Home / Berita / Opini / Antara Novel Bamukmin, Fitsa Hats, dan Hukum Muslim Bekerja di Perusahaan Non-Muslim

Antara Novel Bamukmin, Fitsa Hats, dan Hukum Muslim Bekerja di Perusahaan Non-Muslim

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Habib Novel menjadi saksi pertama yang dihadirkan dalam kasus penistaan agama oleh Ahok. (okezone.com)

dakwatuna.com – Beberapa minggu terakhir netizen media sosial diramaikan dengan jalannya persidangan kasus penistaan agama yang menyeret gubernur Jakarta non-aktif Basuki Tjahaya Purnama. Di tengah persidangan tersebut, ada sebuah kejadian ‘lucu’ yang ternyata bisa menyedot perhatian banyak sekali penikmat media karena begitu banyak situs yang memberitakannya. Kami sebut ‘lucu’, karena hanya berawal dari kesalahan teknis dalam penulisan saja, tidak lama kemudian berjibun media mainstream baik nasional maupun lokal berebut tempat untuk memberitakannya seakan menjadi masalah yang begitu besar, bahkan lebih besar dari kasus Ahok yang jelas-jelas sudah dinyatakan “positif” menistakan agama dan ditolak semua eksepsinya di persidangan, atau seakan-akan lebih penting dari ‘permainan bola ping-pong’ para petinggi negara dengan Presiden Joko Widodo soal “penaikan tarif” beberapa pelayanan publik maupun “kenaikan tarif” bahan pangan yang jelas-jelas berimbas serius kepada masyarakat miskin.

Memang, dari awal kasus penistaan agama oleh Ahok ini memang sudah membuat suasana Indonesia menjadi tambah panas. Karena warga Indonesia yang satu ini, banyak ulama yang memperjuangkan dan menjelaskan hal yang benar malah dibully habis-habisan oleh simpatisan tanpa dalil, sebaliknya banyak statement aneh yang keluar dari figur dan situs nasional yang ditokohkan seperti “shalat jumat di jalan hukumnya tidak sah”, “non-Muslim itu belum tentu kafir”, “Muslim boleh memilih pimpinan non-Muslim”, dan masih banyak yang lainnya. Banyak netizen yang tidak mampu melihat permasalahan dari sumber kitab-kitab salaf akhirnya menjadi bingung, lalu ujung-ujungnya menyalahkan ulama secara serampangan dengan berdalih “pengujaran kebencian”, “pemecah belah persatuan”, “penghancuran Pancasila dan NKRI”, “hanya bisa mencari kesalahan orang lain tanpa mau melihat kesalahan diri sendiri”, dan ucapan-ucapan lain yang akhirnya menambah daftar kekeruhan masalah.

Nama Novel Bamukmin pun menjadi viral di media sosial karena BAP-nya di persidangan yang salah menulis “Pizza Hut” menjadi “Fitsa Hats”. Lalu karena diberitakan secara massif dan cenderung negatif di situs-situs, orang pun ramai-ramai membully dia. Ahok pun menertawakan dia karena menganggap Novel Bamukmin malu mengakui dia pernah bekerja di restoran yang notabene milik non-Muslim, padahal dia menjadi saksi dari pihak FPI yang dari awal memperjuangkan kasus Ahok hingga sampai di persidangan.

“Nama saksinya Habib Novel. Dia kerja dari tahun 92 sampai 96 di Pizza Hut. Tapi mungkin karena dia malu kerja di Pizza Hut karena itu punya Amerika, dia sengaja menuliskan Fitsa Hats”, kata Ahok usai persidangan pada Selasa 2 Januari 2017 kemarin. (m.detik.com)

Ia pun disangkutkan dengan penggunaan nama Habib yang berada di depan nama Novel Bamukmin, yang menjadikannya termasuk keluarga Habaib atau keturunan Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallam.

