Topic
Home / Berita / Nasional / Klaim Dapat Jatah Menteri, Partai Pendukung Pemerintah Serang PAN

Klaim Dapat Jatah Menteri, Partai Pendukung Pemerintah Serang PAN

PAN Mengklaim dapat jatah 2 kursi menteri jika Pemerintah Jokowi-JK  melakukan Reshuffle Kabinet. (liputan6.com).
PAN Mengklaim dapat jatah 2 kursi menteri jika Pemerintah Jokowi-JK melakukan Reshuffle Kabinet. (liputan6.com).

dakwatuna.com – Jakarta.  Kabar Reshuffle kabinet semakin kuat disuarakan banyak pihak. Situasi nampaknya semakin memanas ketika PAN mengklaim pihaknya mendapatkan jatah 2 kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK. 2 Kursi menteri yang didapatkan PAN ialah Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Informasi dari kalangan Istana demikian, kami mendapat jatah 2 menteri. Saya rasa informasi nya cukup valid,” ujar Ketua DPP PAN, Azis Subekti, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (24/12/2015).

Azis mengatakan ada 2 nama yang ramai diperbincangkan untuk mengisi posisi menteri tersebut. Nama Taufik Kurniawan yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPR disebut Azis akan mengisi posisi Menhub dan Asman Abnur yang saat ini merupakan anggota DPR disebut mengisi posisi Menteri KLH.

Kontan saja klaim Partai yang baru saja bergabung sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK ini mendapat penolakan dari partai-partai yang memang sudah lebih dulu bergabung.

Salah satunya datang dari Partai Hati Nurani Rakyat (Nurani), partai yang telah mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014 lalu.

Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S Haryani mengibaratkan kabinet Jokowi-JK seperti kapal berpenumpang.

“Kapal sudah penuh, kalau tambah penumpang awas oleng (hilang keseimbangan). Sudah sering saya sampaikan baik melalui ketum saya (Wiranto) maupun rapat-rapat dalam koalisi agar sebaiknya dipertimbangkan dengan baik apabila kapal yang dinakhodai Jokowi-JK harus mengangkut penumpang baru, khawatirnya kapasitas kapal sudah overload,” tutur Miryam di Jakarta, Minggu (27/12/15), dikutip dari sindonews.com

Hal senada bahkan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Mendagri menganggap pernyatan salah satu Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) terkait optimisme PAN mendapatkan jatah menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

“Menurut saya tidak etis. Terkesan mendesak atau mendikte hak prerogatif Presiden, apalagi PAN menyampaikannya secara terbuka soal jatah menteri dan reshuffle (perombakan kabinet),” kata Tjahjo, Senin (28/12). Demikian dikutip dari beritasatu.com

Menurutnya, sah-sah saja apabila pimpinan partai politik (parpol) membangun komunikasi dengan Presiden. “Tetapi tidak membangun rumor yang dapat mengganggu stabilitas kabinet,” ujarnya. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Cagub-cawagub Koalisi PKS, Gerindra dan PAN

Figure
Organization