Home / Berita / Daerah / Sudah 10 Jam Ahok Diperiksa KPK Terkait Kasus Sumber Waras

Sudah 10 Jam Ahok Diperiksa KPK Terkait Kasus Sumber Waras

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memasuki gedung KPK, Selasa (12/4/2016). (tribunnews.com)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memasuki gedung KPK, Selasa (12/4/2016). (tribunnews.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Hingga pukul 19.15 WIB, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama belum terlihat keluar dari Gedung KPK di Kuningan Jakarta. Padahal Ahok terpantau masuk Gedung KPK sekitar pukul 09.15 WIB, atau lebih kurang sudah 10 jam lebih.

Basuki atau Ahok dimintai keterangan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Saat memenuhi panggilan KPK pagi tadi, Ahok penasaran mengenai apa yang akan ditanyakan KPK kepadanya.

“Ya pokoknya nanti kita tanya saja dia (KPK) mau apa. KPK kan udah pernah minta BPK audit investigasi. Sekarang kita pengin tahu KPK mau nanya apa,” kata Ahok, seperti dikutip dari tribunnews.com

Sebelum diperiksa, Mantan bupati Belitung Timur mengaku menjalani pemeriksaan dengan berbekal dokumen yang pernah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “(Dokumen yang dibawa) ya persis yang kita bawa untuk BPK. Semua yang sudah pernah kita bawa ke BPK,” kata Ahok kepada republika.co.id

Meski dari hasil audit BPK mengindikasikan adanya kerugian mencapai Rp 191 miliar, Ahok meyakini kenyataannya tidak seperti itu. Ahok pun menyebutkan hasil audit investigasi BPK tersebut ngaco.

“Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta audit investigasi. Sekarang justru saya mau mereka mau nanya apa? Orang Audit BPK-nya ngaco gitu kok,” ucap Ahok.

Seperti diketahui, dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, Pemprov DKI Jakarta dinilai salah dalam menentukan patokan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Sehingga nilai yang dibayarkan Pemprov DKI dinilai mengalami penggelembungan.

Pemprov DKI merujuk pada NJOP di Jalan Kyai Tapa senilai Rp 20 juta. Padahal seharusnya, menurut BPK, ajuan harga beli dapat didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang hanya Rp 7 juta. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ini Penilaian KPK Terhadap Rekam Jejak PKS