Banyak cemoohan yang diungkapkan di beberapa media sosial kepada Novel Bamukmin. Contohnya: “Apabila Novel dan FPI koar-koar anti-Barat, semoga ia masih ingat pernah menjadi OB di restoran cepat saji Eropa Pizza Hut selama 4 tahun. Pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi habib palsu dan menjual agama dengan cara kekerasan.” (www.darirakyat.com)

“Dalam biodata sebagai saksi dari Jaksa, si Novel selama tiga tahun lebih mencari nafkah dari restoran makanan Barat (yang rajin dia maki-maki) menulis tempat kerjanya Pizza Hut sebagai Fitsa Hats. Huaauuahahahahah.”

“Jadi inga-inga, apabila Novel dan FPI berkoar-koar anti Barat, semoga ia masih ingat pernah tiga tahun diumpanin makan di restoran cepat saji milik “Kafir”.” (m.kompasiana.com)

Ada juga yang membuat tajuk berita Habib Novel FPI Tulis “Pizza Hut” dengan “Fitsa Hats”, Netizen: ini Meme Terlucu Pembuka Tahun 2017”. (www.moslemoderat.com), dan masih banyak pemberitaan besar lain tentang “kesalahan ketik Fitsa Hats” tersebut.

Pada tulisan ini kami fokus kepada permasalahan pekerjaan Novel Bamukmin di restoran Pizza Hut yang dijadikan bahan ejekan sebagian orang dan situs berita terhadapnya, bagaimanakah hukumnya dalam perspektif kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini kami maksudkan sebagai referensi hukum sekaligus bahan renungan bagi masyarakat agar lebih cerdas dan hati-hati dalam berfikir, berucap, dan berperilaku sehingga tidak menyimpang dari dasar-dasar keilmuan Syariah yang sudah ada. Hal ini pun menjadi penting karena banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang pemiliknya adalah non-Muslim.

Kami tidak akan membahas tentang status Novel Bamukmin sebagai habib atau tidak, karena meskipun beliau bukan habib maka hal itupun tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan bekerja di perusahaan non-Muslim.

Hukum Bekerja di Perusahaan Milik Non-Muslim

Dalam beberapa keterangan kitab salaf, ada beberapa faktor penting yang menjadikan larangan hubungan kerja antara Muslim dan non-Muslim, yaitu muwalah (penguasaan urusan Muslim kepada non-Muslim), khidmah (Muslim menjadi pelayan non-Muslim), dan i’anah ‘ala al-ma’shiyah (membantu melakukan maksiat).

  1. Muwalah (Penguasaan Urusan Muslim kepada Non-Muslim)

Karena faktor muwalah atau menguasakan urusan Muslim kepada non-Muslim, maka Muslim haram memilih non-Muslim sebagai pemimpin baik presiden maupun jabatan-jabatan regional atau sektoral di bawahnya.

Dalam berbagai literatur Fiqh Syafi’i, semua sepakat bahwa syarat imam atau pemimpin tertinggi negara adalah harus Islam. (lihat: Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, juz 38 hlm. 185; Muhammad Syaraf al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, juz 10 hl m. 42; Sulaiman al-Bujairimi, al-Hasyiyah ‘ala al-Minhaj, juz 15 hlm. 66; Sulaiman Jamal, al-Hasyiyah ‘ala Syarh al-Manhaj, juz 21 hlm. 42; Syihabuddin al-Qalyubi, al-Hasyiyatani ‘ala al-Minhaj, juz 15 hlm. 101; Abdul Hamid al-Syirwani, al-Hawasyi ‘ala al-Tuhfah, juz 9 hlm. 75)

Ilmuwan Fiqh sekaligus politik, al-Mawardi menjelaskan bahwa al-imarah al-khasshah atau kekuasaan khusus baik regional maupun sektoral disyaratkan harus memenuhi persyaratan wazir tanfidz, namun dengan dua tambahan syarat yakni harus Muslim dan merdeka. (al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 54) Dengan ini maka jelas bahwa pemerintahan eksekutif daerah tidak boleh dijabat oleh non-Muslim.

