Home / Berita / Opini / Islam di Indonesia, Jangan Ibarat Air Susu Dibalas Air Tuba

Islam di Indonesia, Jangan Ibarat Air Susu Dibalas Air Tuba

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (Foto: lensaindonesia.com)
Ilustrasi. (Foto: lensaindonesia.com)

dakwatuna.com – Jika kita baca sejarah, kita akan menemukan bahwa Islam mempunyai posisi penting dalam sejarah bangsa ini. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tanpa menafikan peran umat agama lain, peran Islam sangatlah menonjol terlibat dalam perlawanan dan pengusiran penjajah yang bercokol di tanah air tercinta.

Tak hanya sampai di situ, setelah merdeka, tokoh-tokoh Islam seperti KH. Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Mr. Kasman Singodimedjo, dan Prof. KH. Kahar Moezakir juga memainkan peran kunci dalam perumusan dan pengesahan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia.

Tapi kehidupan politik kita seringkali salah kaprah. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa orang-orang yang religius kurang memiliki jiwa nasionalisme, sedang yang tidak religius dianggap begitu nasionalis. Seakan-akan mereka menafikan nasionalisme orang-orang yang religius.

Walaupun yang menonjol dari nasionalisme adalah tanah air dan bangsa, seringkali justru semangat nasionalisme menguat karena dorongan agama. Contohnya perjuangan nasionalisme orang Irlandia Utara yang ingin berpisah dari Kerajaan Inggris karena didorong kesamaan agama yaitu Katolik untuk melawan dominasi Kristen Anglican Inggris. Partai Bharatiya Jannata dari India, semangat nasionalismenya juga sangat kuat karena dorongan semangat agama Hindu (Tohir, 2015: 121). Sebagaimana semangat nasionalisme umat Islam saat melawan penjajah dengan seruan kalimat “Allahu Akbar”.

Bukan rahasia, selama ini Islam seringkali dizalimi lewat isu-isu seperti terorisme, pelanggaran HAM, intoleransi dan lain sebagainya. Ada upaya dari media massa yang ditunggangi politik membentuk opini buruk untuk memojokkan Islam dan kaum muslimin; melemahkannya dan memecah-belahnya.

Islam sering jadi bulan-bulanan dalam pemberitaan nasional. Seperti berita soal terorisme, pertikaian Sunni-Syiah dan Ahmadiyah, pemberitaan buruk Front Pembela Islam, pemberitaan kerusuhan Ambon dan Poso, pemberitaan HKBP Ciketing Bekasi dan Gereja Yasmin, warteg bu Saeni dan lain-lain.

Islamofobia

Kita sudah maklum bahwa Islamofobia sedang menyelimuti dunia Barat. Tapi akan terdengar aneh jika itu terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sejatinya Islamofobia sudah ada sejak republik ini lahir. Istilah yang diperkenalkan oleh Runnymede Trust Report pada tahun 1991 ini (Warjio, 2015: 151) biasanya menghinggapi elit pemerintah, partai politik dan pendukungnya.

Kuntowijoyo menjelaskan, sebagaimana ditulis oleh Wan Anwar dalam bukunya Kuntowijoyo: Karya dan Dunianya, mitos tentang pembangkangan Islam yang dilestarikan elit pemerintah lah penyebab Islamofobia. Gerakan keagamaan Islam yang kritis dan dampaknya mengganggu kenyamanan mereka yang berkuasa sering otomatis dianggap pembangkangan terhadap rezim yang berkuasa.

Kaitannya dengan hal ini, aksi damai 4 November menuntut penegakan hukum terhadap tersangka penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu, sempat muncul isu bahwa aksi itu adalah sebuah upaya kudeta. Padahal aksi tersebut adalah bentuk kecintaan umat Islam terhadap agamanya dan juga terhadap bangsa ini. Hal itu ditunjukkan dengan semangat menyuarakan penegakan hukum secara adil dan benar.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang. Kasih sayang ini tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kehidupan harmonis di antara manusia. Dan reaksi umat Islam terhadap Ahok bukan berarti ingin merusak keharmonisan itu. Jika saja penegak hukum dapat bereaksi tegas dan cepat dalam melakukan penegakan hukum, mungkin aksi 4 November tidak akan pernah terjadi.

Pemerintah harusnya menjadi pelopor dan pendorong masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis. Selaras dengan UU No 7 tahun 2012 pasal 9 yang menyatakan bahwa, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib meredam potensi konflik sosial di masyarakat”. Bukan malah melestarikan Islamofobia.

Padahal selama ini, umat Islam selalu berada di garda terdepan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Jangan ibarat “air susu di balas air tuba” dengan terus-menerus memojokkan Islam. Wallahu a’lam. (dakwatuna.com/hdn)

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Mahasiswa MS Shariah IIUI, Alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Pernah mengajar di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya

Lihat Juga

Tegas! Di Hadapan Anggota DK PBB, Menlu RI Desak Blokade Gaza Segera Dihentikan