Topic
Home / Berita / Opini / Perppu Ormas dan Masa Depan Demokrasi

Perppu Ormas dan Masa Depan Demokrasi

Presiden Joko Widodo (tribunnews.com)

dakwatuna.com – Dalam dua pekan terakhir ini, kita berhadapan dengan dua issu besar dalam ilmu hukum: PERPPU Ormas dan Undang-Undang Pemilu. Meskipun sama memiliki efek yang massif, PERPPU ORMAS nampak lebih mendesak untuk kita bahas sebab PERPPU yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 10 Juli itu telah menunjukan taringnya.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dinyatakan dilarang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman. Sebagai kuasa hukum HTI, Professor Yusril Ihza Mahendra telah mengajukan permohonan uji materi atas PERPPU tersebut. Sidang pertama telah digelar beberapa hari lalu. Menyikapi kasus hukum ini, ada beberapa hal yang menarik dipahami:

Pertama: Bagi sebagian kita, mungkin harus dijelaskan apa yang dimaksud PERPPU. PERPPU adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Karena sifatnya pengganti Undang-Undang, PERPPU lahir karena ketiadaan Undang-Undang dan pemerintah membutuhkan suatu payung hukum untuk mengelola negara. Lebih jauh, keberadaan PERPPU diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Undang-Undang tersebut, hirarki Undang-Undang terdiri atas: (1). Undang-Undang Dasar 1945 (2) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) (3) Peraturan Pemerintah (PP) 4. Peraturan Presiden (Perpres) dan (5) Peraturan daerah (perda).

Jadi, PERPPU itu setara dengan Undang-Undang. Dia bisa dibatalkan apabila ditolak oleh DPR atau dinyatakan bertentangan dengan norma Konstitusi bila ada warga negara yang nyata dirugikan atas berlakunya sebuah PERPPU. ERPPU No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, (untuk mudahnya kita sebut PERPPU ORMAS) lahir sebagai respon pemerintah yang melihat ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua: Asas Contrarius Actus

Sejatinya, asas Contrarius actus adalah asas dalam hukum administrasi negara. Asas ini menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: “Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali”. (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009)

Asas ini penjadi prinsip pembeda antara Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang ORMAS dengan PERPPU No. 2 tahun 2017. Dalam konsideran bagian menimbang butir e disebutkan: Asas Contrarius Actus diberlakukan untuk menerapkan sanksi kepada Ormas. Asas ini kemudian diulang kembali dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b. Bahasa sederhananya begini. Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan status badan hukum sebuah ORMAS, maka Menkumham pun berwenang membatalkannya bila ORMAS itu melakukan kegiatan yang merongrong NKRI.

Pertanyaannya, apakah penerapan asas Contrarius Actus tepat dalam PERPPU ORMAS? Mengapa? Sebab kebebasan bersarikat diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan (karena itu) menjadi hak setiap warga negara. (Pasal 28E ayat 3). Pejabat negara yang menerbitkan status badan hukum pada Ormas sejatinya “sebatas” mengadministrasikan peristiwa hukum lahirnya sebuah badan hukum. Sehingga, Menkumham tidak berwenang mencabut izin sebuah badan hukum kecuali dengan putusan pengadilan. Itulah reason de etre Undang-Undang No. 17 tahun 2013 yang kemudian dibatalkan lewat PERPPU Ormas itu.

Qiyas atau analogi sederhana-nya begini. Menikah (berkeluarga) adalah hak setiap warga negara. Jika sepasang penganten menikah lalu petugas Kantor Urusan Agama (KUA) menerbitkan buku nikah, kewenangan petugas KUA adalah mencatatkan peristiwa hukum pernikahan, bukan mengesahkan sebuah peristiwa hukum pernikhan. Karena itu, jika pasangan ini hendak bercerai, mereka tidak datang ke Kantor Urusan Agama, melainkan ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Maka, penerapan asas Contrarius Actus dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang mengabaikan peran Pengadilan, menjadi titik lemah PERPPU tersebut dan sangat berpeluang untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketiga: Asas Retroaktif

Dalam hukum pidana, seseorang tidak boleh dipidana untuk suatu perbuatan yang saat dia lakukan tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Karena itu, undang-undang yang memuat ketentuan pidana tidak berlaku retroaktif (ex post pacto). Pada penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), juga berlaku asas itu. Artinya, siapapun orang yang terlibat dengan Ormas yang dibubarkan pemerintah berdasarkan PERPPU ORMAS tersebut, maka dia tak boleh dituntut pidana atas apa yang dilakukannya sebelum PERPPU itu lahir.

