Home / Berita / Opini / Pembatalan Perda Bernuansa Syariah dan Konservatisme Sosial di Alam Demokrasi

Pembatalan Perda Bernuansa Syariah dan Konservatisme Sosial di Alam Demokrasi

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (elshinta.com)
Ilustrasi. (elshinta.com)

dakwatuna.com – Bulan Puasa tahun ini terbilang unik; ini merupakan bulan puasa kedua umat Islam tanah air sejak dilantiknya Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2014. di bulan suci di mana umat Islam seharusnya dapat beribadah tenang dan tenteram di negerinya di mana Islam merupakan mayoritas, justru terjadi berbagai anomali. Pertama, kasus Bu Saeni di Serang, Banten di mana wartegnya melanggar aturan daerah yang mengharuskan untuk menghormati bulan suci Ramadan. Penertiban warteg ini disambut oleh gegap gempita media nasional sekelas kompas yang mengambil insiden ini sebagai gambaran intoleransi perda untuk yang tidak puasa, beramai-ramailah dibuat tag “Hormati yang tidak puasa!”. Presiden Jokowi tidak mau kalah mengambil bagian dari popularitas instan ‘remeh temeh’ ini dengan ikut menyumbang 10 juta, seolah mempertegas pemerintah menolak intoleransi terhadap yang tidak puasa.

Kedua, berbarengan hampir dengan insiden warteg ini, Presiden Jokowi mengumumkan pada 13 Juni 2016 bahwa 3.143 perda yang dianggap bermasalah telah dibatalkan oleh Mendagri. Pembatalan itu bahkan menurut Jokowi bahkan tidak perlu dikaji lagi (nasional.kompas.com). Mendagri berjanji pula akan membatalkan lagi perda-perda lainnya ke depan. Belakangan publik mengetahui bahwa banyak di antara perda-perda ini yang sesungguhnya lahir dari kearifan lokal dan bernafaskan syariah dan bereaksi menolak pembatalan ini, tidak kurang lembaga-lembaga advokasi hukum, partai politik Islam, DPD dan bahkan pakar hukum konstitusi Prof. Mahfud MD pun menyatakan pencabutan perda tersebut tidak melalui proses hukum yang berlaku melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (singkat kata pencabutan itu tidak konstitusional) sehingga beliau menyarankan pemda boleh mengabaikan keputusan sepihak itu. Baru setelah itu mendagri ciut, mulai meralat dan menyatakan tidak adanya pencabutan perda bernuansa syariat dan semacamnya.

Kisruh Pembatalan Perda dan Bu Saeni ini seakan mempertegas persepsi banyak umat Islam di tanah air bahwa pemerintah yang sekarang ini diusung PDIP memang alergi terhadap Islam atau nilai-nilai Islam yang positif dan mencoba berbagai langkah untuk menguji reaksi umat sebagaimana isu-isu sebelumnya. Langkah pemerintah membatalkan perda yang dibangun atas aspirasi masyarakat daerah pun tidak bisa dibenarkan dari kacamata Konstitusi, Demokrasi, Otonomi maupun Sekularisme. Demokrasi sebagaimana yang kita pahami didasarkan pada aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang diberikan otonomi lebih luas. Pengalaman sekularisme di negeri Eropa seperti Inggris, Italia, Jerman dan Belanda pun menunjukkan sekularisme yang damai dan co-exist dengan agama mayoritas di sana yakni Kristen Katolik maupun Protestan. Pemerintah Jerman bahkan mendukung Gereja Katolik dan Protestan serta mencatatkan agama pada akta lahir seseorang. Sehingga sekularisme tidak melulu anti agama sebagaimana sangkaan banyak orang. Sekularisme sebagaimana demokrasi memiliki spektrum dan penafsiran yang cukup beragam. Terkait kelompok minoritas, negara Inggris memberi contoh unik yang mengizinkan berdirinya Islamic Shariah Council (atau Majelis Syariah Islam) dengan 16 cabang di berbagai kota sebagai peradilan syariah bagi umat muslim Inggris, meski tidak memiliki yurisdiksi penuh dan tidak dapat menjatuhkan hukuman, namun peradilan syariah ini dapat cukup mengikat dipandang dari sudut peradilan arbitrasi, karena menyelesaikan sengketa individual terkait personal matters, misalnya pernikahan, perceraian, waris, dan sebagainya.

