dakwatuna.com – Negara kita sedang belajar. Semuanya serba berproses. Tatanan suprastruktur politik sedang mengalami penyempurnaan. Begitu juga dengan infrastruktur dan pelaku politiknya. Prosesi pemilihan pemimpin daerah dan nasional sebagai bagian dari proses demokrasi juga sedang mengalami uji-coba menuju proses yang ideal. Hasil yang ingin dicapai juga pastilah mimpi indah demokrasi kita bersama; mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat

Demokratisasi menjadi harapan kita. Setelah lama kita terkungkung dalam sistem dan aturan yang otoritarian dan penuh dengan penyelewengan. Tentu saja itu kondisi yang menyakitkan hari-harinya. Kita patut bersyukur dan berterimakasih pada masing-masing kita. Kita telah berkontribusi mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan kondisi yang menghargai perbedaan pendapat, mengakui persamaan hak, melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, dan, itulah sebenarnya sebagian inti demokrasi

Pilkada (serentak) adalah buah demokratisasi sekaligus proses demokrasi politik yang menjadi kesepakatan kita; rakyat Indonesia. Maka konsekuensi dari konsensus ini harus benar-benar menjadi penyemangat kehidupan politik kita. Terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah harus dimaknai sebagai bagian rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengantarkan kita dalam kondisi Indonesia hari ini. Terlibat dalam pemilihan kepala daerah juga merupakan ibadah politik kita untuk menghadirkan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Dalam tahapan menuju proses dan hasil yang ideal, kita mesti belajar untuk bersabar sekaligus terlibat dan memastikan proses dan hasil demokrasi politik kita yang bernama pilkada ini memuaskan kita semua. Diperlukan pengawasan, partisipasi, sumbang saran dan kritik dari kita semua, agar proses dan hasil demokrasi politik kita naik tingkat dalam kelas yang ideal.

Pilkada Dan Kekerasan Politik

Belajar dari pengalaman Pilkada kita sebelumnya, masalah besar Pilkada yang tak kunjung sempurna terapi penyelesaiannya adalah kekerasan politik. The Habibie Center melalui Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan telah melakukan penelitian dan kajian sepanjang 2005 hingga 2014 tentang kekerasan dalam Pilkada. Dari hasil pemantauan SNPK tersebut, telah terjadi 1.323 insiden kekerasan dalam 565 Pilkada di Indonesia. Kekerasan tersebut mengakibatkan 53 orang tewas, 1.172 orang cedera, dan 829 bangunan rusak atau terbakar

Dalam catatan SNPK, ada tujuh faktor yang menyebabkan kekerasan politik dalam Pilkada; penyebab yang pertama adalah konflik antar-elit; yang kedua, isu kecurangan yang menjadi pemantiknya; yang ketiga, sentimen etnis dan agama yang dihembuskan dalam pilkada; yang keempat, berkaitan dengan netralitas lembaga; yang kelima, bersumber dari netralitas aparatur birokrasi; yang keenam, karena lemahnya penegakan hukum; dan yang ketujuh sengketa hasil akhir (pemenang) Pilkada

Kekerasan politik dalam pilkada menjadi api yang membakar kerukunan dan kedamaian masyarakat yang ironisnya justru itu merupakan tujuan demokrasi. Kekerasan politik juga bagian dari masalah demokrasi politik yang menjadi buhul dari rentetan masalah yang lain. Terapi yang kita buat untuk mengatasi ini bisa melalui regulasi atau simulasi dan komunikasi

Soal konflik elit, kecurangan, sentimen antar etnis dan agama, netralitas lembaga penyelenggara dan netralitas aparatur birokrasi bisa kita perbaiki dengan regulasi dan intensitas pengawasan, komunikasi dan koordinasi antar pihak yang berwenang. Misalnya soal penegasan UU Aparatur Sipil Negara yang diterapkan secara ketat.

Pendirian lembaga pengawas pilkada semacam Pilkada Watch yang di dirikan oleh Indra Jaya Piliang yang cukup konsen mengawasi netralitas aparatur negara juga patut di apresiasi. Atau jejaring di “Kepoin Pilkada” di twitter yang membicarakan berbagai masalah Pilkada dan menautkan langsung ke berbaga pihak penyelenggara juga patut diacungi jempol sebagai sebuah kreatifitas anak-muda untuk terlibat dalam demokrasi politik ini. Sedangkan lemahnya penegakan hukum bisa kita perkuat dengan penguatan personel dan ketersediaan aparat

