Home / Berita / Nasional / KAMMI Mendesak Komisi Yudisial Ikut Memantau Sidang Ahok

KAMMI Mendesak Komisi Yudisial Ikut Memantau Sidang Ahok

Sidang Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (liputan6.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Sidang terdakwa Penistaan Agama  Basuki Cahya Purnama alias Ahok Gubernur non aktif DKI Jakarta terus bergulir di PN Jakarta Utara. Terkait dengan ini Ketua Kebijakan Publik Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  Riko P. Tanjung Meminta komisi yudisial ikut mengawal kasus penistaan agama Ahok, karena sudah menjadi atensi publik seluruh Indonesia.

“Supaya sidang ini berjalan dengan baik, kita meminta komisi yudisial untuk ikut memantau sidang penistaan agama dengan terdakwa basuki cahya purnama alias ahok” ujar Riko.

Riko menjelaskan  sesuai Undang-Undang Komisi Yudisial mempunyai peran strategis dalam memastikan persidangan kasus ini berjalan secara profesional.

“Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial mempunyai wewenang Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.”tandas riko.

Sementara Muhammad Erfa selaku ketua Hukum & HAM PP KAMMI menilai kehadiran Komisi Yudisial akan meminimalisir terjadinya intervensi pihak-pihak tertentu dalam persidangan.

“Kita berharap persidangan ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada intervensi dari pihak manapun.” Ujar Erfa.

lebih lanjut Erfa manyatakan bahwa ada kekhawatiran dimasyarakat bahwa ahok akan bebas dari sangkaan penistaan agama.

“Ada opini yang berkembang  dimasyarakat bahwa Ahok akan bebas dari sangkaan penistaan agama, karena sampai sekarang terdakwa tidak ditahan seperti tersangka penista agama yang sudah-sudah” sambung Erfa.

Terkahir Erfa mengungkapkan harapannya supaya persidangan  Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa  basuki cahya purnama bisa Memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Harapan kita persidangan  kasus ini bisa berjalan lancar  dan terdakwa mendapat hukuman maksimal  yaitu hukum penjara selama 5 tahun sebagai mana diatur dalam KUHP no. 156a ” tutup Erfa. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

PM Pakistan Janji Seret Penistaan Agama Islam ke PBB

Organization