dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. MS Kaban menanggapi rencana masuknya pekerja asal Cina ke Indonesia melalui akun Twitternya, Kamis (14/7/2016). Mantan Menteri Kehutanan tersebut berpendapat bahwa jika Indonesia mau terima 10 juta pekerja Cina, maka pribumi ke mana?
https://twitter.com/hmskaban/status/753486101088641024
Melalui akun Twitternya, MS Kaban menyebut Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan untuk Cina, tapi untuk rakyat Indonesia.
https://twitter.com/hmskaban/status/752776783477432320
MS Kaban mengatakan, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Namun, pribumi berhasil merebut kemerdekaan. Sayangnya, ketika Indonesia sudah merdeka, justru pribumi yang tersisih. Karena itu, MS Kaban mengajak semua pihak untuk kembali merebut bumi pertiwi.
“Indonesia merdeka pribumi kuat.Pribumi lemah Indonesia terjajah . Indonesia tidak pernah ada tanpa pribumi. Yg merasa pribumi bangkit,” tambah MS Kaban.
Dikatakan MS Kaban, kata rasis, intoleransi hingga dianggap melanggar HAM saat mengungkap menyebut Cina hanya tameng kaum penjajah untuk melemahkan pribumi Indonésia.
Hal senada juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra melalui akun twitternya @ Yusrilihza_Mhd.
Yusril menyoroti pemberian bebas visa oleh Pemerintah Indonesia kepada negara-negara yang tergolong miskin dan cenderung meninggalkan negaranya karena alasan politik dan ekonomi dengan alasan untuk meningkatkan arus wisatawan.
Salah satu yang juga disoroti oleh Yusril adalah masuknya pekerja Cina secara besar-besaran sebagaibagian dari syarat investasi dan pinjaman pemerintah kepada Cina.
7. Pekerja China yg konon akan datang sampai 10 juta itu jelas tdk mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mrk pasti takkan kembali ke China
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) July 15, 2016
“Kesalahan kita yang lain juga menyetujui masuknya pekerja China sebagai bagian dari syarat investasi dan pinjaman pemerintah kepada China” tulis Yusril.
“Syarat seperti itu harusnya ditolak karena Indonesia akan dibanjiri pekerja China yang merampas kesempatan kerja rakyat kita sendiri” jelas Yusril.
Masih menurut Yusril, Eksodus besar-besaran tersebut akan sangat sulit untuk dikontrol dan akan menimbulkan persoalan baru.
“Kedatangan pekerja asing yang begitu besar dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri” papar Yusril.
Yusril meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat.
“Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan membolehkan datangnya pekerja asal China ini demi kedaulatan bangsa dan negara kita”
“Kepentingan nasional dan kepentingan rakyat kita sendiri adalah di atas segala kepentingan yang lain”. pinta Yusril. (SaBah/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Saiful Bahri
