Pelanggaran Israel dan Hukum Internasional

PM. Zionis Israel, Benjamin Netanyahu dan Presiden terpilih AS, Donald Trump. (cdn.images.express.co.uk)

dakwatuna.com – Setiap kali mengajar mata kuliah Hukum Internasional, saya selalu memulainya dengan sebuah pertanyaan klasik, “Apakah Hukum Internasional dapat dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu hukum atau ia merupakan etika saja?”

Hukum, seperti kita tahu, adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Karena itu, ia bersifat memaksa dengan ancaman sanksi dan/atau pidana. Bertahun-tahun, Hugo Grotius (w 1645) mencoba meyakinkan para ahli hukum, bahwa hukum internasional dapat dimasukkan ke dalam rumpun ilmu hukum sebagaimana hukum pidana, perdata atau tata negara.

Tesis Hugo Grotius itu didasari pada fakta bahwa meskipun Hukum Internasional tidak memiliki perangkat yang sempurna seperti kekuasaan yang berdaulat hingga bisa memberikan sifat memaksa, namun dunia mematuhi hukum internasional sebagai bentuk bangsa yang beradab. Selama bertahun-tahun pula, ajaran Hugo Grotius menjadi roh pembangunan hukum internasional yang diadopsi oleh lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) dan Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Kasus Mavi Marmara

Dalam perjalanannya, hukum internasional tak selalu berhasil menjadi rujukan sengketa, terutama jika pelaku pelanggarannya adalah negara-negara adi kuasa. Kasus Mavi Marmara pada tahun 2010 lalu, misalnya. Mavi Marmara adalah salah satu kapal dalam rombongan Freedom Flotilla. Ketika itu, konvoi kapal Freedom Flotilla tengah berlayar dari Turki menuju Gaza, Palestina. Mereka tengah melewati laut Meditariana saat dipaksa sandar ke pelabuhan Oshda, Israel.

Dalam keterangannya, Mark Regev, juru bicara Israel, mengatakan bahwa aksi tentara Israel menembak mati, sedikitnya 16 relawan kemanusiaan, adalah sebagai aksi “self-defence” atas penyerangan yang dilakukan oleh relawan saat pasukan Israel hendak menghalau kapal Mavi Marmara.

Ban Ki Mun, Sekjen PBB ketika itu memerintahkan “full investigation” atas insiden berdarah Mavi Marmara tersebut. Ketegangan mewarnai dunia internasional. Dan, Turki selaku tuan rumah menjadi negara yang paling tersinggung. Erdogan, saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri langsung meradang. Ia menuding Israel melanggar konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan mengabaikan norma Pacta Sunt Servanda di mana kesepakatan wajib dihormati.

Perlu saya ulas di sini, bahwa konvoi Freedom Flotilla ketika itu membawa seratus ribu ton barang bantuan, termasuk bahan bangunan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang hancur. Meskipun sebagian besar relawannya berasal dari Turki, Freedom Flotila menyertakan relawan dari berbagai negara, termasuk dua belas warga negara Indonesia.

Insiden itu, mau tidak mau, menarik perhatian dunia internasional dan menyulut emosi muslim dunia. Setelah hampir empat tahun diblokade, jalan masuk menuju Gaza bagi bantuan kemanusiaan hanyalah laut lepas. Meski kerja ini merupakan kerja kemanusiaan, efek politis yang ingin diusungnya sangat kental. Freedom Flotilla ingin mengibarkan bendera kemanusiaan pada dunia bahwa, di ujung negeri sana, ada sebuah wilayah yang secara de jure adalah negara merdeka, namun secara de facto masyarakatnya hidup di bawah barikade militer Israel.

Karena itu, sebelum keberangkatan ke Gaza, Freedom Flotilla melakukan berbagai propaganda, termasuk pembuatan serial Why Freedom Flotilla to Gaza? yang ditayangkan berbagai stasiun teve Timur Tengah. Dalam serial itu dipertontonkan bagaimana anak-anak di Gaza harus bersekolah dengan suasana yang serba memprihatinkan. Sampai di situ, kita melihat semua serba baik-baik saja. Israel mulai meradang setelah mengetahui bahwa laut lepas akan menjadi gerbang masuk konvoi kapal tersebut. Dalam konvensi PBB tentang perairan di laut lepas, kebebasan berlayar (freedom of navigation) adalah sebuah kebebasan mutlak yang wajib dilindungi (Pasal 87a UNCLOS).