Kita mungkin berfikir, kenapa Imam Samudera cs dipidana dengan hukuman mati karena kasus Bom Bali 1, padahal instrumen hukum yang digunakannya pun sama, yaitu PERPPU. Ini bedanya, dalam penerbitan PERPPU Terorisme, presiden Megawati ketika itu menandatangani dua PERPPU sekaligus. Yaitu PERPPU nomor 1 tahun 2002 tentang Terorisme dan PERPPU no. 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Mundur (retroaktif) atas PERPPU no. 1 tahun 2002 itu.

Artinya, pemerintah secara spesifik mengatur PERPPU Terorisme agar bisa menjerat Imam Samudera cs. Alhasil, Imam Samudera pun divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar, lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dan Mahkamah Agung.

Sambil menunggu eksekusi hukuman mati, Imam Samudera (melalui kuasa hukumnya) menguji PERPPU yang menjeratnya di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, MK memutus asas retroaktif dalam PERPPU nomor 2 tahun 2002 itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, PERPPU itu bertentangan dengan Konstitusi dan (karena itu) sebagian pasalnya dinyatakan tidak mengikat. Lalu, kenapa Imam Samudera tetap dihukum mati padahal MK sudah mengabulkan permohonannya?

Harap dipahami, MK tidak menguji kasus atas orang perorang. MK itu menguji norma suatu Undang-udang (juga PERPPU), apakah ia bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dan, putusan MK juga tidak berlaku surut, melainkan berlaku setelah dibacakan oleh HAKIM MK dan terus ke depan. Maka, meskipun berhasil di MK, Imam Samudera tetap dihukum mati.

Hari-hari belakangan ini, utamanya sejak PERPPU ORMAS diterbitkan, Adiyaksa Dault (AD) nampak sibuk klarifikasi atas pernyataan dukungannya tentang Khilafah pada sebuah acara FPI. Sebenarnya, AD tak perlu khawatir atas pernyataannya di tahun 2013 itu. Mengapa? Sebab (sekali lagi) pernyataan AD terjadi jauh sebelum PERPPU ORMAS diterbitkan dan ketentuaan pidana tidak berlaku retroaktif. Secara pribadi saya justru khawatir dengan sikap pemerintah yang nampak berlebihan. Misalnya, pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga yang menahan uang gerakan pramuka semata karena AD sebagai ketua Kwarnas.

Kekhawatiran saya lainnya, sikap pemerintah yang (akan) mendata para dosen (yang pernah) bersentuhan dengan HTI. Sikap ini, menurut saya, tidak tepat dan bertentangan dengan akal sehat. Sebab negara seakan tengah menstigma rakyatnya sendiri. Apakah kita akan mengulang istilah “tak bersih lingkungan” seperti di era Pak Harto dulu?

PERPPU ORMAS menjadi ujian masa depan demokrasi kita. Mari kita tunggu putusan MK sebagai pengawal konstitusi. Demikian tulisan singkat ini. Semoga bermanfaat. (inayatullah/dakwatuna.com)

Redaktur: Samin Barkah

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Menyelesaikan pendidikan dasar di Pondok Pesantren Attaqwa, Bekasi. Lalu melanjutkan studi ke International Islamic University, Pakistan. Kini, dosen di Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor. Email: [email protected] Salam Inayatullah Hasyim

Lihat Juga

7 Manfaat Traveling saat Libur Kuliah Bareng Teman-Teman

Figure
Organization