dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – New York. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dijadwalkan menggelar pertemuan terbuka, Kamis (28/09) mendatang. Pertemuan ini merupakan yang pertama kali digelar untuk membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang menimpa Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar.
Dilansir dari Aljazeera.net, Selasa (26/09/2017), hal itu sebagaimana pernyataan pers Ketua DK PBB, Tekeda Alemu, pada Senin kemarin. Alemu merupakan Duta Tetap Etiopia di PBB, yang mana negaranya mendapat giliran memimpin DK.
Menurut Alemu, Sekjen PBB Antonio Guterres akan memberikan pernyataan pada pertemuan tersebut. Pertemuan yang rencanaya digelar sore hari itu, tambahnya, berasal dari desakan Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Kazakhstan, Mesir, Swedia dan didukung oleh Italia.
Selama ini, PBB menyebut kekerasan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya adalah tindakan pembersihan etnis (genosida). Disebutkan, sejauh ini operasi militer mengakibatkan puluhan ribu orang tak berdosa terbunuh dan mengungsi. Bahkan, sejak 25 Agustus saja, tercatat sudah 436 ribu muslim Rohingya yang lari ke Bangladesh.
Menurut para diplomat, DK telah menyiapkan sikap resmi jika keadaan tidak membaik. Namun mereka pesimis langkah yang lebih tegas dapat diadopsi mengingat ada hak veto yang dipegang oleh Tiongkok dan Rusia.
Seperti diketahui, setiap resolusi DK memerlukan persetujuan dari 9 negara anggota. Dengan catatan, lima anggota (AS, Rusia, Inggris, Prancis dan Rusia) sepakat dan tidak menggunakan vetonya.
Sementara itu, pihak Myanmar pada bulan ini menegaskan, pihaknya telah menjalin negosiasi dengan Rusia dan Tiongkok. Tujuannya agar tindakan mereka terlindungi dari segala resolusi DK PBB. (whc/dakwatuna)
Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: William
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang William
