Topic
Home / Berita / Nasional / PKS, PAN dan Demokrat Akan Ajukan Hak Angket Status Ahok

PKS, PAN dan Demokrat Akan Ajukan Hak Angket Status Ahok

Sejumlah Fraksi di DPR akan mengajukan hak angket terkait belum dinonaktifkannya Terdakwa Kasus Penistaan Agama, Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. (teropongsenayan.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo yang tidak juga menonaktifkan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat sejumlah Fraksi di DPR akan menggunakan hak angket terhadap presiden.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Al muzzammil Yusuf menilai, DPR dapat menggunakan hak angket untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo terkait belum dinonaktifkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kini berstatus terdakwa dalam kasus penistaan agama.

“Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP dari jabatan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket,” kata Al muzzammil dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir kompascom, Minggu (12/2/2017).

Ia menjelaskan, ada dua faktor yang membuat Ahok layak diberhentikan sementara. Pertama, status Ahok yang kini sebagai terdakwa di PN Jakarta Utara.

Kedua, Ahok didakwa dengan Pasal 156 a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman lima dan empat tahun penjara

“Sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara BTP dari jabatan Gubernur DKI,” ujar Al Muzzammil.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan Undan-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1, 2 dan 3.

“Setuju (hak angket),” kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto, dikutip dari inilahcom, Minggu (12/2/2017).

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, memang seharusnya Ahok yang merupakan calon petahana pada Pilkada DKI 2017 itu diberhentikan sementara dari jabatannya karena telah berstatus terdakwa.

“Menurut UU Pemda Ahok harus diberhentikan sementara,” ujarnya.

Bukan hanya Fraksi PKS dan PAN yang akan mengajukan hak angket, Partai Demokrat (PD) juga akan  menggalang hak angket terhadap Presiden jika  Mendagri tidak memberhentikan sementara Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus terdakwa.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Menurut Agus putusan tersebut dapat menimbulkan persepsi kurang baik di publik.

“Sementara jika melihat UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 83 tentang Pemda, seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI,” ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017), dikutip dari detikcom.

Berikut ini adalah bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3:

1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

FOTO ILUSTRASI - Puluhan WNA asal China diamankan di Markas Polda Kalbar, beberapa waktu lalu, terkait penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin.

Keluarkan Perpres Permudah TKA, Pemerintah Pinggirkan Pekerja Lokal

Figure
Organization