Home / Narasi Islam / Politik / Agama, Politik, dan Partisipasi

Agama, Politik, dan Partisipasi

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Politik Religius (inet) - gazeta-shiqip.com
Politik Religius (inet) – gazeta-shiqip.com

dakwatuna.com – Fenomena krisis global dan gagalnya membangun tatanan sosial yang berawal dari negara-negara Barat pada hari ini adalah bukti kegagalan dari sekularisme. Kegagalan itu juga yang melahirkan elit politik dan pemimpin publik yang memiliki karakter ekstrimis sekaligus otoriter di Barat. Setelah runtuhnya imperium Ottoman, Ataturk memimpin Turki dengan cara-cara sekuler berbalut faham kemalisme. Ritual keagamaan dan pemakaian simbol agama di publik dilarang, guna memisahkan antara agama dan politik. Namun sepanjang perjalanannya Turki menghadapi kegagalan demi kegagalan, baik di sektor ekonomi politik, maupun sosial, sehingga Turki menjadi negara miskin dan tertinggal pada waktu itu. Hari ini pun peradaban Barat mulai diprediksi mundur istiqomah, dengan ditandai pertama krisis Yunani dan diikuti efek domino dengan melemahnya ekonomi negara-negara Eropa lainnya, sehingga Inggris harus terpaksa keluar dari Uni Eropa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan mengabaikan yang lain. Belum lagi Donald Trump mengejutkan publik Amerika dan panggung politik dunia, dimana dia menjadi calon presiden Partai Republik dengan membawa kebencian terhadap Islam. Banyak pengamat Amerika memprediksi jika Trump memimpin maka gelombang perpecahan akan terjadi di Amerika yang berimplikasi kepada melemahnya Amerika sebagai polisi dunia sekaligus percontohan negara demokrasi yang menjunjung toleransi. Itulah wajah dunia kita hari ini, dimana efek dari sekularisme baru terasakan. Mereka membuang jauh-jauh agama dari panggung politik agar memelihara pragmatisme dan juga meliberalisasi perilaku dan budaya, namun akibat negatifnya justru akan memundurkan sebuah peradaban.

Jika faham sekularisme memisahkan antara agama dan politik menjadi sumber kegagalan sebuah bangsa, maka integrasi antara agama dan politik menjadi solusi bagi pembangunan sebuah bangsa. Ajaran agama yang dijadikan para islamis Turki sebagai sebuah metode dan strategi pergerakan politik menjadi strategi jitu sekaligus metode yang tepat untuk pembangunan bangsa. AKP dan Erdogan membuktikan itu semua pasca kalahnya partai sekuler Turki (CHP) di panggung politik Turki pada tahun 2003 yang dilanjut dengan kemenangan AKP secara terus menerus sekaligus memimpin parlemen Turki sampai tahun 2016 ini. Ditambah AKP berhasil menempatkan kader-kadernya menjadi perdana menteri dan presiden, serta pemimpin-pemimpin publik di daerah. Ekonomi Turki melesat kencang mendahului secara istiqomah negara-negara Barat, dan Turki siap menjadi negara terkuat dalam sektor ekonomi, politik, dan budaya pada tahun 2025 yang akan datang di dunia.

Fenomena gagalnya sekularisme dalam pembangunan bangsa, justru ekornya baru mau akan dimulai di Indonesia. Maraknya kampanye Islam liberal, provokasi netralitas ormas Islam terhadap politik, dan lain-lain adalah cara untuk memisahkan antara agama dan politik. Mencegah kekuatan umat Islam bersatu dalam proses pelahiran pemimpin muslim dan tentunya dominasi Islam sebagai sebuah entitas kepemimpinan semua. Padahal agama lebih luas dari apa itu politik, negara, ataupun kehidupan individu. Agama masuk kesemuanya, guna menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik memang bukan bagian tersendiri dalam proses dakwah, namun politik adalah pintu utama dalam proses kefutuhan sebuah tatanan sosial. Karena berbicara politik, maka kita akan bicara kepemimpinan dan kebijakan. Kita menginginkan pemimpin yang tau bagaimana cara meletakan syariat sebagai sebuah hukum sosial masyarakat dan kebijakan sebagai alat untuk membahagiakan dan menyejahterakan.

Jika politik ditarik dalam bingkai syariat maka kita akan menemukan dua tujuan besar yang harus dicapai oleh para aktivis muslim, yaitu: himmayatud din (menegakkan agama) dan ri’asah syu’un al ummah (mewujudkan kesejahteraan umat). Dengan berpolitik, tentunya kita ikut serta dalam proses penegakan agama. Karena menegakkan agama hanya di sektor sosial, kaderisasi kader, dan intelektual akademik, tidak akan sempurna tanpa diakhiri dengan proses penegakan agama dalam sektor politik. Itu mengapa Hasan Al Banna selalu menekankan kepada umat muslim bahwa tidak sempurna Islam seseorang, jika tidak menerima politik sebagai bagian dari kehidupannya. Politik adalah pintu akhir dan utama dalam proses 4 pilar dakwah di dunia yaitu, kaderisasi, sosial, akademik, dan politik. Ketika agama telah tegak di ranah kepemimpinan sebuah keorganisasian yang kita sebut dengan negara, maka kebijakan publik yang dibuatpun juga akan menciptakan keadilan. Keadilan yang dirasakan oleh semua rakyat yang sah, merdeka, dan bebas sehingga merasakan kesejahteraan secara kolektif.

