Topic
Home / Berita / Daerah / Warga Dijanjikan Saldo Rekening Rp 1 Juta Jika Pilih Paslon Tertentu

Warga Dijanjikan Saldo Rekening Rp 1 Juta Jika Pilih Paslon Tertentu

dakwatuna.com- JAKARTA. Panwaslu mendapatkan laporan adanya politik uang di Kembangan Jakarta Barat. Sejumlah warga dijanjikan saldo sebesar satu juta rupiah di Bank DKI jika mendukung salah satu paslon pada Pilkada.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat, Puadi, mengatakan laporan itu disampaikan oleh LSM Pospera. Sebagai awalan, warga hanya diminta fotocopy KTP. Kemudian keesokkan harinya sudah menerima ATM dengan saldo awal 25 ribu rupiah.

Menurut Puadi, pembukaan rekening juga melanggar aturan Bank DKI karena saldo awal seharusnya 50 ribu rupiah. Namun, Panwaslu tidak berani mencampuri urusan itu karena sudah ada bagian lain yang mengurusi hukum tersebut.

Untuk mendapatkan satu juta, warga harus menyerahkan bukti telah memilih salah satu pasangan tertentu. Puadi mengaku telah mengantisipasi ini dengan meminta kepada seluruh KPPS agar tidak ada pemilih yang membawa telepon genggam ke dalam bilik pemilihan.

“Itu merupakan antisipasi kami, agar tidak terjadi politik uang. Karena bukti transfernya adalah foto dari warga,” jelas dia, Rabu.

Ia mengakui, dari 16 temuan Panwaslu Jakarta Barat, tiga di antaranya adalah politik uang. Kemudian sebanyak 13 lainnya adalah pembubaran kampanye. Belum ada konfirmasi dari Bank DKI. Namun sebelumnya, tim pemenangan pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan Bank DKI ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bawaslu DKI Jakarta.

Laporan itu lantaran Bank DKI diduga terlibat dalam kampanye pasangan cagub-cawagub pejawat Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saifullah Hidayat. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhamad Taufik menyatakan, timnya melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Bank DKI. Pasalnya, BUMD milik Pemprov DKI  diduga terlibat mendukung kampanye pejawat melalui program bantuan lanjut usia (lansia) melalui Kartu Jakarta Lansia (KJL).

“Tim Advokasi telah melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada Bawaslu DKI Jakarta kemarin,” kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat kemarin (13/4).

Petinggi DKPP, Endang Wihdatiningtyas, mengungkapkan pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu, dan membahas soal politik uang. “Ini bisa jadi bahan evaluasi kami. Dan harus dibuka secara transparan pada pleno KPU nanti,” tutur dia saat dampingi Ketua DKPP, Jimly Asshidiq, ke Kantor Panwaslu Jakarta Barat, Rabu (19/4) pagi. Dilansir republika.co.id

Redaktur: Samuri Smart

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Asal Sulawesi Tenggara, hobi mencatat segala inspirasi

Lihat Juga

Alasan Anies Bikin Tim Khusus Sebelum Ahok Lengser

Figure
Organization