Topic
Home / Berita / Opini / 2 Tahun Jokowi-JK, Anggaran Infrastruktur Tinggi Tapi Daya Saing Global Menurun

2 Tahun Jokowi-JK, Anggaran Infrastruktur Tinggi Tapi Daya Saing Global Menurun

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
dakwatuna.com – Presiden Jokowi melakukan perubahan signifikan dalam pengalokasian anggaran untuk infrastruktur dalam APBN. Pada APBN 2015, anggaran infrastruktur meningkat menjadi Rp 290.3 triliun (14.2% dari total belanja negara). Angka tersebut naik dari Rp 178 triliun pada APBN 2014, yang merupakan tahun terakhir pemerintahan SBY. Pada APBN 2016 dinaikkan lagi menjadi Rp 314 triliun (15.2% dari total belanja negara). Bahkan pada tahun 2017, Presiden Jokowi merencanakan anggaran infrastruktur mencapai 346 triliun (16.7% dari total belanja negara). Presiden Jokowi fokus kepada infrastruktur karena dapat menekan biaya produksi, menekan biaya transportasi, menekan ongkos distribusi, menekan biaya distribusi dan padat modal .

Begitu pula dengan realisasi penyerapan anggaran infrastruktur. Pada tahun 2015, penyerapan APBN dari Kementerian PUPR mencapai 94%. Pada tahun 2016 hingga September penyerapan anggaran infrastruktur di PUPR mencapai 55.7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang direncanakan dilaksanakan secara maksimal dalam membangun infrastruktur Indonesia.

Akan tetapi, World Economic Forum (WEF) 2016/2017 melaporkan peringkat indeks daya saing Indonesia kembali terpuruk. Indonesia hanya menduduki peringkat ke-41 dari 138 negara. Laporan tersebut menunjukkan posisi Indonesia turun empat tingkat dibandingkan laporan pada tahun 2015 lalu yang berada pada posisi 37. Bahkan, posisi Indonesia ini juga mengalami penurunan dibandingkan laporan pada tahun 2014 yang berada pada posisi ke-34. Indonesia kalah dari negara di Asia Tenggara, seperti Thailand di posisi ke-34, Malaysia ke-25 dan Singapura yang menduduki peringkat ke-2. Dalam laporan WEF 2016 ini juga meliputi indeks daya saing infrastruktur Indonesia yang selama 2 tahun masih pada indeks 4,2 di bawah rata-rata indeks Asia Pasifik yang mencapai 4,8. Begitu juga dengan indeks kualitas infrastruktur Indonesia berdasarkan data Global Ranking Logistic Performance Index yang dikeluarkan World Bank pada 2016 juga menurun. Berdasarkan, indeks kualitas infrastruktur nasional turun 10 peringkat dari 53 tahun lalu menjadi 63 tahun ini.

Di sisi lain, pertumbuhan perekonomian Indonesia juga mengalami perlambatan. Tingkat pertumbuhan meleset dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Pada tahun 2015 ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5.8% dan di tahun 2016 tumbuh 6,6%. Akan tetapi, realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 tumbuh 4,7% dan pada 2016 bank dunia memprediksi tumbuh sekitar 5,1%.

Berdasarkan publikasi World Development Report (World Bank, 1994), infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Studi dari World Bank (1994) juga melaporkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Jadi, pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara.

Sibrani (2002) menemukan bahwa infrastruktur, dalam hal ini listrik dan pendidikan, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, sedangkan variabel jalan dan telepon tidak signifikan. Penelitian oleh Prasetyo dan Firdaus (2009) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, di antaranya elektrifikasi, jalan beraspal, dan air bersih. Menurut Maryaningsih (2014), kondisi infrastruktur jalan dan listrik berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, namun tidak demikian dengan pelabuhan. Investasi terbukti secara empiris sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kendati demikian, anggaran infrastruktur naik sangat pesat sejak pemerintah Jokowi-JK, namun belum memberikan perubahan yang signifikan dalam peringkat index daya saing global yang dirilis World Economic Forum September tahun 2016 ini. Pada 2 Oktober 2016 seperti yang dikutip Tempo.co Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan fokus melakukan perbaikan tiga aspek yakni korupsi, birokrasi, dan infrastruktur. Hal ini merupakan alasan yang perlu dikaji kembali. Jika ada korupsi, 2 tahun ini tidak ada korupsi yang besar. Korupsi yang ada hanya penyuapan 500 M oleh Anggota DPR yang tidak menghambat laju pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga sudah mengeluarkan paket kebijakan yang mempermudah birokrasi untuk investasi. Begitu juga alokasi anggaran infrastruktur yang sudah meningkat jauh dari pada sebelumnya.

Produk domestik bruto (PDB) selama triwulan I 2016, seperti dilansir dari data BPS, hanya sebesar Rp 2.947 triliun, tak jauh berbeda dengan PDB triwulan IV 2015 yang sebesar Rp 2.945 triliun, bahkan lebih rendah dibandingkan triwulan III 2015 yang sebesar Rp 2.998 triliun. Meskipun di Triwulan II naik mencapai Rp 3.086,6 triliun, artinya selama triwulan I 2016, hampir tidak ada kemajuan aktivitas ekonomi dibandingkan triwulan sebelumnya. Padahal, kita melihat dan mendengar berita bahwa Presiden sudah berkeliling untuk meresmikan berbagai proyek dalam kurun waktu tersebut. Memang pembangunan infrastruktur bukan menjadi faktor satu-satunya dalam pertumbuhan ekonomi dan  peningkatan saing, akan tetapi efisiensi, optimalisasi dan produktivitas anggaran dari infrastruktur tersebut belum dijalankan dengan maksimal

Kegagalan pembangunan infrastruktur meningkatkan PDB, mengangkat pertumbuhan ekonomi dan indeks daya saing, diakibatkan ketidakharmonisan antara implementasi proyek infrastruktur dengan Renstra yang telah dibuat. Akibatnya indikator keberhasilan program infrastruktur tidak dapat diukur. Karena itu, pemerintah seharusnya melakukan harmonisasi renstra dari setiap kementerian atau lembaga non kementerian di tingkat pusat yang telah dibuat (BAPPENAS, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM, dan kementerian terkait infrastruktur lainnya) serta pemerintah daerah dalam merencanakan, monitoring pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran (outcome dan outputnya tercapai). Apalagi dengan dukungan anggaran infrastruktur yang akan naik lagi di tahun 2017 (yang kenaikannya mencapai 91% dibandingkan alokasi pada tahun 2014) seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendorong sektor-sektor lain seperti menyerap tenaga kerja, serta menaikkan kualitas daya saing di kancah global.

Pemerintah juga harus cermat dan tegas dalam penyesuaian proyek-proyek yang dinilai tidak sesuai dengan renstra seperti proyek kereta cepat Bandung, proyek danau toba (tol trans Sumatera) dan lainnya yang diinisiasi secara spontan (tidak direncanakan dalam renstra) sehingga terjadi inefektivitas dalam penganggaran dan berpotensi menghambat penyelesaian proyek yang sudah dijalankan sebelumnya.

Meskipun sudah dialokasikan 16% dari total APBN untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah juga bisa mengembangkan sumber-sumber alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur lainnya, melalui berbagai skema creative financing dan melakukan monitoring secara intensif agar tidak hanya sukses ketika melakukan ground breaking saja, tetapi pelaksanaannya proyek yang dipantau agar tidak mangkrak. (dakwatuna.com/hdn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Peneliti Centre for Developmet Studies & Tenaga Ahli DPR RI.

Lihat Juga

Bagaimana Nasib Orang Miskin?

Figure
Organization