Dahulu setelah Masyumi dibubarkan saat Orde Lama, dan PPP sebagai payung politik umat Islam satu-satunya dikekang oleh rezim Orde Baru, gerakan dakwah dilakukan dengan cara-cara sosial kemasyarakatan. Gerakan sosial berdiri dan terbentuk dari masjid-masjid kampus, gang-gang sempit kota, dan lingkungan pesantren di perdesaan. Penyebaran dakwah dilakukan secara sosial untuk menyebarkan ideologi Islam secara menyeluruh di tataran masyarakat, sekaligus melahirkan tokoh muslim yang dapat ditempatkan di sektor dunia akademik dan pendidikan. Namun pasca runtuhnya rezim Orde Baru, dan terlahirnya Orde Reformasi, dengan ditandainya berdiri Partai Politik Islam yang merdeka secara geraknya, gerakan-gerakan dakwah yang dilakukan secara sosial tersebut beralih fungsi dan memperluas geraknya ke ranah politik sebagai penyempurna nilai juang mereka dalam penegakan agama dan menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan.

Namun kekinian, militansi dakwah yang dilakukan oleh aktivis muslim mulai mengalami dekadensi. Banyak Ormas Islam yang tidak mengarahkan pilihan kadernya kepada calon pemimpin muslim. Banyak juga Unit Kegiatan Mahasiswa di kampus-kampus yang tidak membantu proses pemenangan calon pemimpin muslim. Padahal dalam kaidah agama, agama mengajarkan kerjasama kolektif dan persatuan jama’ah dalam proses memilih pemimpin publik. Tidak ada kebebasan menentukan calon di dalam agama yang dilakukan terlebih oleh aktivis muslim. Pilihan harus diarahkan dan disatukan, guna melahirkan pemimpin bukan hanya ber-identitas Islam, namun juga memahami Islam sebagai pedoman kepemimpinan. Netral terhadap politik bukan sebuah ajaran agama Islam. Bahkan agama lain seperti Yahudi mewajibkan gerakan sosial yang dimiliki untuk membantu proses pemenangan politik umat Yahudi dalam konstelasi politik di Amerika dan Barat. Pada prinsipnya, kita perlu memang memahami kita siapa dan apa peran serta posisi kita, namun bukan berarti kita apatis dan meninggalkan politik sebagai seorang muslim. Tentu jika fenomena ini terjadi, sama saja kita sebagai muslim memisahkan antara agama dan politik.

Fenomena persatuan ulama di Jakarta untuk melahirkan pemimpin publik dari kalangan islamis dan juga antusias masyarakat melahirkan pemimpin muslim yang intelektual relijius patut kita apresiasi. Para ulama dan masyarakat yang berkontribusi itu semuanya, tentu mengetahui peran dan batasan gerak mereka. Jika ada organisasi bukan partai politik tidak boleh ikut Pemilu, bukan berarti organisasi itu harus apatis terhadap politik. Bukan berarti juga para kadernya tidak memberikan dukungan politik terhadap calon pemimpin muslim, misal seperti tidak mau mengumpulkan KTP untuk dukungan calon pemimpin muslim, tidak mau memberikan bantuan anggaran untuk kampanye, dan tidak mau memberi sokongan logistik lainnya. Segala dukungan harus dilakukan dalam bentuk apapun sebagai bukti keimanan kita sebagai muslim. Yang tidak boleh berpolitik adalah organisasinya, namun kader-kadernya bebas berpolitik sebagai bentuk penerimaan kita terhadap sistem demokrasi yang menjadi pijakan sistem politik Indonesia. Jangan sampai ada ketakutan kita sebagai aktivis muslim memberikan dukungan zahir kepada calon pemimpin muslim. Karena jika itu terjadi, maka propaganda kaum sekuler berhasil merubah mindset kita sebagai sebuah bangsa agar memisahkan antara agama dan politik. Hal terpenting itu adalah bagaimana kita dapat memosisikan diri kita sebagai entitas sosial.

Politik menempati kedudukan yang mulia dalam agama apapun, terutama Islam. Oleh sebab itu tujuan politik begitu mulia. Bahkan kerja-kerja politik adalah kerja-kerja para Nabi kita. Mereka berpolitik guna menciptakan keadilan yang hakiki di bumi. Imam Ghazali menyebut para pemegang kekuasaan ini sebagai orang yang mendapat nikmat yang besar. Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah melebihi kenikmatan memegang kekuasaan. “Dengan kekuasaan politik yang dipegang, seseorang dapat menjadi orang yang diutamakan oleh Allah untuk masuk surga”. Politik bukan sekedar permainan dan kepentingan merebutkan kekuasaan, Islam memandang luas hal tersebut yaitu sebagai alat ibadah manusia kepada Allah SWT. (dakwatuna.com/hdn)

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Staf Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN Bappenas | Peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES) Indonesia | Mahasiswa S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

Lihat Juga

Din Syamsuddin: Agama Harus di Praktekkan dalam Kehidupan Sehari-hari