Home / Berita / Opini / Reklamasi dan Kemaslahatan

Reklamasi dan Kemaslahatan

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi – Reklamasi Teluk Jakarta. (wartabuana.com)

dakwatuna.com – Baru ini, media telah ramai membahas masalah reklamasi di Indonesia. Salah satunya Reklamasi Teluk Jakarta, yang masih ada kontroversi antara pemerintahan dan masyarakat. Setelah sempat di hentikan, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kembali proyek reklamasi Pantai Utara Teluk Jakarta.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keputusannya melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta di dasari kajian ilmiah. Ia memastikan bahwa kelanjutan proyek tersebut untuk kepentingan nasional dan masyarakat DKI Jakarta. Luhut mengklaim seluruh nelayan di Teluk Jakarta akan hidup lebih layak bila proyek prestisius tersebut dilanjutkan. Luhut juga menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengultimatumnya agar nelayan tetap mendapat prioritas bila proyek reklamasi dilanjutkan. Karena itu, 12 ribu nelayan yang ada di Teluk Jakarta akan mendapat prioritas penghidupan lebih layak.

Meski pemerintah memberi janji tersebut. Sebagian besar nelayan di teluk Jakarta tetap menolak di lanjutkannya proyek reklamasi. Mereka menganggap jika reklamasi ini dilanjutkan, dan mengubah kehidupan para nelayan. maka akan menciptakan kemiskinan baru di Indonesia, serta mengusik kenyamanan masyarakat. Bahkan pada tanggal 14 September di kabarkan bahwa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di seluruh Indonesia menolak keputusan Luhut tentang Reklamasi.

Reklamasi menurut Undang-undang no.27 tahun 2007 adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan di tinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan/Drainase.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menilai bahwa pelaksanaan reklamasi 17 pulau di Wilayah Teluk Jakarta melenceng dari Udang-Undang, pada tanggal 5 Oktober lalu. Perundangan yang di maksud adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. Selama ini, pembangunan reklamasi 17 pulau selalu berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Namun, UU Nomor 27 tahun 2007 malah tidak dipakai sebagai acuan.

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini juga menegaskan bahwa proyek reklamasi harus memiliki AMDAI yang memenuhi standar. Apabila tidak terpenuhi, ijin pembangunan akan di cabut atau di tahan.

Dalam sudut pandang Islam, Abu Ubaid menjelaskan dalam bukunya kitaabul amwaal tentang menghidupkan tanah yang mati (ihyaul mawaat/ihyaul al aradhin) yaitu menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknya dan di manfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. Dalam hal ini negara berhak menguasai tanah tersebut dengan menjadikannya milik umum dan manfaatnya diserahkan dan kemaslahatan umat.

Beberapa acuan reklamasi di atas, sudah jelas bagaimana reklamasi bisa dijalankan. Reklamasi itu merupakan hal yang biasa terjadi di seluruh dunia, namun harus sesuai dengan aturan. Dapat disimpulkan aturan reklamasi menurut negara adalah yang mampu mengintegrasikan kepentingan negara yang mewakili publik, kepentingan masyarakat, bisnis atau investor dengan menjaga lingkungan sosial dan ekonomi sebaik mungkin. Itu artinya aturan negara juga mementingkan kemaslahatan umat, yang sudah di atur lebih dulu oleh Islam. Dan dapat di garis bawahi bahwasanya tanah yang di reklamasi adalah tanah yang sedang tidak di gunakan atau tidak ada pemiliknya baik kelompok atau individu.

Jadi, kalaupun reklamasi akan tetap dijalankan, padahal masih ada salah satu pihak yang dirugikan atau berdampak pada masalah sosial dan ekonomi, hal ini sudah menyalahi aturan yang ada, baik dari segi aturan negara apalagi dari aturan Islam. Dan sebaliknya, jika reklamasi tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Maka akan menghasilkan kemaslahatan untuk seluruh pihak di negara ini.

Islam sudah mengatur secara jelas mengenai reklamasi atau bisa di sebut dengan menghidupkan kembali tanah yang mati. Namun karena negara Indonesia bukan negara Islam dan tidak semuanya memegang keyakinan Islam. Maka, minimal melihat aturan negara yang sudah ada mengenai reklamasi ini. karena pada dasarnya reklamasi harus berujung pada kemaslahatan bersama. (dakwatuna.com/hdn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Mahasiswi di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, dan Belajar di Tahfizh Intensif Yayasan Rumah Tajwid Indonesia (YTRI).

Lihat Juga

Anies Tegaskan Tetap Tolak Reklamasi

Figure
Organization