dakwatuna.com – Masalah demi masalah yang dialami Indonesia seakan tak ada hentinya dan habisnya, di mana selalu memunculkan sesuatu hal yang baru tanpa ada penyelesaian yang pasti. Mulai dari pengeboman pos polisi Sarinah Thamrin Jakarta Pusat, Gafatar yang meresahkan rakyat, penangkapan anggota DPR yang terlibat korupsi hingga yang terbaru perusahaan-perusahaan Panasonic, Toshiba, Honda, dan Yamaha akan memberhentikan para karyawannya secara besar-besaran, akibat pengeluaran biaya produksi diluar perhitungan sehingga membuat banyak pabrik yang tutup. Bahkan, industri otomotif seperti Ford di Indonesia juga tengah siap-siap gulung tikar. Permasalahan PHK terhadap karyawan ini dirasakan merupakan beban paling berat yang diemban oleh pemerintah, di mana di tahun 2016 pemerintah yang notabene ingin menurunkan angka pengangguran di Indonesia tapi sia-sia dikarenakan banyaknya perusahaan besar yang mengalami gulung tikar, sehingga menambah daftar panjang pengangguran yang semakin tak bisa dikendalikan. Terlebih lagi, kata PHK bagi para buruh dianggap sebuah momok yang sangat menakutkan, karena mereka memiliki beban tanggung jawab terhadap keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, mereka juga tidak bisa membayar sewa rumah maupun hutang yang dipinjam lantaran telah kehilangan pekerjaan. Apalagi, dengan adanya dampak dari PHK tersebut tentunya juga akan menambah daftar angka kemiskinan di Indonesia semakin tinggi, sehingga secara otomatis aksi kejahatan pun meningkat pesat karena masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dari tahun ke tahun sama sekali belum bisa teratasi, lantaran belum mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pelik tersebut. Pasalnya, pemerintah di dalam mengatasi hal ini dianggap masih setengah-setengah karena lebih memperioritaskan buruh imigran dari tiongkok yang datang ke Indonesia untuk bekerja. Di samping itu, pemerintah pun lebih mementingkan mengutamakan mega proyek yang sedang dijalankan, di mana bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang ada di Jakarta. Karena dari tahun ke tahun pemerintah membuat terobosan mengatasi masalah kemacetan yang semakin menjadi-jadi tetaplah gagal. Namun, jika dibandingkan menangani proyek mengatasi kemacetan, pemerintah setidaknya lebih fokus terlebih dulu pada permasalahan PHK buruh yang berdampak pada pengangguran lantaran telah kehilangan pekerjaan. Meskipun perusahaan memberikan pesangon terhadap para karyawan, namun jumlah pesangon yang diterima tidaklah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin mahal. Jadi, alangkah baiknya pemerintah lebih memperhatikan masalah PHK buruh ini untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas bila tidak segera diselesaikan.
Di dalam penanganan masalah PHK, pemerintah hendaknya mengambil langkah dengan sigap dan cepat agar proses PHK tidak terjadi. Salah satunya adalah melakukan pendekatan terhadap para perusahaan-perusahaan tersebut dan menanyakan apa penyebab terjadinya PHK untuk dicarikan solusi bersama-sama tanpa harus melakukan PHK massal. Jika alternatif pertama tidak berhasil untuk mencegah PHK, pemerintah perlu menerapkan alternatif kedua. Diantaranya adalah memberikan bantuan berupa modal usaha atau peralatan kerja kepada mereka yang terPHK, supaya dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Karena dengan pemberian modal usaha itu merupakan sebuah cara yang terbaik dalam mengatasi karyawan-karyawan yang PHK, sehingga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia. Atau mereka yang telah kehilangan pekerjaan bisa ikut program pemerintah berupa transmigrasi ke luar jawa seperti kalimantan, di mana mereka telah disediakan lahan untuk bercocok tanam dan hasilnya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Program transmigrasi juga cukup berhasil untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. (dakwatuna.com/hdn)