Topic
Home / Berita / Nasional / DPR dan Pemerintah Sepakat Hentikan Proyek Reklamasi Jakarta

DPR dan Pemerintah Sepakat Hentikan Proyek Reklamasi Jakarta

Reklamasi teluk jakarta
Proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta. (republika.co.id)

dakwatuna.com – Jakarta.  Komisi IV DPR menyepakati agar proyek reklamasi di Teluk Jakarta untuk dihentikan. Keputusan itu diambil dalam rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Komisi IV DPR bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016). Demikian dilaporkan detikcom

Herman membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kesimpulan rapat merupakan kesepakatan dua pihak, DPR dan eksekutif.

“Meminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan perundang-undangan,” lanjut Herman.

Pemerintah sempat memberikan pernyata yang berbeda soal pemberian izin reklamasi.  Pada Senin (4/4/2016), pihak Istana Kepresidenan menyebutkan bahwa keputusan mengenai reklamasi pantai bukan merupakan kewenangan gubernur, kecuali pemerintah pusat melakukan pendelegasian kepada pemerintah daerah.

“Kalau hal yang berkaitan dengan reklamasi itu kewenangan pusat,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sebagaimana dilaporkan republika.co.id.

Seskab menyatakan hal itu karena ada dasarnya, yaitu Perpres yang dikeluarkan pada tahun 1995, dan kemudian ada Perpres baru tahun 2008 dan 2010. “Nah berdasar itu, kewenangannya ada di pusat,” kata mantan sekjen PDIP itu.

Namun pada kesempatan lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tanggung jawab reklamasi pantai utara Jakarta sudah didelegasikan ke Gubernur DKI Jakarta sejak lama. Hal itu, kata Pramono, diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Pramono melanjutkan, ada beberapa payung hukum yang menegaskan izin reklamasi pantai utara menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya Perpres Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak.

Menurut Perpres tersebut, Pramono melanjutkan, hanya pengaturan tata ruang yang dicabut dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, kewenangan izin reklamasi tetap dipertahankan di Pemprov DKI Jakarta.

Payung hukum lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Menurut Pramono, Pasal 16 dalam aturan tersebut menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya memberikan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah.

“Nah, mengacu pada Pasal 16 tersebut, reklamasi Jakarta Utara tak masuk lingkup yang menjadi wewenang KKP,” ujar Pramono sebagaimana dilaporkan tempo.co pada Rabu (6/4/2016).

Pernyataan Seskab tersebut dibantah oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melaluai Manager Penanganan Bencana, Mukri Ditriana.

Mukti mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki wewenang untuk memberi izin reklamasi pantai utara Jakarta. Menurut dia, wewenang ini sepenuhnya dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Yang berhak mengeluarkan izin dan mencabut izin reklamasi itu hanya kewenangan kementerian kelautan bukan oleh pemerintah daerah,” kata Mukri dalam acara Aiman yang ditayangkan oleh Kompas TV, Senin (11/4/2016) malam sebagaimana dilansir kompas.com

“Kenapa tidak boleh? Karena wilayah di Teluk Jakarta disebutkan sebagai kawasan strategis khusus nasional,” kata Mukri.

Hal ini berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Di dalam PP ini diatur, kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi – Puncak Cianjur (Jabodetabekpunjur), termasuk Kepulauan Seribu, masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional yang dikelola pemerintah pusat.

Selain PP di atas, terbit pula Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

Dengan demikian, ada empat aturan reklamasi yang otomatis gugur dengan terbitnya Perpres tersebut.

Yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak Cianjur, Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri, Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan Keppres Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Manipulasi Esemka

Figure
Organization