Topic
Home / Berita / Nasional / Pemerintah Saudi Mendorong Pembangunan Desa Berbasis Ekonomi Syariah

Pemerintah Saudi Mendorong Pembangunan Desa Berbasis Ekonomi Syariah

Pemerintah Saudi akan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan berbasis syariah. (rmol.co)
Pemerintah Saudi akan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan berbasis syariah. (rmol.co)

dakwatuna.com – Jakarta. Dalam kunjungannya ke Kantor Kemendes, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Ibrahim Al-Mubarak mengatakan akan membantu pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia, dengan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan berbasis syariah.

Untuk itu pemerintah Arab Saudi akan melakukan investasi di bidang ekonomi, yaitu pembangunan koperasi dengan sistem ekonomi syariah di desa-desa.

“Kami sangat mendorong pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis syariah, kami akan berinvestasi di bidang itu,” kata Ibrahim di Kantor Kemendes, Kalibata Jakarta Selatan, Rabu (23/12/15) sebagaimana dilansir republika.co.id.

Penawaran tersebut mendapat sambutan baik dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Bahkan Marwan mendorong pemerintah Arab Saudi untuk berinvestasi di bidang lainnya, di antaranya di bidang Energi, Infrastruktur, Pertanian, dan Perkebunan.

“Saya juga mendorong pemerintah Arab Saudi untuk berinvestasi dalam bidang Energi, Infrastruktur, Pertanian dan Perkebunan,” ucap Marwan.

Menurut Marwan, upaya tersebut sesuai dengan salah satu Nawa Cita pemerintah Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Seiring dengan Nawa Cita, kami pemerintah Indonesia tengah gencar menyusun program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.

Dikutip dari kompascom, berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014,  terdapat 20.168 desa tertinggal. Angka ini merupakan 27,22 persen dari jumlah total desa yang ada di Indonesia, yang mencapai 74.093 desa.

Adapun sebaran desa tertinggal terbanyak di Pulau Papua, dengan jumlah mencapai 6.139 desa.

Sementara itu desa berkembang dan desa mandiri paling banyak ada di Pulau Jawa-Bali. Di Pulau Jawa-Bali jumlah desa berkembang mencapai 20.827 desa, dan desa mandiri mencapai 2.253 desa.

IPD 2014 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada hari Selasa (20/10/2015) dimaksudkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk program pengembangan desa.  (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Laporan PBB: Putra Mahkota Saudi Bertanggung Jawab Atas Kematian Jurnalis Jamal Khashoggi

Figure
Organization