Home / Berita / Nasional / Jika Aktifkan Ahok, Ini UU yang Dilanggar Presiden dan Mendagri

Jika Aktifkan Ahok, Ini UU yang Dilanggar Presiden dan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (rmol.co)

dakwatuna.com – Jakarta. Pengaktifan kembali Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat ini tersangkut kasus hokum penistaan agama dinilai mengada-ada dan melanggar UU.

Hal tersebut disampaikan Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis yang mempertanyakan alasan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyebutkan penonaktifan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menunggu pembacaan penuntutan oleh JPU. \

Margarito meminta dengan segala hormat kepada Mendagri dan Presiden Joko Widodo jangan melanggar UU dengan mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI. Dia mengatakan, pemerintah harus membaca betul pasal 83 ayat 1 dan 2 bahwa dalam ilmu hukum kata ‘tuntutan’ itu dua hal yang berbeda.

“Yang menjadi dasar UU Nomor 23 pasal 83 ayat 1 itu bukan hukuman yang dituntutkan, yang dicantumkan dalam tuntutan JPU. Tetapi orang itu didakwa sudah di persidangan, dengan dakwaan perbuatan apa dan ancaman pidananya berapa,” kata Margarito, seperti dilansir republika.co.id,  Rabu (8/2/2017).

Jadi bukan yang dituntut oleh JPU sesuai pemaknaan Mendagri tersebut. Dia mengatakan, Mendagri harus mengerti dalam ilmu hukum, kata ancaman pidana itu menunjuk pada pasal yang ada dalam hukum. Bukan hukuman yang dituntutkan dalam tuntutan JPU.

Margarito menegaskan, kalau Mendagri masih juga memaksakan logika hukumnya seperti itu maka akan sungguh memalukan. Ia pun bertanya siapa yang memberi masukan ke Mendagri soal logika hukum seperti itu.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 83 ayat 1 berbunyi “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada ayat 2 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.”

Sebagaimana dilansir liputan6.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bisa saja Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI. Namun, semua menunggu dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dan putusan majelis hakim.

“Kami menunggu tuntutan jaksa karena masih ada dua (pasal) yang di bawah 5 tahun, sama yang 5 tahun. Kalau dituntut 5 tahun, ya kami berhentikan sementara. Kalau dia ditahan, langsung kami berhentikan. Kalau enggak ditahan, ya dia sementara sampai keputusan hukum tetap,” ucap Tjahjo di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat,

Saat ditanya, soal banyak yang menilai Ahok sudah bisa dinonaktifkan, ia mengaku itu hanya tafsir hukum.

“Ini kan tafsir hukum ya, ini semua 10 ahli hukum bisa. Tapi kami tidak mau berdebat ya, kami harus hati-hati. Kami konsultasi juga dengan MK, KPK, pengadilan. Ini harus hati-hati karena menyangkut jabatan,” ujar Tjahjo. (SaBah/dakwatuna)

Advertisements

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Presiden Media Sosial