusia dan negara lain. Negara-negara tersebut menganggap demonstrasi di Iran merupakan urusan dalam negeri yang tidak seharusnya dibahas di DK.
Sementara itu, dubes AS di PBB Nikki Haley kembali menegaskan dukungan pada para demonstran. Dalam sambutannya di sidang DK, ia mengatakan, “AS mendukung mereka yang menuntut kebebasan mereka, kemakmuran keluarga mereka dan martabat rakyat di Iran.
Selain itu, Haley juga menyoroti kebijakan Iran yang melakukan intervensi terhadap urusan negara lain. Katanya, Iran memberi dana untuk rezim tiran di Suriah serta milisi di Irak dan Yaman.
Sedangkan dubes Iran, mengatakan, AS telah melampaui batas terkait statusnya sebagai anggota tetap DK PBB. Ia juga mengklaim pemerintahnya punya bukti yang cukup yang menyebut bahwa demonstrasi yang terjadi merupakan campur tangan pihak asing.
Sang dubes juga mengungkap kemunafikan AS. “Mereka mengabaikan demonstrasi damai di Iran dan menyebutnya sebagai ancaman bagi keamanan dan stabilitas internasional,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan perwakilan Prancis di PBB. Menurutnya, demonstrasi di Iran sama sekali bukan ancaman bagi keamanan dan stabilitas internasional. Selain juga mengisyaratkan bahwa hal itu tidak seharusnya dibahas di DK PBB.
Sementara Rusia menyebutkan, tindakan AS merupakan upaya menyedihkan yang bertujuan mengganggu kesepakatan nuklir Iran. Rusia juga menegaskan, demonstrasi merupakan urusan dalam negeri Iran dan bukan ancaman bagi keamanan dan stabilitas internasional.
Seperti diwartakan sebelumnya, terjadi demonstrasi besar-besaran di jalanan kota-kota Iran pada akhir Desember lalu. Demonstrasi didasari oleh perekonomian yang memburuk. Para massa aksi juga kemudian menyuarakan seruan-seruan anti rezim berkuasa di Iran.
Selama kurang lebih enam hari demonstrasi, terdapat 24 korban tewas serta puluhan lain luka-luka. Sementara menurut laporan, pihak keamanan Iran juga menangkap lebih dari 1000 orang yang disebut sebagai provokator.
Pada Rabu (03/01) kemarin, rezim di Iran mengumumkan berakhirnya demonstrasi massa. Namun, beberapa laporan media menyebutkan, di sebagian wilayah masih ada aksi protes terhadap pemerintah. (whc/dakwatuna)
Sumber: Aljazeera