Home / Berita / Internasional / Bersama Erdogan, Turki Menjelma Jadi “Negara Berkemanusiaan”

Bersama Erdogan, Turki Menjelma Jadi “Negara Berkemanusiaan”

Erdogan dan pendukungnya (arabi21.com)

dakwatuna.com – Ankara. Krisis kemanusiaan yang kian memburuk, termasuk pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar, mengundang kecaman luas dari dunia internasional. Namun, hanya beberapa saja dari kecaman itu yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

Terkait tragedi Rohingya, sejauh ini negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, masih berupaya memberikan tekanan pada pemerintah Myanmar. Tapi respon yang paling kuat dan paling sering, justru datang dari negara dua benua, Turki.

Faktanya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan seakan telah berjanji pada dirinya sendiri. Yaitu janji untuk menjadi corong internasional bagi Muslim Rohingya.

Menurut pemerintah Turki, Erdogan adalah orang pertama yang mengarahkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Tentunya dengan mengupayakan izin khusus untuk hal itu. Di sisi lain, pihak Yangoon melarang bantuan kemanusiaan dari PBB untuk sampai ke Rohingya dengan latar belakang adanya tindak kekerasan.

Pada 07 September lalu, Badan Koordinasi dan Bantuan Turki (TIKA), tercatat sebagai organisasi kemanusiaan asing pertama yang memasuki zona konflik di Myanmar. TIKA yang dibawah kendali PM Turki itu mengantarkan sekira 1000 ton bantuan baik makanan maupun obat-obatan.

Rupanya kepedulian Turki tidak cukup hanya di situ. Beberapa waktu lalu, ibu negara Turki, Emine Erdogan, melakukan kunjungan langsung ke tenda-tenda pengungsian di perbatasan Bangladesh – Myanmar. Selain untuk melihat situasi secara langsung, kunjungan juga bermaksud memberikan bantuan kepada pemerintah Bangladesh.

Kecaman Keras

Pada tahap ini, Erdogan tampak memanfaatkan posisinya sebagai ketua Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pertemuan KTT Sains dan Teknologi di Astana, Kazakhstan, Erdogan secara resmi mengutuk perlakuan Myanmar pada Muslim Rohingya.

“Tindak kekerasan yang menimpa kaum Rohingya tiada lain adalah pembantaian,” katanya mewakili anggota-anggota OKI.

Jauh sebelum itu, sejak 20 Agustus lalu Erdogan telah melakukan berbagai manuver untuk memobilisasi para pemimpin negara Islam. Tujuannya tidak lain adalah untuk berupaya mengirimkan tekanan pada Myanmar.

Pada 31 Agustus, Erdogan mengontak para pimpinan Mauritania, Pakistan, Iran, dan Qatar, untuk bergabung ke dalam kekuatan bersama. Harapannya, adalah untuk mencapai langkah-langkah menghentikan tindak kekerasan pada Muslim Rohingya.

Perhatian pada Rohingya ternyata tidak hanya ditunjukkan oleh Erdogan sebagai Presiden Turki. Para politisi Turki lainnya juga melakukan hal yang sama. Di antaranya Menlu Mevlut Covusoglu dan Wakil PM Mohammad Shimshak.

Ambisi Global

Di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan dengan Partai AKP-nya, Turki seakan mengalami pergeseran dalam kebijakan luar negeri. Yaitu, dengan memfokuskan pada selatan dunia. Pergeseran kebijakan luar negeri Turki ini bersamaan dengan kemunduran Amerika Serikat dari kepemimpinan dunia.

Hal itulah yang disampaikan dua akademisi dari Universitas Bilkent, Ankara, yaitu Pinar Bilgin dan Ali Biljic. Menurut keduanya, filosofi kebijakan luar negeri Turki menjadi berdasarkan apa yang disebut “Geografis Kebijakan Peradaban” dan “Pemahaman budaya dan peradaban sebagai penentu perilaku internasional”.

Masih menurut mereka, doktrin politik baru di Turki bertujuan untuk menjadikannya jantung bagi masalah geopolitik antara Barat dan Asia. Partisipasi global ini dihubungkan dengan warisan politik Turki, terutama didasarkan pada sejarah Asia Tengah dan warisan Utsmaniyah.

Transformasi ini sudah pernah disinggung pada tahun 2000 oleh mantan Perdana Menteri (PM) Turki, Ahmed Dovutoglu. Bahkan di tahun 2010, ia disebut-sebut sebagai “Dalang kebangkitan global di Turki.”

