dakwatuna.com – New York. Majelis Umum PBB akhirnya menggelar sidang darurat untuk menentukan sikap terhadap draft resolusi yang diusulkan oleh Mesir yang dihadang veto Amerika di DK PBB.
Sidang yang berlangsung pada Kamis, (21/12/2017) menetapkan mayoritas anggota PBB menolak pernyataan Trump bahwa Al-Quds ibu kota Israel.
Dengan demikian, negara pendukung resolusi ini tidak mengindahkan ancaman Trump yang akan memutus bantuan Amerika kepada negara yang menentang sikapnya.
Dilaporkan laman Aljazeera, dari 193 negara anggota PBB sebanyak 128 negara mendukung resolusi tersebut, 9 negara menolak dan 35 negara abstain. Sedangkan 21 negara anggota lainnya tidak hadir.
9 negara yang menolak yaitu Amerika, Israel, Guatemala, Honduras, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau dan Togo.
Sedangkan negara yang abstain diantaranya adalah Meksiko, Australia, Kanada, Argentina, Polandia, dan Bosnia Herzegovina.
Resolusi yang diajukan oleh negara-negara Arab dan OKI, kecuali Afghanistan dan Mali, berisi pernyataan bahwa perubahan status kota Al-Quds adalah sebuah kesalahan, dan mereka meminta dunia internasional lebih serius dalam menciptakan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.
Menlu Palestina Riyadh Al-Maliki mengatakan bahwa Al-Quds merupakan kunci perdamaian di Timur Tengah. “Keputusan sepihak Amerika tidak memberikan dampak apapun terhadap status Al-Quds. Justru menggeser posisi Washington yang selama ini dikenal sebagai mediator perdamaian,” jelasnya.
Sedangakan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan voting terhadap resolusi di Majelis Umum PBB ini sangat penting, terutama bagi bangsa Palestina. Agar mereka tahu selama ini tidak berjuang sendirian. Ia kemudian mengkritik ancaman Trump terhadap negara yang menyetujui resolusi, dan menyebutnya sebagai tindakan bullying yang tak dapat dibenarkan. (msy/dakwatuna)
Sumber: Aljazeera.net