Topic
Home / Berita / Daerah / Warga Bukit Duri Menang Gugatan di PTUN, Ahok: Normalisasi Pasti Lanjut

Warga Bukit Duri Menang Gugatan di PTUN, Ahok: Normalisasi Pasti Lanjut

Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan tetap melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung jika dirinya terpilih kembali. (detik.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan tetap dilanjutkan meski PTUN Jakarta mengabulkan gugatan warga Bukit Duri kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, dan Satpol PP.

“Pasti lanjut (normalisasi Sungai Ciliwung) selama kena trase. Kami juga akan mempelajari salahnya kenapa (pengabulan PTUN). Kan memang kadang-kadang ada surat yang salah,” ujarnya di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017), seperti dilansir republika.co.id

Namun, kata dia, hal tersebut akan dilakukan setelah dirinya aktif kembali menjadi gubernur. Saat ini, Ahok masih dalam masa cuti kampanye hingga bulan Februari.

Warga Bukit Duri merupakan korban penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Warga Bukit Duri protes terhadap tindakan tersebut. Apalagi, ketika penggusuran terjadi, warga tengah menggugat Surat Peringatan tersebut ke PTUN dan rencana penggusuran tersebut ke PN Jakarta Pusat melalui gugatan perdata class action.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (5/1/2017), mengabulkan gugatan warga Bukit Duri atas surat peringatan satu (SP1) penggusuran yang dikeluarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan.

(baca: Warga Bukit Duri Korban Penggusuran Menang Gugatan di PTUN)

Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Soemarwi mengatakan, dalam putusannya majelis hakim meminta Kasatpol PP untuk mencabut surat peringatan tersebut. Salah satu pertimbangannya yaitu majelis hakim menyatakan bahwa tanah yang digusur itu adalah sah milik warga secara turun temurun.

Vera juga mengatakan, atas putusan tersebut pemerintah kota Jakarta Selatan wajib membayar ganti rugi pada warga. Sebab Pemkot Jakarta Selatan telah menggusur rumah warga sejak September 2016. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Pengamat: Saudi dan UEA Segera Normalisasi Hubungan dengan Israel

Figure
Organization