Home / Berita / Nasional / Diadukan Ahok ke Presiden, Rizal Ramli: Jangan Cengenglah

Diadukan Ahok ke Presiden, Rizal Ramli: Jangan Cengenglah

Rizal Ramli
Rizal Ramli, Menko Bidang Kemaritiman. (mimbarpolitik.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku berkirim surat dengan Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, ia mempertanyakan pembatalan reklamasi pulau G oleh Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli meminta agar Ahok jangan cengeng.

“Gimana jawabnya, jangan cengenglah jadi orang,” kata Rizal saat diwawancarai wartawan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016) sebagaimana dilansir detikcom

Ahok sebelumnya mengatakan bahwa Rizal harus berkirim surat resmi ke Presiden Jokowi jika benar-benar ingin menghentikan proyek reklamasi Pulau G yang digarap PT Agung Podomoro Land lewat PT Muara Wisesa Samudera itu. Ahok menyebut reklamasi itu dijalankan atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995. Jadi seorang menteri tak bisa membatalkan Keppres, melainkan hanya presiden yang bisa.

Namun argumen Ahok itu disebut Rizal kedaluwarsa. Rizal menegaskan, pembatalan proyek reklamasi Pulau G tak perlu lewat keputusan Presiden.

“Jangan lupa masing-masing menteri ini punya kewenangan yang dilindungi undang-undang. Misalnya untuk daerah pelabuhan, itu kewenangan Menteri Perhubungan, wilayah laut di luar pelabuhan itu kewenangan Menteri KKP, wilayah lingkungan hidup itu wilayah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Satu menteri saja bisa batalkan, ini 3 menteri, dan itu undang-undang,” jelas Rizal.

“Dan jangan terus mengacu pada undang-undang lama yang sudah kedaluwarsa Perpres tahun 1995, kan udah ada undang-undang yang lebih baru, ada PP presiden yang lebih baru ya. Berpikir modernlah, jangan kuno melihat yang lama. Esensinya jangan cengenglah, jadi orang masa segalanya macem mau diaduin ke Presiden,” sindir Rizal.

Ahok memang berkirim surat kepada presiden Jokowi guna mempertanyakan pembatalan tersebut. Ahok mengatakan dasar hukum pelaksanaan reklamasi adalah Kepres tahun 1995. Sehingga menurutnya, Presidenlah yang berhak membatalkan reklamasi.

“Kita kirim surat ke istana karena semua (pembatalan reklamasi lewat) Keppres. Nah saya tidak mungkin mambatalkan sebuah reklamasi. Kalau saya hanya membatalkan (reklamasi lewat) seorang menteri, berarti saya melawan Keppres dong?” katanya di Balai Kota, Jakarta Rabu (13/7/2016), dikutip dari republika.co.id

Menurut Ahok, Rizal Ramli seharusnya mengirim surat ke Presiden terkait pembatalan reklamasi tersebut. “Makanya saya bilang harusnya menteri kirim surat ke presiden. Minta batalin kan? Kalau sudah batalin kan biasanya mesti rapat?” ujar Ahok. (SaBah/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Nasib dan Masa Depan Umat Islam di Bawah Pemerintahan Jokowi

Organization