dakwatuna.com – Jakarta. Bidang kesehatan di Indonesia masih menjadi salah satu masalah utama pembangunan masyarakat. Meski jumlah dokter terbilang cukup, tapi penyebarannya tidak merata. Dokter saat ini masih bertumpuk di daerah perkotaan.
Anggota Komisi IX DPR RI bidang kesehatan Ahmad Zainuddin mengatakan ketidakmerataan ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat di daerah tertinggal masih buruk dibanding dengan perkotaan.
“Ini pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera memeratakan kesehatan masyarakat. Pemerataan kesehatan harus linear dengan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Dokter harus sampai ke perbatasan dan pelosok,” ujar Zainuddin di Jakarta, Senin (24/10/2016).
Menurut Zainuddin, jumlah dokter di Indonesia sudah cukup berdasarkan standar layanan Jaminan Kesehatan Nasional, di mana satu dokter melayani maksimal 2.500 orang. Meskipun standar rasio yang ditetapkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan tersebut masih di bawah rata-rata rasio di luar negeri 1:1000.
Mengutip data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 22 Oktober 2016, jumlah dokter di Indonesia mencapai 114.602 orang, tidak termasuk dokter spesialis dan dokter gigi. Artinya, tiap satu dokter bertanggung jawab melayani 2.225 penduduk dari total penduduk Indonesia sekitar 255 juta jiwa. Angka rasio ini masih di bawah beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Data World Health Organization (WHO) tahun 2010 saja, menyebutkan satu dokter di Malaysia menangani 835 penduduk, sementara satu dokter di Singapura menangani 513 penduduk.
Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, sampai saat ini masih ada lebih kurang 970 puskesmas atau 10 persen dari total 9.700 puskesmas di Indonesia yang tidak mempunyai dokter. Fungsi-fungsi kedokteran di puskesmas tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sebenarnya tidak memiliki sertifikasi medis melakukan pengobatan.
“Jika merujuk pada standar rasio pemerintah ya sudah cukup. Tapi fakta banyak kasus gizi buruk, wabah penyakit dan kesehatan masyarakat di daerah tertinggal masih buruk, menunjukkan ada masalah dengan sistem distribusi dokter kita,” cetusnya.
Karena itu politisi PKS ini berharap, momentum hari dokter nasional 24 Oktober menjadi pendorong bagi pemerintah lebih serius lagi dalam memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah agar dokter dapat nyaman, professional dan optimal dalam menunaikan kewajibannya. Minimnya fasilitas kesehatan di daerah, menjadi salah satu sebab dokter enggan bekerja di daerah tersebut.
Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan para dokter yang ditugaskan di daerah tertinggal, perbatasan ataupun pelosok.
“Dokter juga manusia meski diikat oleh kode etik kedokteran. Pemerintah pusat bersama daerah harus memecahkan kendala-kendala penyebab distribusi dokter tidak merata,” tegas Zainuddin. (SaBah/dakwatuna)