Home / Berita / Nasional / Mantan Ketua MK: Ahok Harus Jalani Hukuman di Lapas

Mantan Ketua MK: Ahok Harus Jalani Hukuman di Lapas

dakwatuna.com- JAKARTA. Pengamat hukum pidana Hamdan Zoelvan mengatakan, pembatalan banding dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pencabutan banding dari hakim memastikan status Ahok sebagai narapidana.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengatakan tidak ada alasan untuk aparat hukum untuk menunda pemindahan tempat penahanan Ahok.

“Ahok berubah statusnya menjadi narapidana yang harus menjalani pidana di Lapas,” ujar Hamdan pada Sabtu (10/6).

Mako Brimob,Hamdan melanjutkan hanya berfungsi sebagai rumah tahanan. Sedangkan Ahok yang statusnya telah jelas sebagai narapidana, lanjut dia sudah sepatutnya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk melanjutkan hukuman yang sebelumnya ditetapkan hakim atas kasus penodaan agama.

“Harus dipindah dari Mako Brimob, karena Mako Brimob bukan lapas hanya Rutan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memutuskan mencabut banding atas vonis hakim dalam kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dengan demikian, akan segera diputuskan di mana Ahok akan menjalani penjara selama dua tahun.

“Jadi, kemarin penetapannya sudah ada hanya saja masih penetapan untuk melakukan penahanan, tinggal nanti eksekusinya,” kata Jaksa Agung M Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (9/6).

Prasetyo melanjutkan, yang jelas Ahok akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun, di mana Lapas yang akan menjadi tempat tinggal Ahok, ini yang masih belum bisa diputuskan apakah akan di Lapas Salemba, Lapas Cipinang atau lapas lainnya.

“Belum, nanti kita akan putuskan,” ucapnya. Dilansir republika.co.id

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan, pihaknya telah menerima berkas pencabutan banding dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (6/6).

“Iya betul (dicabut), tanggal 6 Juni, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,” kata Hasoloan Kamis (8/6).

Namun jaksa tidak menjelaskan perihal alasan pencabutan banding tersebut. “Dalam surat permintaan pencabutan, alasan tidak tertera,” kata dia.

Selanjutnya PN Jakarta Utara akan memberitahukan pencabutan banding ini kepada tim penasihat hukum Ahok. Kemudian berkas pencabutan juga akan dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk disikapi lebih lanjut.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengirimkan berkas banding dari JPU ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu (24/5). Salah satu alasan pengajuan banding adalah putusan hakim yang dianggap tak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun telah menunjuk lima orang hakim untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Ahok divonis dua tahun sesuai dengan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Sesaat setelah vonis, kuasa hukum mengajukan banding dilanjutkan dengan pengajuan banding jaksa. Ahok kini ditahan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Dengan dicabutnya permohonan banding ini maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai sudah berstatus narapidana. Menurut pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, kasusnya juga dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Kalau jaksa cabut artinya Ahok sudah jadi terpidana. Statusnya sudah terpidana. Sudah napi dia. Sekarang kan masih tahanan,” kata Yusril di kantornya, Selasa (23/5). Dilansir CNN Indonesia

Redaktur: Samuri Smart

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Asal Sulawesi Tenggara, hobi mencatat segala inspirasi

Lihat Juga

Baru Disahkan oleh DPR, UU Pemilu akan Digugat ke MK

Organization