Topic
Home / Berita / Daerah / BPK Kembali Menegaskan, Sumber Waras Rugikan Negara Rp 191,33 Miliar

BPK Kembali Menegaskan, Sumber Waras Rugikan Negara Rp 191,33 Miliar

Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta (Poskotanews.com)
Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta (Poskotanews.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menegaskan bahwa pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar. Jumlah ini adalah hasil pemeriksaan investigatif BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dari hasil pemeriksaan, clear (jelas), BPK menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Bakhtiar Arif saat jumpa pers di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (12/4/2016) sebagaimana dilaporkan republika.co.id

Bakhtiar menjelaskan, temuan itu atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. “BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pengadaan tanah RS Sumber Waras selama empat bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar pemeriksaan keuangan negara. BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan investigatif tersebut kepada KPK pada 7 Desember 2015,” ujar Bakhtiar.

BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Rekomendasi itu untuk memulihkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp 191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU) karena BPK fokus pada penyelamatan atau pemulihan keuangan negara.

Sementara itu usai diperiksa KPK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeretnya pada kasus dugaan kerugian pada pembelian lahan RS Sumber Waras, tak masuk akal. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diketahui telah diserahkan kepada KPK untuk proses hukum lebih lanjut.

“Saya terima kasih KPK panggil saya, kalau enggak dipanggil jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah. Padahal yang ditemukan BPK itu enggak masuk akal,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4/2016), dikutip dari okezone.com

Ahok menjelaskan, yang tertera dalam LHP BPK tersebut membandingkan harga yang dibayar Pemprov dengan harga yang awalnya akan dibayar PT Ciputra Karya Unggul, namun belakangan gagal membeli lahan ini. Padahal seharusnya, yang dijadikan pembanding adalah nilai jual objek pajak (NJOP).

Ahok menyatakan, sudah menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada KPK. Penjelasan alasan Pemprov DKI membeli lahan RS Sumber Waras dengan harga NJOP yang kini dipermasalahkan BPK. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ini Penilaian KPK Terhadap Rekam Jejak PKS

Figure
Organization