Pilkada dan Pelanggengan Kuasa

Kita juga sangat mahfum bahwa pilkada sesungguhnya adalah pertarungan politik antar partai yang didelegasikan oleh pilihan masing-masing dalam sebuah penyelenggaraan kontestasi politik yang disepakati bersama. Pilkada sebagai bagian dari demokrasi politik seharusnya memangkas dan mengamputasi praktik oligarki lokal. Kekuasaan yang langgeng di genggam oleh sekelompok keluarga atau pemilik uang harus bisa terbukti mampu dikalahkan

Kekuatan uang atau kerabat kuasa yang menjadi modal oligarki sebenarnya bisa diamputasi jika partai-partai konsisten untuk membangun demokrasi, termasuk dalam proses pemilihan calon pemimpin. Pragmatisme partai-partai yang melekat dalam setiap aktivitasnya bisa diminimalisir dengan program rekruting dan kaderisasi kepemimpinan yang terus-menerus dijalankan. Pragmatisme partai untuk menghadirkan oligarki daerah juga bisa diminimalisir dengan menyadarkan partai-partai bahwa dalam setiap pertarungan politik, setiap partai bertugas menjadi penyeimbang, agar demokrasi politik berjalan dengan benar; tidak dimanipulasi hanya demi melanggengkan kekuasaan lokal segelintir orang lewat proses legal bernama Pilkada

Pilkada dan Korupsi

Sebagai imbas dari praktik oligarki dan atau pertarungan politik, Pilkada seringkali dihiasi oleh pertarungan modal dalam perwajahan yang ekstrim dan sangat mencengangkan. Pertarungan modal ini melibatkan kekuatan modal calon dan dalam praktiknya seringkali berimbas pada tergadainya sumberdaya alam daerah, merebak dan membengkaknya akal-akalan anggaran daerah untuk proyek sosial, manipulasi dana bantuan daerah dan perlakuan sewenang-wenang penguasa lama (pertahanan) dalam memobilisasi dana pengusaha dan kontraktor untuk pemenangannya. Ujung dari semua prosesi itu tak lebih dan tak kurang adalah korupsi

Masyarakat harusnya bisa jeli mengamati semua proses demokrasi politik yang menyeleweng seperti itu. Eep Saefulloh Fatah, seorang pengamat politik Universitas Indonesia pernah mengutip sebuah peribahasa Amerika yang mengatakan; “Memilih seorang pejabat publik bukanlah mengikuti sebuah kontes popularitas, tetapi memasuki arena penentuan masa depan”. Artinya, memilih pemimpin dalam peribahasa masyarakat yang lebih maju secara politik seperti Amerika, Pilkada dimaknai dengan sangat dalam sebagai sebuah arena untuk menentukan masa depan diri kita, keluarga kita dan daerah kita. Kampanye dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk tak lagi memilih calon yang memilih jalan politik uang adalah terapi kecil, di luar penegakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara. Event kontestasi gagasan dalam serial penyelenggaran Pilkada harus diperbanyak agar masyarakat memiliki referensi dalam memilih calonnya

Pilkada dan Golput

Apatisme masyarakat untuk mengikuti Pilkada juga menjadi bayang-bayang buruk pelaksanaan Pilkada. Dalam banyak catatan di beberapa daerah, penulis menemukan bahwa rata-rata orang yang tidak memilih di hari H berkisar di 35-40 persen. Kadang di suatu daerah juga bisa lebih tinggi. Faktornya bermacam-macam. Mulai dari pekerjaan, tidak berada di tempat, malas, hingga apatis dengan hasil Pilkada

Di luar itu, kampanye untuk melakukan Golput oleh sebagian orang tidak berpengaruh signifikan tapi sangat jelas mencederai konsensus demokrasi yang kita sepakati bersama. Karena yang mengkampanyekan golput justru warga negara dengan pendidikan menengah yang sadar apa itu demokrasi. Kepada yang mengkampanyekan golput, kita mesti berikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada. Semua orang saya yakin bisa terlibat dalam Pilkada ini. Masing-masing orang berbeda prosesnya, tergantung kecepatannya menangkap dan memahami tujuan mulia Pilkada

Dengan semua masalah yang ada, Pilkada kali ini harus lebih baik dari percobaan proses politik periode sebelumnya. Beberapa hal masih menjadi ganjalan di beberapa daerah; seperti calon boneka untuk melanggengkan oligarki, netralitas penyelenggara dan lain-lain. Seiring berjalannya proses Pilkada ini kita sudah bisa merumuskan terapi apa yang akan kita terapkan untuk Pilkada serentak gelombang kedua dan seterusnya. Semoga demokratisasi di negara kita semakin maju dan melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang mewujudkan tujuan mulia kehidupan bernegara kita; keadilan dan kesejahteraan. (bambang/dakwtuna)

Redaktur: Samin Barkah

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Bambang Prayitno

Anggota Keluarga Alumni KAMMI.