Topic
Home / Berita / Opini / Dana Desa Langkah Solusional atau Krusial Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dana Desa Langkah Solusional atau Krusial Pembangunan Ekonomi Indonesia

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (lensaindonesia.com)
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (lensaindonesia.com)

dakwatuna.com – Langkah pembangunan ekonomi Indonesia di era Presiden Joko Widodo mulai diintensifkan dengan meluncurkan beberapa program andalan yang dikenal dengan program Nawacita. dalam poin 3 dan 7 yang diimplementasikan untuk pembangunan ekonomi dan pemerataan taraf kehidupan di seluruh elemen masyarakat, salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya Program Dana Desa yang merupakan amanat Undang-undang No. 6 tahun 2014, PP No. 6/2015 dan beberapa peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Permendesa).

Mandatoris distribusi Dana Desa yang diemban oleh Kementrian Keuangan di bawah Dirjen Perimbangan Dana Desa merupakan langkah solusional yang dicanangkan dalam mengintegrasikan dengan janji-janji Presiden ketika masa kampanye yang tertera dalam Program Nawacita. Dari data yang kami dapatkan dari Bappenas terkait dengan distribusi dana Desa tahun 2016 adalah Rp 20, 766 triliun yang akan didistribusikan tahun ini, dengan perincian 61, 49% untuk desa di pulau Jawa dan Sumatera. Sisanya, Desa di Pulau Kalimantan sebesar 8, 73%, Sulawesi 11, 44%, Bali dan Nusa Tenggara 6, 26% serta Maluku dan Papua sebesar 12, 08. artinya, indikator luas wilayah, penduduk miskin dan tingkat kesulitan akses tak dijadikan indikator perhitungan dalam pendistribusian Dana Desa.

Berkaitan dengan adanya Dana Desa yang langsung diberikan kepada pihak Desa akan menghasilkan banyak manfaat bagi elemen masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia. karena Desa merupakan elemen yang terkecil setelah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, akan tetapi Desa merupakan Intitusi yang paling strategis dalam pembangunan ekonomi Desa, dengan berbagai potensinya Desa justru harusnya dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan Ekonomi Pedesaan. Apabila desa-desa di Indonesia maju dan sejahtera maka dengan sendirinya dapat memberikan stimulus bagi perekonomian Indonesia.

Dalam perkembanganya tentang Dana desa banyak mendapati masalah terkait pengembangan dan peran masing-masing departemen tentang Desa. di samping itu peraturanya pun banyak dikeluarkan terkait Desa, dikhawatirkan nantinya Desa banyak harus memenuhi peraturan-peraturan terkait. Dalam pendistribusiannya sampai saat ini belum ada masih menimbulkan banyak masalah, yang di antaranya Presentase penyebaranya terkait daerah dalam pulau jawa dan sumatera serta lainya berbeda. Yang dikhawatirkan lagi ketimpangan antara daerah satu dengan yang lainnya, karena hal ini berkaitan dengan dana APBN seharusnya dapat didistribusikan sesuai dengan keadaannya, parameter ketinggalan daerah, luas wilayah, cakupan dan tingkat kesulitan pendistribusian seharusnya dapat dijadikan parameter besar dan kecilnya anggaran dana yang dikucurkan, jika hal demikian tidak dilirik maka tidak menutup kemungkinan akan timbul kecemburuan sosial anatara daerah satu dan lainya, hal ini akan menjadi boomerang bagi keutuhan negara kita.

Di lain sisi program yang di jalankan harus sustainable/berkesinambungan, apabila ini hanya dilakukan sekali saja atau satu priode saja kita tidak dapat melihat epotnya bagi Indonesia, di tinjau dengan adanya hal ini maka program ini setidaknya memilki beberapa asas yang wajib dilakukan oleh kepala desa atau pengelola dan pengendali pengembangan desa di desanya. yakni pertama, setiap desa harus transparansi dalam mengelola dan mendistribusikan Dana desa baik itu ke dalam bentuk program yang berkelanjutan atau yang lainya. karena kebanyakan desa banyak yang kurang paham terkait dengan penyajian keuanganya maka di sini diharapkan peran akademisi, dan praktisi dapat membantu dalam mengatasi hal ini.

Kedua, setiap desa wajib mengembangkan sumber daya manusianya, baik itu pendidikanya / skillnya dan lainya hal ini sangat diperlukan karena pada dasarnya jika dalam suatu desa didapati sumber daya manusia yang potensial untuk mengembangkan desanya maka desa itu akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan yang lainya. Hal ini termasuk pada bagaimana pemanfaatan pendidikan untuk membangun Desa, salah satunya dengan adanya Beasiswa SDM Ekspad yang sejak lama di STEI Sebi yang enjadi program unggulan untuk memajukan sumber daya Manusia yang nantinya ia dapat berkontribusi untuk daerah dan desanya dengan pemahaman Islami akan memudahkan pembangunan Ekonomi Desa berbasis Syariah.

Ketiga, setiap Desa wajib memilki road map pembangunan desa atau yang sering di cantumkan dalam RPJM Desa sesuai dengan kapasitas dan potensi di desanya, potensi desa sangatlah banyak dari mulai pertanian, kelautan, industry kreativ dan lainya seharusnya pihak desa sudah mendeteksi hal demikian dan dapat di jadikan acuan untuk program yang dijalankannya seperti pemberdayaan untuk pekerjaan, karena banyak masyarakat desa yang justru dia malah datang ke kota mencari penghidupan dan ternyata ia mendapati yang tidak diharapkannya, dengan adanya program ini di harapkan masyarakat yang sudah sukses di kota ikut untuk pembangunan di desanya.

Keempat, setiap desa harus memilki badan Unit desa, hal ini bisa diisi dengan LKMS baik itu koperasi syariah atau lainya, akan tetapi akan muncul permasalahan apabila pemerintah tidak membatasi jangkauan usahanya. di harapkan setiap BumDes maka ia beroperasi dalam jangkauan desanya karena jika tidak akan terjadi saling rebut anggota koperasi. Peran para Ekonom Syariah untuk memajukan Lkms di desa ini sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan ekonomi desa berbasis syariah. (LitbangIsef). (dakwatuna.com/hdn)

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Mahasiswa.

Lihat Juga

Zakat Sebagai Solusi Masa Depan BPJS Kesehatan

Figure
Organization