Ahli Fiqh Syafi’I, al-Nawawi juga mengatakan bahwa mengangkat pejabat penarik iuran wajib dari non-Muslim jika ditujukan untuk masyarakat Muslim hukumnya tidak boleh. (Muhammad Syaraf al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, juz 6 hlm. 367)

  1. Khidmah (Muslim Menjadi Pelayan Non-Muslim)

Selanjutnya, karena ada unsur khidmah atau melayani non-Muslim, maka Muslim dilarang bekerja kepada non-Muslim dalam profesi-profesi rendah seperti pembantu atau Office Boy yang sehari-harinya melayani kebutuhan pribadi non-Muslim tersebut seperti mengantarkan kopi, menyiapkan makanan dan minuman, membersihkan ruangan majikan atau bos, dan kebiasaan profesi pembantu yang lainnya.

Ibn Hajar al-Haitami mengatakan, “Kebolehan non-Muslim menyewa seorang budak Muslim seperti keterangan al-Zarkasyi ada untuk pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Adapun pekerjaan rendah seperti membersihkan kotoran non-Muslim maka hukum menyewanya jelas dilarang.” (Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, juz 4 hlm. 232)

Di dalam kitab yang lain, beliau mengatakan bahwa non-Muslim menyewa muslim untuk melakukan pekerjaan yang rendah yang tidak patut bagi Muslim maka hukumnya sangat makruh bahkan dikatakan haram.” (Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra, juz 3 hlm. 147)

Melihat beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa menjadi cleaning service atau office boy kepada non-Muslim hukumnya paling ringan adalah makruh, bahkan ada yang mengatakan haram.

  1. I’anah ‘ala al-Ma’shiyah (Membantu Melakukan Maksiat)

Faktor ketiga yang membuahkan hukum larangan Muslim bekerja kepada non-Muslim adalah karena adanya unsur i’anah ‘ala al-ma’shiyah atau membantu melakukan maksiat. Termasuk di dalamnya ada membantu dalam pelaksanaan ibadah atau perayaan agama lain, karena hal tersebut bagi seorang Muslim adalah termasuk maksiat.

Ilmuwan Fiqh Syafi’I kenamaan, Syamsuddin al-Ramli menegaskan bahwa tidak boleh non-Muslim menyewa Muslim untuk membangun gereja. (Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz 5 hlm. 274)

Ketiga faktor diatas yang menjadikan seorang Muslim dilarang bekerja kepada non-Muslim. Berarti, ketika tiga faktor di atas tidak ada maka hukum Muslim bekerja di perusahaan non-Muslim menjadi boleh.

Abu Hasan al-Mawardi, ulama Fiqh sekaligus tata negara Syafi’I menjelaskan bahwa jika seorang Muslim disewa untuk bekerja dalam kekuasaannya sendiri bukan di bawah kekuasaan penyewa yang non-Muslim, dan mengusahakan hasil yang ditargetkan dengan inisiatif sendiri bukan atas perintah penyewa, contohnya seperti menjahit, menenun, atau membuat kerajian emas perak, maka hukum sewa tersebut sah. Jika Muslim disewa untuk bekerja di bawah kekuasaan dan atas perintah si penyewa seperti menjadi pelayan, maka hukumnya tidak boleh. (Abu Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, juz 14 hlm. 391)

Dari keterangan al-Mawardi diatas, dapat dipahami bahwa profesi-profesi seperti desainer pakaian, arsitektur bangunan, supir, kasir toko, resepsionis, koki, kurir, pekerja pabrik, ataupun pegawai kantor boleh dilakukan oleh seorang Muslim meskipun penyewa tenaganya adalah seorang non-Muslim. Hal ini karena profesi-profesi tersebut menuntut seseorang bekerja sesuai target yang disetujui waktu akad sesuai inisiatifnya sendiri dan tidak berada dalam kekuasaan si penyewa, berbeda dengan menjadi pembantu rumah tangga atau office boy. Kebolehan ini tentu saja dengan syarat harus steril dari tiga faktor yang telah dijelaskan diatas.

