Topic
Home / Berita / Nasional / Maraknya Buruh Cina Ilegal, Bukti Blundernya Kebijakan Pemerintah Jokowi

Maraknya Buruh Cina Ilegal, Bukti Blundernya Kebijakan Pemerintah Jokowi

Pekerja Cina di Indonesia. (tribunnews.com)
Pekerja Cina di Indonesia. (tribunnews.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Ketua Umum PP KAMMI, Kartika Nur Rakhman mengkritik kebijakan bebas visa yang memperbolehkan 174 negara mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia.

“Kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah membuat serbuan buruh asing tidak bisa dibendung. Hal ini merupakan pengaruh dari besarnya pinjaman dan investasi Cina di Indonesia Kebijakan bebas visa menjadi celah masuknya tenaga kerja kasar dari Cina”, tegas Nur Rakhman.

Nur Rakhman kemudian menjelaskan berbagai kasus tenaga kerja ilegal yang melibatkan buruh Cina sebagai bukti dari blundernya berbagai kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi.

“Tentu kita masih ingat kasus dideportasinya 40 orang buruh Cina di Pabrik Semen Manuri, Manokwari Selatan, yang ditangkap karena tidak memiliki izin kerja. Kasus itu sampai memicu konflik di masyarakat lokal Papua karena pekerjaan kasar seperti buruh bangunan juga diambil oleh buruh Cina”.

“Belum lagi kasus penangkapan buruh Cina ilegal di Pabrik Semen Pulo Ampel, Serang. Perbandingan upahnya saja sudah tidak masuk akal, buruh asal Cina dibayar 15 juta per bulan sedangkan buruh lokal dibayar 2 juta per bulan. Komposisi pekerjanya juga 70 persen asing dan 30 persen lokal”, ungkapnya.

Kasus lain yang cukup mencolok adalah kasus PT Virtue Dragon Nikel Industri di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. “Perusahaan ini memperkerjakan buruh Cina sebanyak 500 orang sebagai juru masak, sopir, office boy sampai buruh bangunan, sedangkan buruh lokal hanya 246 orang. Terpinggirkannya posisi buruh lokal sangat terlihat di sini”, tegas Nur Rakhman.

“KAMMI mendesak Jokowi untuk mengembalikan pasal-pasal yang memberikan jaminan perlindungan terhadap buruh lokal seperti yang telah dihapuskan di Permenaker No.35/2015. Terutama pasal jaminan 10 posisi pekerjaan buruh lokal untuk setiap 1 TKA yang direkrut. KAMMI juga mengingatkan Jokowi agar meninjau ulang kebijakan bebas visa dengan Cina dan memperbaiki deteksi dini pihak imigrasi agar tidak kecolongan buruh ilegal dari Cina”, tandasnya. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Azyumardi Azra Dukung KAMMI Masuk Kampus Guna Melawan Radikalisme

Figure
Organization