Home / Berita / Daerah / Kalah di PTUN, Ahok: Dia Mau Atau Tidak Akan Tetap Kami Bongkar

Kalah di PTUN, Ahok: Dia Mau Atau Tidak Akan Tetap Kami Bongkar

Sodetan Ciliwung
Ahok kunjungi proyek sodetan kali ciliwung. (tribunnews.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Kekalahan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) ternyata tidak menyurutkan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menggusur warga bidara cina yang terkena proyek sodetan kali cilwung.

Ahok beralasan bahwa pembongkaran tersebut dilandasi konsep yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan.

Dalam undang-undang tersebut, tercantum bahwa warga bisa dipindahkan dari tanahnya tersebut dan akan dibayar sesuai dengan harga pasar.

“Kalau dia enggak mau ngambil (uang ganti rugi), kami akan minta pengadilan negeri konsinyasi dia. Uangnya titip di sana, dia mau atau tidak kan tetap kami bongkar,” ujar Ahok di Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) Rasamala, Menteng Dalam, Jumat, (29/4/2016) sebagaimana dilansir tempo.co
Atas kekalahan itu sendiri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, pemerintah DKI akan mengecek sertifikat kepemilikan tanah warga yang tinggal di daerah tersebut.

“Kalau (tanah) bukan punya dia, dan (ternyata) itu gugatan kurang sosialisasi, ya tinggal sosialisasi,”  ungkap Ahok.

Seperti diketahui, warga Bidara Cina mengajukan gugatan dengan nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. Gugatan tersebut terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah tanpa sepengetahuan warga. Dan  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, mengabulkan seluruh gugatan warga terkait lokasi sodetan Kali Ciliwung tersebut.

Panitera pengganti PTUN, Eni Nuraeni, membenarkan kemenangan warga Bidara Cina tersebut. “Ya pada sidang kemarin, hasil amar putusannya majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan warga Bidara Cina,” ujar Eni kepada awak media di PTUN, Rabu (27/4/2016) sebagaimana diberitakan okezone.com

Selain putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Bidaracina, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat juga mengeluarkan putusan sela terkait gugatan warga Bidaracina.

Warga Bidaracina diketahui melakukan class action terhadap SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

Kuasa hukum warga Bidaracina, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan sudah ada putusan sela dari hakim PN Jakarta Pusat terkait gugatan tersebut.

“Sudah ada putusan sela yang mengatakan kedua putusan itu ditunda sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Yusril di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016). Demikian dikutip dari kompas.com

Dalam putusan PTUN sendiri, SK yang dikeluarkan Ahok dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan azas pemerintahan yang baik. Putusan itu juga tegas meminta Ahok untuk mencabut SK tersebut. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Sejak 400 Tahun, Muslim Thailand Shalat di Masjid Tanpa Menara