PKS Komitmen Perjuangkan Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Presiden PKS Sohibul Iman dalam sambutan pembukaan Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1/2016). (ist)

dakwatuna.com – Depok. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan partainya akan senantiasa berkhidmat membangun desa agar lebih berdaya, mandiri dan kuat secara sosial.

Demikian salah satu poin hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2016 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, yang berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu (12-13/1/2016).

“PKS akan senantiasa mengadvokasi desa agar berdaya mandiri, dan kuat secara sosial, serta memiliki kekuatan religius melalui pemuda dan perempuan pelopor desa,” jelas Sohibul dalam konferensi pers usai penutupan rakornas.

Pada kesempatan itu Sohibul Iman didampingi Sekjend Taufik Ridho, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, dan beberapa Ketua Wilayah Dakwah (Wilda).

Sohibul menegaskan semangat untuk mengadvokasi desa ini sejalan dengan semangat dari adanya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh DPR RI periode 2009-2014. Semangat tersebut adalah menjadi desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan harapan masyarakat yang ada di pedesaan tidak banyak melakukan proses urbanisasi.

“Kami, bersama dengan fraksi lain di DPR, baru dapat memperjuangkan sekitar 47 triliun untuk sekitar 73.000 desa. Sehingga, rata-rata baru mendapatkan 600 juta per desa. Tentu saja, perjuangan ini akan terus kami upayakan sesuai amanat UU untuk per desa mendapatkan Rp 1 Milyar,” jelas Sohibul.

Oleh karena itu, PKS, ujar Sohibul, akan mempersiapkan segala infrastrukturnya agar setiap desa siap untuk menjadikan desa lebih berdaya dan kuat. Salah satunya adalah penguatan (capacity building) dari masyarakat itu sendiri dengan cara membentuk “Pemuda Desa”.

“Pemuda Desa ini diharapkan menjadi stimulator untuk menumbuhkan pemuda-pemuda desa yang lebih berkualitas dan mandiri,” ujar Anggota Komisi Kepemudaan di DPR RI ini.

Diketahui, Rakornas PKS telah merumuskan 14 poin untuk menjadi program yang akan dijalankan hingga ke tingkat DPD di seluruh Indonesia hingga tahun 2020. Program ini adalah hasil dari rapat-rapat bidang yang dihadiri oleh 800 peserta. (dakwatuna.com/hdn)

Konten Terkait
Disqus Comments Loading...