Membandingkan pengalaman sekularisme Barat ini, kita dipicu untuk berpikir sedemikian alergikah pemerintah sekarang ini hingga berani membatalkan perda-perda yang menjaga moralitas masyarakat dengan nilai-nilai syariah? Ataukah pemerintah saat ini ingin mengulangi pengalaman gagal sekularisme ekstrem oleh Turki zaman Ataturk yang melarang syiar-syiar Islam dari ruang publik secara ekstrem?

Berbagai stigma negatif terhadap pemerintah saat ini harus dijawab dengan langkah konkret yang ramah terhadap nilai-nilai Islam agar publik tidak memandang pemerintahan sekarang ini munafik dan hanya menggunakan simbol-simbol Islam sebagai alat pengumpul suara ketika kampanye dan memukul balik nilai-nilai Islam dan syariah setelah kekuasaan diraih. Pertanyaan besar publik juga terarahkan kepada profesionalisme kinerja pemerintahan sekarang yang terkesan amatir dan asal membatalkan tanpa melalui landasan hukum yang konstitusional serta melanggar prosedur mekanisme hukum. (nasional.sindonews.com)

Dipandang dari sudut pandang politik umat Islam Indonesia perlu memperkuat apa yang disebut dengan konservatisme sosial. Belajar dari politik dalam negeri Amerika Serikat, meskipun sama-sama mendukung ekonomi kapitalis-liberal, dua kubu Republik dan Demokrat memiliki agenda sosial yang berbeda. Kubu Republik cenderung mendukung konservatisme sosial sedangkan kubu Demokrat cenderung mendukung nilai sosial yang progresif-liberal. Jikalau kubu yang terakhir ini membebaskan dan mendukung pernikahan homoseksual, distribusi alat kontrasepsi seperti kondom secara bebas, melegalkan aborsi, dan isu lainnya, kubu konservatif justru berupaya menjaga nilai-nilai tradisi agama dan keluarga sehingga mereka menolak pernikahan homoseksual, aborsi, dan mendukung aktivitas berdoa di sekolah. Kubu konservatif ini pun melihat sekularisme sebagai ancaman terhadap nilai-nilai sosial tradisional yang terutama berbasis pada ajaran Kristen. Melihat realita bahwa di negara kampiun demokrasi dan sekularisme pun penjagaan terhadap nilai-nilai tradisi merupakan salah satu agenda politik bagi kubu konservatif, maka tidaklah perlu menjadi hal yang memalukan ataupun diherankan bila Indonesia yang berbasis masyarakat Islam dan nilai-nilai Islam mengusung dan mempertahankan nilai-nilai bernuansa Islami dalam perda ataupun produk-produk undang-undang lainnya. Pembatalan perda ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah momentum bahwa sudah saatnya partai-partai dan ormas yang berbagi visi untuk menjaga tradisi kental keislaman dalam masyarakat memperkuat apa yang disebut di negeri Paman Sam sana sebagai kubu konservatif. (dakwatuna.com/hdn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
PhD/ Doctoral Student dan alumnus Master of Arts - Kajian Masyarakat dan Pemikiran Islam di Universitas Hamad bin Khalifa, Qatar. Diplom 'Aliy fii Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, di Universitas Hamad bin Khalifa, Qatar. Sarjana Pendidikan Bahasa Arab, Univ. Islam Jakarta. Former Secretary General of Indonesian Muslim Society in Qatar 2012-2016. Penulis buku To Be Successful Muslim Youth: Panduan bagi Muda-Mudi di Era Global Kini.

Lihat Juga

Fintech Bagi Muslim

Figure
Organization