Home / Berita / Daerah / Warga Bukit Duri Taat Hukum, Kenapa Diperlakukan Seperti Ini

Warga Bukit Duri Taat Hukum, Kenapa Diperlakukan Seperti Ini

Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran pemukiman waraga di Bukit Duri (suara.com)
Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran pemukiman waraga di Bukit Duri (suara.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Rabu,  (28/9/2016) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur rumah warga di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Tindakan penggusuran ini disesalkan banyak pihak, karena selain masih berproses di pengadilan, warga Bukit Duri pernah dijanjikan tidak akan digusur, tetapi ditata dengan membangun kampung susun manusiawi Bukit Duri.

“Warga Bukit Duri itu taat hukum. Kenapa diperlakukan seperti ini? Mereka menolak dengan cara-cara damai, salah satunya lewat jalur hukum. Pengadilan sudah tegas menerima class action warga yang meminta Pemprov tidak melanjutkan pembangunan normalisasi Kali Ciliwung selama sidang berlangsung. Lihat saja, mereka lebih memilih aksi damai saat rumahnya diratakan. Harusnya upaya dan sikap mereka ini dihargai,” ujar Senator Jakarta Fahira Idris di sela-sela rapat Komite III DPD, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Fahira mengungkapkan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta menunggu putusan pengadilan atau memakai pendekatan persuasif dan berdialog dengan warga. Warga Bukit Duri, tambah Fahira, berhak menuntut penuntasan janji bahwa permukiman mereka akan dijadikan kampung susun manusiawi, bukan diratakan dan disuruh pindah ke rusun yang jaraknya jauh dari lokasi mereka semula.

Menurut Fahira, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengklaim bahwa penggusuran yang mereka lakukan di Bukit Duri, demi Jakarta tidak banjir dan demi memanusiakan warga Bukit Duri yang hidup di lingkungan kumuh.

“Itu klaim sepihak. Warga yang dia relokasi ke rumah susun harus memeras otak untuk menghadapi tekanan hidup yang baru. Bukan hanya soal ongkos transportasi ke tempat kerja atau lokasi usaha mereka yang sekarang jauh, mereka juga harus mencari cara agar bisa membayar biaya sewa rusun, tagihan listrik, belum lagi memikirkan anak yang harus pindah sekolah. Yang mereka robohkan bukan hanya rumah, tapi juga kehidupan,” pungkas Fahira.

Sebagai informasi, pada Oktober 2012 silam, Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta kala itu berjanji tidak akan menggusur kawasan Bukit Duri. Jokowi saat itu menyatakan ingin menata kawasan Bukit Duri dengan membangun kampung susun manusiawi Bukit Duri (KSM-BD). Revitalisasi dengan cara dibangun kampung susun manusiawi. Kemudian, jaraknya 5 meter dari kali dan akan dilakukan pelebaran sungai hanya 20 sampai 35 meter. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Zionis Israel Agendakan Pembersihan Orang Palestina dari Al-Quds

Organization