Home / Berita / Opini / Setelah Donald Trump Mengakui Jerusalem

Setelah Donald Trump Mengakui Jerusalem

Trump saat berkunjung ke Tel Aviv pada Mei lalu. (aljazeera.net)

dakwatuna.com – Akhirnya Donald Trump memutuskan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem (Al-Quds). Sebagian Anda mungkin bertanya, mengapa kita harus gusar dengan keputusan Amerika? Toh itu masalah internal pemerintahan Amerika. Apa hubungan dengan (pemerintahan) kita?

Sebenarnya ada banyak variabel untuk menjelaskan duduk persoalannya. Di tulisan singkat ini, saya akan menjelaskan beberapa hal saja.

Pertama: Pemindahan kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalam (Al-Quds) adalah “pengakuan sempurna” atas keberadaan negara Israel. Dalam Hukum Internasional, “recognition” atau “pengakuan” adalah salah satu syarat multak berdirinya suatu negara.

Mengapa Indonesia langsung sah sebagai negara setelah Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan? Sebab Mesir langsung mengakui wujud “bayi” Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Terima kasih kepada Alm Kyai Haji Agus Salim yang memimpin delegasi Indonesia ke Mesir dalam rangka mencari pengakuan tersebut. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan kita.

Hal sebaliknya terjadi pada Taiwan. Mengapa Taiwan tak kunjung menjadi sebuah negara yang berdaulat padahal negeri itu memenuhi syarat negara lainnya: yaitu memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan. Satu saja cacat Taiwan, negeri itu tak mendapat pengakuan internasional sebagai negara.

Mengapa tak ada yang berani melakukan itu, termasuk Indonesia? Sebab Tiongkok (RRC) mengklaim Taiwan adalah wilayahnya. Maka, negara apapun yang berani mengakui Taiwan harus berhadapan dengan Beijing.

Itulah pentingnya “recognition” sebagai syarat sah negara. Amerika kini secara sempurna mengakui Israel sebagai sebuah negara sebab presidennya telah mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Lebih jauh, dalam hukum internasional, pengakuan dibagi dua: Konstitutif dan Deklaratif. Teori konstitutif mengatakan, pengakuan adalah ipso facto dari berdirinya sebuah negara.

Pada kasus Israel ini, ketika Amerika membangun kedutaannya di Tel Aviv, maka negeri itu menjalankan teori Konstitutif untuk menerima Israel sebagai sebuah negara. Dengan kata lain, Amerika masih “malu” pada negara-negara Timur Tengah (juga negara Islam lainnya) untuk mengakui Israel.

Kini secara deklaratif, Donald Trump mengakui Israel sebab Amerika memindahkan kedutaannya ke Jerusalem. Sejak lama, Israel menjadikan Jerusalem sebagai ibukotanya. Padahal Jerusalem adalah tanah Palestina yang mereka rebut. Maka dari sini kita bisa paham, mengapa sikap Amerika itu harus ditolak.

Dari perspektif itulah kita mengerti sikap Presiden Turki, Rajip Tayyep Erdogan, yang mengatakan, “Jerusalem (al-Quds) adalah ambang batas kesabaran umat Islam. Ia merupakan garis merah (yang tak boleh lagi dilewati)”. Erdogan bahkan berjanji akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel jika Amerika memindahkan kedutaannya ke Jerusalem.

Kedua: Sebagai patron politik Timur Tengah, Amerika memiliki pengaruh yang luar biasa. Di Saudi Arabia, misalnya seperti kita tahu, sejak lama Saudi Arabia menjalin kerjasama yang mesra dengan Amerika. Maka sejak Donald Trump berkunjung ke negeri itu, sikap politik raja Salam bin Abdul Aziz terlihat semakin lunak. (Ingat Saudi Arabia adalah negara pertama yang dikunjungi Donald Trump setelah pelantikannya sebagai presiden).

Maka misalnya, pada bulan November lalu, Grand Mufti Saudi, Abdul Aziz Al-Sheikh membuat komentar yang mengejutkan. Katanya, memerangi orang-orang Yahudi seperti yang dilakukan HAMAS adalah haram. Pernyataan Grand Shaikh itu disambut suka cita di Israel. Menteri Komunikasi Israel, Ayub Kara, bahkan mengundang sang Mufti untuk berkunjung ke Israel.

Sikap politik Saudi dapat kita jelaskan begini. Sejak lama, Saudi Arabia memiliki hubungan mesra dengan Amerika. Hubungan itu menjadi semakin intim menyusul berbagai (ancaman) konflik di Saudi Arabia dan kawasan sekitarnya.

Saudi misalnya, memiliki potensi konflik dalam hal transisi kekuasaan (Raja Salman ke Pangeran Muhammad) menyusul penahan sejumlah pangeran dan pengusaha beberapa waktu lalu.

Saudi memiliki ancaman eksternal dari kalangan Syiah mulai dari Iran, Houthi (Yaman), Hezbollah (Lebanon) dan Basyar al-Asad (Suriah). Bahkan, penembakan roket ke Riyadh yang dilakukan oleh Houthi menjadi alarm yang mengejutkan.

Ketiga: Membiarkan Amerika mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel adalah mengakui perampasan atas tanah Palestina. Seperti kita ketahui, Israel mulai menduduki Tepi Barat (West Bank) dan Jerusalem Timur setelah perang Arab-Israel tahun 1967.

Sejak itu Israel terus ekspansif menguasai Jerusalem. Tepatnya pada tahun 1980, Israel mendeklarasikan Jerusalem (al-Quds) sebagai “undivided and eternal capital of Israel.” Sampai saat itu, tak ada satu pun negara yang mau memindahkan kedutaan mereka ke Jerusalem walaupun memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Kini kata-kata yang sama, (eternal capital of Israel) digunakan Donald Trump pada konferensi pers Rabu 06 Desember lalu. Memindahkan Kedutaan Amerika ke Israel adalah juga janji politik Donald Trump. Maka, bagi Donald Trump, hal ini adalah janji kampanye yang harus dipenuhinya di tengah ancaman impeachment (pemecatan) akibat dugaan keterlibatan Russia dalam pemenangannya sebagai presiden.

Singkatnya Trump juga ingin menaikkan popularitasnya di tengah ancaman pemecatan. Masalahnya bagi Eropa dan negara-negara muslim, sikap Trump mengundang amarah. Turki telah tegas menyatakan itu. Palestina menyatakan sikap yang sama.

Saeb Erakat, kepala negosiasi perdamaian Palestina mengatakan, langkah Amerika (dengan mengakui Jerusalem) telah membuat negeri itu tereliminasi untuk memainkan peran dalam segala proses perundingan perdamaian. “Amerika bukan saja menentang perjanjian damai Palestina-Israel, namun berbagai konvensi PBB tentang konflik Arab-Israel.” Kata Saeb Erakat. Bahkan, Paus Fransiskus (Katolik Roma) mengatakan, “biarkan saja seperti sedia kala di Tel Aviv”.

Lalu apa sikap kita, bangsa Indonesia? Pada saat kampanye Pemilihan Presiden dulu, presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintahannya akan selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina. Janji itulah yang kini tengah diuji. (inayatullah/dakwatuna.com)

Advertisements

Redaktur: Samin Barkah

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menyelesaikan pendidikan dasar di Pondok Pesantren Attaqwa, Bekasi. Lalu melanjutkan studi ke International Islamic University, Pakistan. Kini, dosen di Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor. Email: [email protected]
Salam
Inayatullah Hasyim

Lihat Juga

Netanyahu: Pengakuan Trump Salah Satu Kejadian Besar dalam Sejarah Zionisme