Lebih jauh, Pasal 90 UNCLOS dengan tegas menyatakan, “setiap negara, baik negara pantai atau daratan, berhak menyelenggarakan pelayaran dengan menggunakan bendera negara tersebut pada pelayaran di laut lepas.” Kapal Mavi Marmara, kapal terbesar dalam armada Freedom Flotilla, mengusung bendera Turki sehingga hukum yang berlaku pada kapal tersebut adalah hukum dan kedaulatan Turki. Lalu, masih di UNCLOS, laut lepas didefinisikan sebagai wilayah yang berjarak dua ratus mil dari tepi pantai.

Ketika Mavi Marmara disergap pasukan Israel, Turki mengatakan kapal itu tengah berada di laut lepas, sehingga wajar jika Israel dianggap sebagai negara perompak. Doktrin freedom of navigation menjadi roh yang melandasi pengaturan tata hukum laut dalam kerangka hukum internasional itu.

Di sisi lain, Israel menganalogikan penahanan kapal-kapal Freedom Flotilla dengan aksi marinir Amerika menyergap para perompak kapal di selat Somalia (right of interception). Israel mendalilkan bahwa mereka mencurigai kapal-kapal itu tidak hanya membawa bantuan kemanusiaan, namun juga senjata. Sehingga, mereka punya hak untuk memeriksa muatannya.

Sesungguhnya, dua kasus itu berbeda. Di selat Somalia, pemerintahan Somalia tak berfungsi (abayence), sehingga para perompak leluasa merampok kapal-kapal besar yang berlayar. Pada posisi seperti itu, sikap dan tindakan marinir Amerika dapat dibenarkan secara hukum internasional. Lagi pula, misi kemanusiaan Freedom Flotilla dan perompak jelas berbeda. Flotilla ingin menyelamatkan jiwa dan harapan jutaan warga Gaza, perompak Somalia hanya berkepentingan dengan perut mereka.

Kasus kapal Mavi Marmara dalam Freedom Flotila menguap entah ke mana. Tak ada hukuman apapun bagi Israel yang telah menewaskan, sedikitnya, enam belas orang awak kapal dan aktivis kemanusiaan tersebut.

Kasus Pengakuan Yerusalem

Kini, kedaulatan Hukum Internasional kembali diuji. Seperti kita ketahui, Donald Trump secara sepihak mengumumkan akan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Jerusalem. Pernyataan Trump itu menunjukkan pengakuan (recognition) Amerika Serikat bahwa Jerusalem adalah milik Israel. Tentu saja, lobby Yahudi ada di balik pernyataan controversial itu. Kita tahu, dalam politik, tak ada makan siang gratis. Janji Donald Trump pada saat kampanye dulu, antara lain, adalah mendukung Israel menguasai Jerusalem. Dan janji itu kini dipenuhi.

Dunia pun marah. Demonstrasi merebak dimana-mana. “Tak kan lah tanah suci yang ketiga martabatnya dalam Islam tergadai, terhina, ditekan oleh orang lain,” kata Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia di hadapan para elit partai pendukungnya, UMNO. Presiden Indonesia, Joko Widodo pun memimpin langsung delegasi Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Istanbul Turki (13 Desember lalu).

Deklarasi Istanbul menyatakan, antara lain, menolak keputusan Donald Trump, mendesak negara-negara lain, terutama Eropa untuk tidak mengikuti langkah Amerika, dan menyatakan Jerusalem adalah ibukota Palestina. Deklarasi Istanbul diperkuat oleh pernyataan Raja Salman bin Abdul Aziz, (Saudi Arabia) yang meskipun tak hadir di KTT OKI namun menyatakan Jerusalem adalah ibukota Palestina. Menarik, pernyataan raja Salman disampaikan hampir berbarengan dengan Deklarasi Istanbul.

Pertanyaannya adalah, akankah Donald Trump menghentikan langkahnya dengan mengindahkan tekanan internasional, terutama negara-negara OKI? Ada beberapa hal untuk menjelaskan pertanyaan tersebut

Pertama: Pemindahan kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalam adalah “pengakuan sempurna” atas keberadaan negara Israel. Dalam Hukum Internasional, “pengakuan” merupakan salah satu syarat multak berdirinya suatu negara.

Lebih jauh, dalam hukum internasional, pengakuan dibagi dua: Konstitutif dan Deklaratif. Teori konstitutif mengatakan, pengakuan adalah ipso facto dari berdirinya sebuah negara. Pada kasus Israel ini, ketika Amerika membangun kedutaannya di Tel Aviv, maka negeri itu menjalankan teori Konstitutif untuk menerima Israel sebagai sebuah negara. Dengan kata lain, Amerika menerima Israel sebagai negara sebab faktanya Israel menguasai tanah rakyat Palestina.

