Topic
Home / Berita / Opini / Menakar Peran Auditor Syariah di Indonesia

Menakar Peran Auditor Syariah di Indonesia

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (unsa.ba)
Ilustrasi. (unsa.ba)

dakwatuna.com – Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 29 September 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapatkan penghargaan Global Islamic Financial Leadership Award 2016, dalam acara Global Islamic Finance Award. Sebelumnya penghargaan ini diraih oleh Muhammadu Sanusi II pada tahun 2015 yang merupakan mantan Gubernur dari Bank Sentral Nigeria.

GIFA (Global Islamic Finance Award) merupakan penghargaan bagi para pelaku industri jasa keuangan maupun individu atas kesuksesan dan kontribusinya dalam pengembangan keuangan syariah skala global. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah sukses dan berkontribusi besar dalam pengembangan keuangan global pada umumnya dan Indonesia khususnya.

Ditandai dengan dikeluarkannya Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia yang dirilis pada bulan Desember 2015 dan rilis cetakan kedua pada bulan Juli 2016 serta dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global.

Dibuktikan dengan jumlah Lembaga Keuangan syariah yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam publikasi OJK pada bulan Agustus 2016. Dari sisi perbankan terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan dari sisi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah berjumlah 24 Industri di antaranya 8 perusahaan Asuransi syariah, 7 Lembaga Pembiayaan Syariah, 2 Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah dan 7 Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Ditambah dengan jumlah perusahaan unit usaha syariah non bank berjumlah 87 perusahaan.

Dengan begitu banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka setiap lembaga baik itu perbankan maupun IKNB diharapkan dapat beroperasi sesuai kode etik syariah dan harus menjalankan fungsinya dalam batasan-batasan syariah yang telah ditetapkan. Agar setiap stakeholder mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Itu harapannya, mari melihat realitas yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir lembaga keuangan syariah dihantam berita kurang baik soal pelaksanaan tata kelola dan pengawasan yang ternyata masih dapat dibobol dan dipermainkan bahkan oleh pihak internal itu sendiri. Penyebabnya yaitu Lemahnya pengendalian internal dikarenakan dari kurang kuatnya sistem pengawasan yang dijalankan oleh entitas tersebut. Namun yang lebih disayangkan lagi, adalah nama besar “Syariah” yang diusungnya, yang kemudian menjadi tercemar. Akibat nila setitik, rusak susu sebelanga sepertinya ungkapan yang cocok dalam kondisi seperti ini.

Ini menunjukkan bahwa entitas syariah pun tidak kebal dari apa yang namanya moral hazard, sehingga pengawasan sangat perlu diperbaiki dan diperketat. Dr. Muhammad Hudeib, dalam sebuah diskusi mengkritisi pelaksanaan pengawasan syariah yang selama ini hanya mengandalkan komite syariah atau Dewan pengawas Syariah. Sementara  manajemen sendiri tidak mempunyai kapabilitas yang cukup terkait kesyariahan lingkup kerjanya.

Dr. Hudeib menyampaikan setidaknya terdapat 4 isu utama yang menjadi tantangan penerapan pengawasan audit syariah pada lembaga keuangan syariah. Meliputi masih terpisahnya pelaksana audit syariah dengan konvensional, masih lemahnya independensi auditor syariah, kurang jelasnya ruang lingkup audit syariah, dan kompetensi serta kualifikasi dari pelaksanaan audit itu sendiri yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk menjawab tantangan dan problem yang ada maka seorang auditor syariah diharuskan untuk memahami lingkup kerja dan peran serta hak dan kewajibannya dalam melakukan pemeriksaan yang efektif, sehingga opini yang diberikan pun bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para stakeholder lembaga keuangan syariah.

Dr. Abdur Rahim Abdur Rahim dalam jurnalnya yang berjudul Shari’ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges menjelaskan tentang tiga fase audit syariah. Pertama, Perencanaan. Auditor  syariah harus mengetahui dan memahami lingkup bisnis lembaga keuangan syariah yang akan diaudit, kemudian auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik yang tepat untuk mengembangkan program audit, lalu program audit akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan serta menentukan teknik sampling dalam rangka mencapai tujuan audit.

Kedua, Pemeriksaan. Aspek-aspek utama dari pemeriksaan di lapangan memerlukan teknik sampling. Kertas kerja dan catatan audit adalah dua hal paling peting dalam tahap pemeriksaan, yaitu untuk memberikan catatan sistematis pekerjaan yang dilakukan selama audit dan merupakan catatan informasi dan fakta yang diperoleh untuk mendukung temuan dan kesimpulan.

Fase Ketiga, Laporan. Hasil dari pelaksanaan audit mencakup pelaporan audit syariah. Merupakan  komunikasi yang baik dari auditor kepada stake holder tentang kesesuaian laporan keuangan yang diaudit beserta kepatuhan syariah entitas tersebut.

Jadi perjalanan industri jasa keuangan syariah masih panjang, oleh karena itu perlu kerja bersama untuk mewujudkan pengawasan syariah yang optimal. Sehingga kecurangan-kecurangan yang telah terjadi dapat diminimalisasi bahkan harus ditiadakan dimasa mendatang, agar masyarakat semakin percaya dan semakin yakin untuk menjadi stakeholder industri jasa keuangan syariah di Indonesia. (dakwatuna.com/hdn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Wakil Ketua KSEI IsEF STEI SEBI 2015 – 2016. Koordinator Regional FoSSEI Jabodetabek 2016-2017.

Lihat Juga

Fintech Bagi Muslim

Figure
Organization