Topic
Home / Narasi Islam / Ekonomi / Optimalisasi Potensi Indonesia Dalam Perkembangan Keuangan Syariah

Optimalisasi Potensi Indonesia Dalam Perkembangan Keuangan Syariah

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.

keuangan syariahdakwatuna.com – Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai Potensi sumber daya yang sangat luar biasa. Dimulai, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan potensi sumber daya manusia yang sangat potensial apabila dapat dioptimalkan, Permasalahan utama yang dialami Indonesia pada saat ini adalah bagaimana ia dapat mengembangkan roda perekonomian dan pembangunan kekuatan keuangan Indonesia.

Berbicara pembanguan ekonomi, identik dengan dunia keuangan. Karena hal ini sangat berpengaruh bagi sektor yang lainnya. Pengaruh keuangan dalam pembangunan ekonomi sangat krusial karena apabila stabilitas keuangan tidak dapat menunjang program pembangunan sehingga tidak dapat berkembang sesuai harapan. Berbicara keuangan di Indonesia keunagan syariah saat ini sedang disoroti oleh pemerintah atau pihak-pihak yang terkait.

Dalam hal ini yang disoroti adalah perkembangan partisipasi muslim Indonesia terhadap keuangan syariah yang kini mulai terlihat ke permukaan. Selain itu, optimalisasi potensi lembaga keuangan Indonesia yang baru-baru ini diluncurkan oleh presiden Bapak Joko Widodo yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang mana ditujukan untuk mengharmonisasi perundang-perundangan perbankan syariah. Sehingga Indonesia siap dalam pertarungan menuju Asean Banking Integration Framework (ABIF).

Berkaitan dengan hal tersebut optimalisasi Potensi Indonesia sangat penting dalam perkembangan keuangan syariah nasional . Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah:

  1. Peran Penting Pembagunan wilayah/daerah yang pada saat ini memiliki peluang baik khususnya dalam pembangunan pedesaan yang didapati dalam undang-undang desa no 6 tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut Peran penting program daerah yang sesuai dengan program nawacita No ke-7 tentang pembangunan Ekonomi sektor desa atau Wilayah sangat diharapkan dapat memajukan pembangunan ekonomi Indonesia yang dapat mengiring pada perkembangan keuangan syariah nasional.
  2. Dari sektor pemerintah pusat melalui lembaga keuangan yang dimandati sebagai lembaga yang berwenang dalam redistribusi program pembangunan desa, tentunya mengajak kita para akademisi, praktisi, dan masyarakat Indonesia dalam mengawal laju pembangunan Ekonomi Indonesia melalui program pembangunan Ekonomi pedesaan. Karena, hal ini berkaitan dengan dana APBN, maka menciptakan tiga paradoks. Pertama, pemberian dana desa menciptakan birokratisasi ketimbang pemberdayaan desa. Mandatoris dana desa yang tertuang dalam UU No. 6/2014, PP No 6/2015 dan beberapa peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi(permendesa) dan pembubaran badan usaha milik desa-dipandang sebagai bentuk birokratisasi baru. Paradoks kedua adalah dana desa mampu meretas kesenjangan struktural, tetapi menghadirkan kesenjangan antar pulau. Kebijakan afirmatif pemerintah terhadap desa dengan memberikan dana desa dari 2, 6 persen menjadi 10 persen dari alokasi APBN merupakan langkah afirmatif dan terobosan baru yang harus didukung. Dari data yang kami olah, dana desa Rp 20, 766 triliun yang akan didistribusikan tahun ini, 61, 49 persen berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sisanya, di Pulau Kalimantan (8, 73 persen), Sulawesi (11, 44 persen), Bali dan Nusa Tenggara (6, 26 persen), serta Maluku dan Papua (12, 08 persen). Artinya, indikator luas wilayah, penduduk miskin, dan tingkat kesulitan akses tak dijadikan indikator perhitungan dalam pendistribusian dana desa. Ketiga, paradoks bahwa dana desa yang mensyaratkan adanya RPJM Desa dan RKP Desa tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Kesan ketergesa-gesaan dalam mempersiapkan berkas administrasi untuk penyaluran dana desa menyebabkan RPJM Desa dan RKP Desa disusun tidak sesuai harapan. Atas nama penyerapan dana desa, RPJM Desa, dan RKP Desa tidak lagi disusun secara partisipatif yang melibatkan warga desa, melainkan top down (bahkan menggunakan konsultan). Keinginan untuk transparansi jauh dari harapan. Sebaliknya, RPJM Desa dan RKP Desa hanya diketahui oleh segelintir orang desa. Alhasil, akuntabilitas diragukan dan korupsi dana desa adalah keniscayaan.
  3. Di sisi lain, OJK sebagai otoritas yang menangani dalam masalah keuangan sangat diperlukan dalam menjalankan keberhasilan pembangunan Ekonomi Pedesaan yang tertuang dalam nawacita poin ke-3 dan poin ke-7 . peran penting regulasi keuangan Inklusif diharapkan dapat menambah daya tarik masyarakat terkait Keuangan Syariah.

Karena pengembangan Dana Desa yang berasal dari anggaran APBN yang merupakan amanat Undang-Undang yang tertuang dalam UU Desa, mengisyaratkan bahwa setiap desa harus memiliki BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa). Langkah solutif OJK diharapkan dengan adanya BUMDES justru dapat meningkatkan Keuangan Inklusif Nasional khususnya Keuangan Syariah, hal ini karena apabila tidak ada peraturan terkait keleluasaan dan batasan BUMDES berupa BMT atau koperasi Syariah , maka akan di mungkinkan terjadinya perebutan pangsa pasar antara desa satu dengan lainya. Kemudian bagaimana dengan Koperasi yang sudah memilki pangsa yang melewati batasan daerah apakah hal itu ada regulasinya ataukah dibiarkan begitu saja.

  1. Selain hal tadi peran strategis lembaga social dapat dimanfaatkan dalam menumbuhkembangkan Lembaga social itu sendiri dan mengembangkan Perekonomian Desa melalui Program social, dengan adanya Program Dana Desa akan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan Sosial daerah tersebut dan juga di mungkinkan akan adanya kesenjangan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu Peran penting integraasi Lembaga Social diharapkan dapat memberikan langkah solutif dalam pengembangan perekonomiaan desa berbasis Syariah dan dapat memungkinkan untuk Perkembangan Keuangan Syariah Nasional.

Apabila keempat hal itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, harapan adanya Program Dana Desa adalah untuk mengembangkan Perekonomian Desa, Jika kondisi desa pada saat itu belum siap atau memungkinkan untuk mengembangkanya maka langkah solutifnya adalah dari adanya kegiatan lembaga sosial yang dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat, serta peran penting mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam mengawal dan mengelola untuk menjaga esensi dari adanya Program Dana Desa agar terciptanya perekonomian Indonesia yang mandiri dan berdikari. (dakwatuna.com/hdn)

 

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Mahasiswa.

Lihat Juga

Manipulasi Esemka

Figure
Organization