Kini, secara deklaratif Donald Trump mengakui kedaulatan Israel atas Jerusalem sebab Amerika memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Sejak lama, Israel menjadikan Jerusalem sebagai ibukotanya. Padahal, Jerusalem adalah tanah Palestina yang mereka rebut. Maka, dari sini kita bisa paham, mengapa sikap Amerika itu harus ditolak.

Kedua: Sebagai patron politik Timur Tengah, Amerika memiliki pengaruh yang luar biasa, terutama pada Saudi Arabia. Seperti kita tahu, sejak lama Saudi Arabia menjalin kerjasama yang mesra dengan Amerika. Maka, sejak Donald Trump berkunjung ke negeri itu, sikap politik raja Salman bin Abdul Aziz terlihat semakin lunak.

Maka, misalnya, pada bulan November lalu, Grand Mufti Saudi, Abdul Aziz Al-Sheikh membuat komentar yang mengejutkan. Katanya, memerangi orang-orang Yahudi seperti yang dilakukan HAMAS adalah haram. Pernyataan Grand Shaikh itu disambut suka cita di Israel.

Sikap politik Saudi yang lunak itu dapat kita jelaskan begini. Saudi dibayangi pada dua ancaman: internal dan eksternal. Ancaman internal adalah transisi kekuasaan dari Raja Salman bin Abdul Aziz ke pangeran Muhammad bin Salman. Hal itu terlihat menyusul penahanan sejumlah pangeran dan pengusaha beberapa waktu lalu. Saudi juga memiliki ancaman eksternal, terutama dari kalangan Syiah mulai dari Syiah Iran, Houthi (Yaman), Hizbullah (Lebanon) dan Basyar al-Asad (Suriah). Bahkan, penembakan roket ke Riyadh yang dilakukan oleh Houthi menjadi alarm yang mengejutkan bagi Saudi.

Ketiga: Membiarkan Amerika mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel adalah mengakui perampasan atas tanah Palestina. Seperti kita ketahui, Israel mulai menduduki Tepi Barat (West Bank) dan Jerusalem Timur setelah perang Arab-Isreal tahun 1967. Sejak itu, Israel terus ekspansif menguasai Jerusalem. Tepatnya, pada tahun 1980, Israel mendeklarasikan Jerusalem sebagai “undivided and eternal capital of Israel.” Meski demikian, sampai saat itu, tak ada satupun negara yang mau memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Jerusalem walaupun memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menyerukan agar negara-negara sekutu Amerika segera mengikuti langkah Presiden Trump.

Kini, kekuatan hukum Internasional kembali diuji. Jika Donald Trump tak mengubah keputusannya, dunia Islam akan menyaksikan sebuah pelanggaran di siang bolong. Donald Trump telah menginjak-injak berbagai Resolusi PBB atas kasus Palestina (sedikitnya ada 19 resolusi PBB atas sengketa Palestina – Israel ini). Dia juga telah membuktikan teori bahwa Hukum Internasional bukanlah sebuah hukum par-excellence, namun ia merupakan etika yang sangat bergantung pada siapa yang berkuasa.

Lalu, sebagian kita mungkin berfikir, apa manfaatnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar demo 17 Desember jika Deklarasi Istanbul saja tak digubris? Untuk urusan yang ini, kita ingin menunjukkan keberpihakan pada masjid al-Aqsa. Bukankah Rasulullah SAW berpesan, “Jangan engkau memaksakan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah (Nabawi) dan Masjidil Aqsa”. MUI tak meminta pergi ke Palestina. Cukup datang ke Monas dan tunjukkan keberpihakan pada perjuangan rakyat Palestina.

Urusan memvonis Donald Trump dan Benyamin Netanyahu (Israel), biarlah kita serahkan pada Allah, Yang Maha Kuasa. Pepatah Romawi mengatakan, Ubi jus ibi remedium: setiap kejahatan pasti ada balasannya. Jika mahkamah internasional gagal menyentuh Donald Trump, yakinlah bahwa dia dan Benyamin Netanyahu pasti akan diadili oleh mahkamah lainnya. Wallahu a’lam (sb/dakwatuna.com)

Inayatullah Hasyim :Menyelesaikan pendidikan dasar di Pondok Pesantren Attaqwa, Bekasi. Lalu melanjutkan studi ke International Islamic University, Pakistan. Kini, dosen di Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor. Email: inayat4@yahoo.com Salam Inayatullah Hasyim
Disqus Comments Loading...