Topic
Home / Berita / Nasional / Tolak Nota Keberatan Ahok, Jaksa: Terdakwa Sudah Bisa Dipidanakan

Tolak Nota Keberatan Ahok, Jaksa: Terdakwa Sudah Bisa Dipidanakan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa, Selasa (20/12/2016). (indopress.id)

dakwatuna.com – Jakarta.  Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono menegaskan bahwa sesuai dengan delik formil, kasus Ahok sangat layak untuk disidangkan.

“Yang pasti sesuai yang saya sampaikan, sesuai delik formil perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah bisa dipidana,” tegas Ali di Eks Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016) sebagaimana dilansir republika.co.id

Hal tersebut disampaikan setelah dalam persidangan hari ini, JPU menolak nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

“Dalam kesimpulan saya, tadi kami menolak kepada Majelis Hakim, menolak baik terhadap terdakwa maupun penasihat hukum. Alasannya kan banyak bukan cuma satu, yang pasti keberatan dan eksepsi dari terdakwa dan kuasa hakim, kami tolak,” ujar

Ia menambahkan, setelah ini sesuai dengan pasal 156 KUHAP, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keberatan yakni mempertimbangkan pendapat penuntut umum kemudian mengambil keputusan pada agenda sidang selanjutnya, Selasa (27/12/2016) pekan depan.

Terkait saksi yang akan dihadirkan, tim JPU juga akan menunggu keputusan Majelis Hakim terkait nota keberatan dan jawaban dari JPU.

“Sehingga masih dikembalikan berkas perkara, nanti dari alat bukti, apakah ada atau tidak kan ada pembuktian”, ujarnya.

Salah satu nota keberatan atau eksepsi terdakwa yang ditolak JPU adalah soal Ahok yang mengklaim tidak bermaksud menafsirkan Surat Almaidah ayat 51 apalagi berniat menista agama Islam dan  tak berniat menghina ulama.

Menurut Ali, dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada Ahok adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 156a KUHP yang berasal dari ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 1/PPNS/1965, bukan didakwa dengan pelanggaran ketentuan pasal 1 juncto 3 UU  nomor 1/PPNS/1965.

“Sehingga meteri dakwaan terhadap materi pelanggaran pasal 165a huruf a tersebut tidak terkait langsung dengan tafsir Almaidah Ayat 51. Terkait dengan pelanggaran pasal 156a,  sebenarnya unsurnya  adalah bagian materi perkara yang tercermin unsur dengan sengaja dalam pasal 156a KUHP,” kata Ali, dikutip dari jpnn.com

Dia menegaskan, dalam  menilai ada tidaknya niat suatu perbuatan, tidaklah cukup hanya berdasarkan ungkapan terdakwa saja bahwa dia tidak punya niat untuk menodai agama.

Akan tetapi, tegas Ali, haruslah dinilai dari rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi maupun tujuan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Manipulasi Esemka

Figure
Organization