Home / Narasi Islam / Ekonomi / MPN G2 Sebagai Revolusi Sistem Penerimaan Negara di Indonesia

MPN G2 Sebagai Revolusi Sistem Penerimaan Negara di Indonesia

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (Foto: lensaindonesia.com)
Ilustrasi. (Foto: lensaindonesia.com)

dakwatuna.com – Komitmen menjalankan program Presiden Jokowi untuk melakukan revolusi sistem pengelolaan keuangan negara, menjadi spirit bagi internal Kementerian Keuangan untuk terus berinovasi. Kini, melalui sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2), membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semudah membayar tiket online. Sistem ini direncanakan akan berjalan secara penuh per 1 Juli 2016 di seluruh wilayah Indonesia.

Proses panjang tersebut diawali dengan lahirnya trigger paket perundang-undangan bidang keuangan yang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang Perbendaharaan Negara nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara. Berdasarkan pasal tersebut, maka internal Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, saling bekerjasama membangun sistem penerimaan negara. Hasilnya, lahir sistem MPN G2 yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan PNBP dengan akses pembayaran 24 jam melalui ATM, Mobile Banking, Internet Banking ataupun Electronic Data Capture (EDC).

Sejatinya, MPN G2 merupakan implementasi dari konsep e-goverment yang selama ini menjadi primadona birokrasi negeri ini. Tujuan pembangunan sistem ini tentu tidak lain untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sekaligus melakukan modernisasi pengelolaan penerimaan negara berbasis IT.

Dalam pandangan Sosiolog Giddens sebagaimana ia tuangkan dalam teori Social Contruction of Technology (SCOT), dijelaskan bahwa teknologi yang digunakan manusia lahir dari realitas sosial atau berhubungan dengan konteks sosialnya. Sehingga, kemampuan manusia menentukan perkembangan teknologi menjelaskan bahwa manusia memiliki hubungan kausalitas terhadap teknologi. Manusia yang menentukan teknologi akan seperti apa atau memiliki manfaat apa. Inilah yang disebut giddens sebagai konstruksi sosial terhadap teknologi.

Pada perkembangannya, teknologi akan tumbuh bersama pengalaman setiap orang dalam proses aktivasinya. Proses interaksi manusia dengan teknologi, akan menghadirkan inovasi teknologi yang akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan social (Wright,1974).

Dalam konteks MPN G2, maka kehadiran sistem penerimaan negara berbasis teknologi ini sesuai dengan teori SCOT yakni kebutuhan akan sistem penerimaan negara yang tersistematis dan mampu menampilkan data secara integral, valid dan akuntabel, membuat jajaran Ditjen Perbendaharaan dan unit eselon I terkait, mengembangkan sistem penerimaan negara yang  full automatic.

Jika dikonsepsikan dalam teori SCOT, maka implementasikan MPN G2  hadir dari kebutuhan negara dalam meningkatkan kualitas sistem penerimaan negara. Sebelumnya, sistem yang dijalankan Kementerian Keuangan masih menggunakan semi-manual yakni masyarakat membayar kewajibannya secara manual ke teller bank dengan menggunakan formulir yang telah disediakan untuk kemudian diinput oleh pihak perbankan dalam sistem. Hasil evaluasi terhadap sistem semi-manual tersebut ditemukan berbagai permasalahan diantaranya keluhan masyarakat yang harus menghabiskan waktunya untuk mengantri membayar pajak, kesalahan penginputan data pada sistem penerimaan negara yang menyebabkan data menjadi tidak valid, dan peluang terjadinya kejahatan saat melakukan perjalanan menuju perbankan ataupun kantor pos.

Hadirnya sistem MPN G2 bertujuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Selain itu, sistem MPN G2 yang paper less dengan menyampaikan bukti pembayaran via email, maka hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendokumentasikan bukti pembayarannya secara elektronik.

MPN G2 sebagai bentuk nyata komunikasi teknologi dengan kebutuhan sosial, akan terus berkembang seiring waktu. Jika dikaitkan dengan konsep teori actor network theory (ANT) yang dicetuskan Latour, maka segenap jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan bersama satuan kerja, wajib pajak dan masyarakat luas, akan mengevaluasi bersama sistem MPN G2 ini secara berkesinambungan. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi paradoks teknologi dimana teknologi yang dihasilkan justru tidak sesuai dengan realitas sistem informasi dan sistem sosial yang ada.

Evaluasi secara simultan yang dilakukan diharapkan mengikis kecemasan yang dialami masyarakat sekaligus memutakhirkan sistem yang telah eksis tersebut.

Terhadap ketakutan masyarakat terkait kondisi beberapa daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam koneksi internet. Ditjen Perbendaharaan memastikan hal tersebut dapat diatasi setelah adanya komitmen dari BUMN telekomunikasi untuk menjamin kelancaran koneksi internet di seluruh daerah Indonesia.

Selain itu, ancaman lain datang dari hardware komputer dan operatornya. Jaringan koneksi yang baik namun tidak dilengkapi dengan hardware yang competible tentu membuat MPN G2 tidak berfungsi. Pun begitu jika koneksi yang baik, hardware komputer yang terstandar akan tidak mendukung jalannya sistem MPN G2 jika operator di daerah-daerah tidak mampu melakukan operasionalisasi.

Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan sistem MPN G2 hingga masa yang akan datang, maka dibutuhkan kerja keras seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan bersama Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Anggaran, untuk mempersiapkan aplikasi MPN G2 yang friendly bagi berbagai pengguna lintas generasi. Langkah terakhir ditutup dengan proses transfer of knowledge kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna layanan MPN G2. Semoga inovasi ini menjadi jalan bagi terbangunnya sistem penerimaan negara mutakhir, akuntable dan memiliki validitas data yang baik. (dakwatuna.com/hdn)

 

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Fajar Sidik atau Fa'Ik
Pecinta Kampanye Sedekah Alumni FH Unila 2001 dan Magister Media dan komunikasi Unair 2015

Lihat Juga

Tegas! Di Hadapan Anggota DK PBB, Menlu RI Desak Blokade Gaza Segera Dihentikan

Organization