Topic
Home / Berita / Nasional / Pengamat Politik: Fahri Pantas Dicopot dari Jabatannya

Pengamat Politik: Fahri Pantas Dicopot dari Jabatannya

Fahri Hamzah. (realita.co)
Fahri Hamzah. (realita.co)

dakwatuna.com – Jakarta. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Kamarudin, ikut bicara soal pemberhentian Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu peserta Pemilu adalah partai politik, bukan individu. Maka pimpinan Partai berwenang untuk menempatkan siapapun dalam posisi apapun, termasuk berwenang menarik kadernya dari jabatan publik.

“Fahri Hamzah sudah sepantasnya dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPR karena komunikasi politik dia yang buruk. Juga tindakan dia yang dalam beberapa kasus merusak citra partai. Cenderung arogan dan merasa paling hebat. Padahal ia terpilih jadi Pimpinan DPR karena amanat Partai, bukan jasa perseorangan,” kata Kamarudin, dalam siaran tertulisnya, Jakarta, Senin (4/4/2016).
Dia melanjutkan, sebagai contoh kata “bloon” yang pernah disematkan pada anggota DPR membuat mereka tidak simpati. Kata “sinting” oleh Fahri kepada Jokowi, lanjutnya, karena mendukung Hari Santri pada waktu kampanye telah merugikan perolehan suara Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Selain itu, sikap Fahri yang membela Setya Novanto dalam kasus di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah bertentangan dengan sikap resmi PKS.

“Termasuk kesalahannya yang membuat puisi-puisi yang menyerang Pimpinan Partai yang emosional dan tidak bersahabat,” ujarnya.

Pencopotan Fahri dari keanggotaan di PKS, tambah Kamarudin, adalah penegasan sikap partai untuk serius mengembalikan jatidiri sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional. Bukan partai yang menghalalkan segala cara dan mendukung teman ketika salah.

“Memperhatikan manuver FH yang tidak simpatik, maka pencopotannya adalah lebih baik. Tujuannya, adalah agar energi dan sumber daya partai bisa ditujukan secara optimal untuk persiapan Pilkada 2017 dan Pileg 2019. Bukan justru partai disibukkan untuk meladeni pelbagai manuver FH yang kontraproduktif,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, naif jika mengaitkan Fahri seorang dengan penilaian bahwa di internal partai sedang berebut kekuasaan. Menurutnya, publik dan kader lebih melihat itu sebagai dramatisasi politik dimana Fahri sebetulnya tidak mau melepas jabatannya. “Padahal lebih elegan yang bersangkutan segera mundur dengan terhormat pasca diminta Ketua Majlis Syuro (MS),” ujarnya lagi.

Kasus ini, sambung Kamarudin, dinilai sebagai kegagalan Fahri dalam memaknai permintaan mundur Ketua MS PKS, Salim Segaf Aljufrie sebagai permintaan pribadi. Padahal, menurutnya, itu adalah sikap resmi seorang Pimpinan Partai yang harus dijalankan kader partainya.

“Kader PKS itu memiliki karakter rasional, mandiri, dan taat pada Pimpinan. Mereka paham bagaimana menempatkan diri. Tidak sedikit kader yang awalnya simpati dengan FH akhirnya kecewa sehingga silent majority kader lebih banyak yang dukung PKS untuk mencopot FH dari kursi Pimpinan DPR. Ini adalah momentum PKS untuk memberikan contoh yang baik dalam mengelola riak kecil dalam partainya,” pungkasnya. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Manipulasi Esemka

Figure
Organization