Topic
Home / Berita / Daerah / Warga Kerap Tolak Kampanye Ahok-Djarot, Polisi Tidak Dapat Berbuat Apa-Apa

Warga Kerap Tolak Kampanye Ahok-Djarot, Polisi Tidak Dapat Berbuat Apa-Apa

Pilkada DKI Jakarta
Warga Menolak Kedatangan Pertahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (tempo.co)

dakwatuna.com – Jakarta.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono menyatakan pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penolakan yang kerap dilakukan warga di kampung-kampung di Ibu Kota terhadap pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnam (Ahok) dan Djarot Saeful Hidayat untuk melakukan kampanye.

Namun, kata dia, jika dalam aksi penolakan tersebut terjadi perbuatan pidana, maka pihaknya mempersilakan masyarakat untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Ya enggak apa-apa (lapor polisi), silakan. Tentunya kalau ada pidana di sana ya laporkan,” ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11/2016) sebagaimana dilansir republika.co.id

Menurut Awi, polisi hanya fokus terhadap pengamanan pasangan calon yang diusung PDIP tersebut.

“Ya, kan kita sudah amankan, ini kan fakta bahwasanya ada penolakan-penolakan, makanya wajar kalau kita perkuat pengamanannya. Tapi kembali lagi kita (Polda) tidak bisa menyuruh melakukan atau tidak melakukan (penolakan). Kita mengamankan,” lanjur Awi.

Sementara itu, anggota tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat, Glora Tarigan meminta keseriusan Bawaslu DKI Jakarta menindaklanjuti laporan aksi penolakan kampanye di beberapa tempat. Dia berharap Bawaslu bisa merekomendasikan tiap laporan kepada Polda Metro Jaya.

Gloria berharap dari rekomendasi itu tiap penolakan kampanye Ahok-Djarot bisa ditindak polisi. “Hasil dari sikap politik ini kami mintakan direkomendasikan ke Polda Metro Jaya, sehingga Polda Metro Jaya bisa menindak ini,” kata Glora di Kantor Bawaslu Jakarta, Kamis (17/11/2016), dikutip dari kompascom.

Bukan tanpa sebab, menurut Glora, sikap kelompok masyarakat itu jelas sudah bertentangan dengan hukum. Ditegaskan dia, penolakan itu tidak bisa terus dibiarkan dan harus segera ditindaklanjuti.

“Karena ini masuk ke ranah hukum politik. Ini tidak bisa dibiarkan, ini merusak demokrasi dan Pilkada DKI. Kita tidak bisa lagi berdiam diri karena sampai sekarang, dari hasil evaluasi ini dari lapangan bahwa masih ada gangguan yang mengacaukan paslon,” ujar dia. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Keheningan Warnai Beberapa Jam Sebelum Pemilu Turki

Figure
Organization