dakwatuna.com – Washington. Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar, Syeikh Muhammad bin Abdulrahman Al Tsani menyebut, negaranya siap melangsungkan negosiasi penyelesaian konflik pemboikotan. Tapi, tambahnya, negosiasi itu tidak melanggar kedaulatan negaranya.
Dalam sebuah konferensi di Arab Center Washington, Kamis (29/07/2017), Syeikh Muhammad menyeru semua pihak untuk komitmen dengan konvensi internasional yang mengatur hubungan antar negara. Qatar, tambahnya, telah bersepakat dengan Amerika Serikat terkait pentingnya penyelesaian damai atas konflik teluk ini.
“Qatar memang diboikot, tapi tidak terisolasi karena kami punya banyak mitra. Melayangkan tuntutan dengan tidak menerima negosiasi, bukan cara yang beradab untuk menyelesaikan krisis,” kata Menlu Qatar tersebut.
Terkait Al-Jazeera Network, Syeikh Muhammad menegaskan bahwa Al-Jazeera akan terus bekerja. Jutaan pemirsa setia menyaksikan Al-Jazeera karena kredibilitasnya. Segala kebijakan tentang Al-Jazeera berdasarkan keputusan dalam negeri, bukan pihak luar, lanjutnya.
Politik internasional Qatar, tambahnya, tidak akan berubah. “Tidak mungkin dikatakan kami akan berkomitmen dengan netralitas antara rakyat dan kediktatoran, rakyat dan pemberangusnya. Tapi, peran kami juga terletak pada mediasi dalam berbagai konflik untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas dunia,” lanjutnya.
Menlu Qatar melakukan kunjungan resmi ke AS untuk membahas berbagai permasalahan bersama beberapa pejabat negeri Paman Sam tersebut. Permasalahan yang menjadi fokus utama tentunya adalah konflik yang terjadi antara negara-negara Teluk, yang berujung pada pemboikotan negaranya. (whc/dakwatuna)
Sumber: Aljazeera.net
Konten ini telah dimodifikasi pada 30/06/17 | 08:27 08:27