Kaitannya dengan Fitsa Hats dan Novel Bamukmin

Setelah memahami keterangan singkat  di atas, maka kita dapat mendudukkan posisi Novel Bamukmin dengan semestinya. Jika dia pernah bekerja di sebuah restoran cepat saji milik non-Muslim selama empat tahun, maka profesinya tersebut sebenarnya tidak ada masalah dari sisi Syariah. Uang yang dia makan juga halal karena hukum bekerjanya memang sah secara Islam.

Mungkin sebagian orang berkata, “Ngapain Novel Bamukmin koar-koar anti-Barat? Kalo dia makan aja pake uang dari orang kafir.” Lalu, apa masalahnya? Uang tersebut halal, karena pekerjaannya juga halal. Uang tersebut adalah hasil keringat Muslim sendiri, dan umpama masyarakat Muslim semua menarik diri dari perusahaan-perusahaan non-Muslim di Indonesia, mau dapat hasil dari siapa lagi? Ucapan tersebutlah yang sebenarnya mengundang perpecahan dan mengujar kebencian, karena berusaha menggiring masyarakat luas untuk membenci orang-orang yang menegakkan hukum Islam sekaligus hukum positif NKRI tentang Penodaan Agama, serta menimbulkan perpecahan dan disharmoni dalam hubungan kerja antara Muslim dan non-Muslim yang sudah terjalin begitu lama. Sangat disayangkan, ucapan-ucapan tidak logis, tidak etis, dan tidak toleran seperti ini beredar di situs-situs berita bertaraf nasional yang selama ini selalu lantang menyuarakan jargon “Bhineka Tunggal Ika”, “NKRI harga mati”, dan sebagainya.

Epilog

Saya sebagai seorang Muslim sekaligus anggota masyarakat Indonesia yang sudah lama ber-Bhinneka Tunggal Ika, marilah kita semua hidup beragama yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta hidup berbangsa yang baik dan harmonis. Apabila timbul suatu masalah yang menyangkut agama, pahami dan selesaikan sesuai dengan ajaran agama. Apabila timbul masalah yang menyangkut sosial, selesaikan secara kekeluargaan dan mengedepankan kedamaian dan akhlak yang baik.

Masyarakat Indonesia sedang dilanda krisis akhlak dan ilmu yang makin serius. Begitu banyaknya pemberitaan dan pernyataan yang menyimpang dari Syariah, ditambah lagi dengan tulisan-tulisan di media sosial yang begitu banyak menggunakan kata-kata kotor serta pemikiran yang tidak logis dan berdasar keilmuan yang jelas, menjadikan indikasi bahwa masyarakat Indonesia sedang kebingungan dalam menemukan kebenaran.

Karena itu, lagi-lagi pendidikan menjadi kunci utama untuk memutuskan rantai panjang permasalahan tersebut. Pendidikan tidak seharusnya dikategorisasi antara pendidikan agama dan pendidikan kebangsaan, seakan keduanya saling berbeda. Muslim yang agamanya baik dan ajarannya benar, tentu dia juga akan hidup berbangsa dan bernegara dengan baik tanpa perlu menyalahi dan mengorbankan ajaran-ajaran ulama dan kyai yang telah membimbingnya berabad-abad silam. WaLlahu A’lam. (dakwatuna.com/hdn)

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Penulis lahir di Pati tahun 1991. Belajar di MI, MTs, dan MA Darul Falah Sirahan Cluwak Pati hingga tahun 2009. Aktif dalam menulis di berbagai media Islam lokal pondok pesantren dan meneliti berbagai pemikiran Islam.

Lihat Juga

Salimah Siap Gelar Silaturahim Koperasi dan UKM Nasional