Di bawah Dovutoglu, laju diplomasi internasional Turki berkembang secara signifikan. Terutama di dua benua, Asia dan Afrika.

Pada tahun 2012, Turki membuka kantor kedutaannya di Myanmar untuk pertama kalinya. Hal ini untuk memanfaatkan peluang perdagangan potensial, selain juga memperhatikan permasalahan Rohingya.

Setahun setelahnya, 2013, Dovutoglu melakukan peninjauan langsung di tenda-tenda pengungsian. Ia juga menyeru pemerintah Myanmar memperluas pemberian status kewarganegaraan pada kaum Rohingya.

Kunjungan itu rupanya bersamaan dengan munculnya arah kebijakan luar negeri baru di Turki. Hal ini yang sesuai dengan obsesi yang sudah lama diperjuangkan, yaitu menjadikan Turki sebagai kekuatan kemanusiaan atau “Negara Berkemanusiaan”. Sebagaimana dikemukakan oleh dua akademisi Turki lainnya, Fouad Kiman dan Onur Zaczek.

Sementara itu, Turki mendukung obsesinya dengan menguatkan pembiayaan khusus untuk bantuan kemanusiaan dalam lima tahun terakhir. Belum lagi dengan pengembangan inisiatif yang terkait dengan masyarakat sipil.

Laporan terakhir menunjukkan, Turki negara kedua yang paling banyak memberikan bantuan kemanusiaan setelah AS. Catatan tahun 2016, Turki mengeluarkan 6 miliar dolar, hanya terpaut 0,3 miliar dolar saja dengan AS.

Pelindung Hak-hak Muslim

Salah satu faktor lain yang melatarbelakangi inisiatif Turki dalam masalah Rohingya adalah kebijakan lokal. Yaitu sikap Erdogan terhadap Rohingya yang menganggapnya sebagai layanan mandiri.

Selama 15 tahun berkuasa (menjadi PM hingga Presiden), citra Turki yang kuat menjadi dominan di dunia Islam. Bahkan itu sampai pada rumah-rumah Muslim. Latar belakang agama di Turki juga mendapatkan prestasi gemilang di bidang politik, media dan lainnya, setelah tahun-tahun marjinalisasi. Inilah yang menyebabkan para pendukung Erdogan menyebutnya sebagai “Pelindung Hak-hak Muslim”.

Tragedi Rohingya bukan satu-satunya yang dibela oleh Erdogan. Bahkan, namanya juga terdepan di berbagai krisis, seperti kudeta Presiden Mesir, Muhammad Mursi tahun 2012 silam, serta konfrontasi publiknya dengan tokoh-tokoh Israel dan Barat.

Persaingan Nyata

Sementara Turki berupaya memimpin dalam krisis Rohingya selama berhari-hari, Riyadh tiba-tiba muncul menampakkan dirinya.

Dalam hal ini, Dubes Saudi di Turki mengeluarkan pernyataan yang menegaskan dukungan kuat mereka untuk Rohingya. Hal itu  juga diikuti oleh Iran, yang berjanji akan segera mengirimkan bahan bantuan ke Myanmar.

Kilau Erdogan seakan tak luntur. Ia menjanjikan untuk membawa isu Rohingya ke Sidang Umum PBB pada 19 September. Jelas saja hal itu sangat dihindari oleh otoritas Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pada Rabu (13/09) lalu, Suu Kyi membatalkan keberangkatannya ke New York untuk menghadiri acara tersebut.

Pada akhirnya, seruan Erdogan untuk melindungi umat Islam di seluruh dunia tetap menjadi momen penting dalam perjalanan kepemimpinan diplomatik Turki. Jika pun kemudian negara-negara Islam lainnya mengikuti jejak itu, maka standar Turki adalah “Negara Berkemanusiaan”. (whc/dakwatuna)

Sumber: Anadolu Ajansi Arabic

Advertisements

Redaktur: William Ciputra

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...
William Ciputra dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1993. Pemuda yang juga berdarah Tionghoa dari sang ayah itu mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Kab. Tulungagung Jawa Timur. Setelah itu, ia hijrah dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) As-Salam Rimbo Bujang Jambi. Kemudian, ia melanjutkan studi di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.Saat ini, selain sebagai redaktur di Dakwatuna.com, ia juga tercatat sebagai Staf Tarbawi di Ma'had An-Nuaimy. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Yayasan Fii Zhilalil Quran Jambi. Sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Lihat Juga

Anies Tegaskan Tetap Tolak Reklamasi