Home / Berita / Nasional / Ulama dan Akademisi Dukung Lampung Jadi Pusat Pemerintahan RI

Ulama dan Akademisi Dukung Lampung Jadi Pusat Pemerintahan RI

dakwatuna.com – Bandar Lampung. Wacana pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia (RI) dari Jakarta ke luar Pulau Jawa terus bergulir. Tak hanya pada kalangan aktivis dan politisi, gagasan Bung Karno yang dilontarkan kembali oleh Presiden Jokowi itu juga telah menjadi bahan diskusi serius di kalangan alim ulama dan akademisi Provinsi Lampung.

Peta Provinsi Lampung. (inet)

“Saya sudah berbicara dengan kawan-kawan dan sebagian ulama. Prinsipnya kami setuju tentang rencana pemindahan pusat pemerintahan RI ke Lampung, karena lebih strategis dibanding daerah lain. Ketersediaan lahan untuk lokasi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) sangat memungkinkan di wilayah timur dari Provinsi Lampung. Jika Lampung menjadi pusat pemerintahan RI, dari sisi kemaslahatan tentu memiliki nilai lebih,” ujar Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH RM Soleh Badjuri kepada media, Sabtu (30/9/2017).

Kyai pengasuh Pondok Pesantren Roudhotussolihin di Lampung Selatan itu menuturkan, kaum nahdliyin akan berpartisipasi aktif dalam rencana pemindahan pusat pemerintahan RI ke Lampung. Hal ini dilakukan demi kemajuan bangsa dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Dilihat dari sisi ekonomi, budaya, politik, geografis dan indikator lainnya, Lampung siap dan sangat mendukung. Konflik yang kadang terjadi di Lampung ini kebanyakan masalah urusan perut, yang lain tidak. Hari ini kemacetan Jakarta sudah semakin parah. Ketika ditinjau dari sisi agama Islam, sesuai dengan kaidah ‘Al-muhafadzoh ‘ala al-qodiimi al-sholih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah.’ Artinya dilihat dari sisi maslahat, dengan pertimbangan di atas Lampung lebih maslahat,” tegas KH RM Soleh Badjuri.

Dari aspek budaya, sosiolog Lampung, Hasan Basri, menjelaskan tentang Piil Pesenggiri “Nemui Nyimah” yaitu sebuah nilai kearifan lokal sebagai bagian integral dari rencana pemindahan pusat pemerintahan RI tersebut.

Piil Pesenggiri merupakan sistem nilai yang dijalankan masyarakat Lampung turun-temurun. Di dalamnya ada nilai yang disebut nemui nyimahNemui artinya selalu membuka diri untuk menerima tamu, sedangkan nyimah artinya keinginan memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada seseorang sebagai tanda ingat dan akrab. Jadi, secara sosiologis, masyarakat Lampung selalu mengutamakan sifat bermurah hati dan ramah terhadap semua orang.” terang Doktor Alumnus Unpad Bandung tersebut.

Dalam analisa mantan Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) itu, letak Lampung sangat strategis karena dekat dengan Jakarta yang akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Bila terjadi pemindahan pusat pemerintahan, negara tak akan terlalu terbebani dari segi pembiayaan mobilisasi orang dan barang, dibandingkan dengan daerah lain yang sangat jauh.

Selain itu, masyarakat Lampung sejak tahun 1900 sudah terbuka menerima pendatang terutama dari Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan datangnya transmigrasi pertama yang ditempatkan di daerah Gedong Tataan yang kini berada di Kabupaten Pesawaran. Perpindahan penduduk yang kerap disebut kolonisasi tersebut terus meningkat jumlahnya sampai tahun 1969, sehingga proses pembauran telah terjadi secara alamiah dan mampu meredam konflik.

“Dengan berbagai kelebihan Lampung di atas serta adanya falsafah dasar masyarakat Lampung yang berpedoman pada nemui nyimah, sangat minim rintangan dan konflik yang mungkin terjadi dalam rencana pemindahan pusat pemerintahan RI yang akan dijalankan Presiden Jokowi,” tutup Hasan Basri.

Rencana FGD Lanjutan

Setelah sebelumnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Lampung sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan RI” medio Agustus 2017 dan beraudiensi ke Ketua MPR Zulkifli Hasan sekitar 2 minggu yang lalu, rencananya ratusan tokoh se-Lampung dari lintas profesi akan hadir pada FGD lanjutan. FGD tersebut dilaksanakan pada Selasa (3/10/2017) bertempat di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan.

“Kami berharap FGD lanjutan pada Selasa mendatang akan semakin memantapkan kajian Lampung sebagai pusat pemerintahan RI. Kami juga berharap FGD ini mampu menghasilkan tahapan kerja  bersama oleh para pemangku kepentingan di Lampung dan Jakarta. Mohon doa dan dukungan rakyat Lampung dan seluruh rakyat Indonesia demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta!” seru Ketua Yayasan Alfian Husin, Andi Desfiandi, ekonom yang menjadi Ketua Panitia Kerja dan motor gerakan bertagar #DKILampung tersebut. (sb/dakwatuna)

Redaktur: Samin Barkah

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Lihat Juga

Jakarta Punya Modal Jadi Salah Satu Kota Terkemuka di Dunia