Topic
Home / Berita / Nasional / Pakar: Tanpa Freeport, Indonesia Takkan Bangkrut

Pakar: Tanpa Freeport, Indonesia Takkan Bangkrut

Tambang Freeport di Irian Jaya. (tribunnews.com)
Tambang Freeport di Irian Jaya. (tribunnews.com)

dakwatuna.com –  Jakarta.  Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda berpendapat, Indonesia sangat mampu mengelola sendiri tambang PT Freeport Indonesia. Apalagi mengingat sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang dimiliki cukup besar.

“Walau PT Freeport Indonesia tutup, sumber daya manusia Indonesia mampu dan bisa mengelola sendiri. Kita sudah menguasai dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Candra dalam diskusi di kawasan Cikini Jakarta, Ahad (6/12/15) sebagaimana dilansir republika.co.id.

Menurut dia, 97 persen pekerja PT Freeport adalah orang Indonesia, sehinga sudah terjadi transfer pengetahuan dalam proses pengelolaan tambang. “Jadi saya pikir Indonesia tidak akan bangkrut tanpa Freeport, kita bisa mengolah sendiri. Bajunya diganti tidak masalah karena dalamnya ada orang kita,” ujar dia.

Ia juga melihat potensi kekuatan untuk menyangga ekonomi Indonesia masih banyak dari berbagai sektor lain. Jika dilihat dari beberapa tahun terakhir deviden Indonesia share dari Freeport nol persen, ini sebagai pembuktian bahwa Indonesia tanpa Freeport tidak berpengaruh secara ekonomi.

Lagipula, kata Candra, Freeport sudah puluhan tahun, namun hingga sekarang penduduk Papua masih banyak yang miskin dan Provinsi Papua masih jauh tertinggal dari banyak provinsi lain di Indonesia. “Itu artinya Freeport gagal mendorong pembangunan Papua,” ucap dia.

Ia menilai, kegaduhan yang disebabkan bos PT Freeport Indonesia dan Menteri Sudirman Said terkait rekaman pencatutan nama, berimbas sangat besar terhadap memburuknya iklim investasi. “Terkait Freeport sangat merugikan bagi iklim investasi Indonesia, kalau kita punya duit dan ingin investasi, kita tidak hanya berpikir untuk satu tahun atau dua tahun, tapi untuk jangka panjang, apalagi kalau nominalnya besar,” kata Candra.

Salah satu pertimbangan yang terpenting untuk berivestasi adalah aspek keamanan dan kepastian hukum. Kondisi kegaduhan yang dipertontonkan Freeport dan para Menteri serta elit lainnya, membuat ketidak percayaan bagi investor untuk melepaskan uangnya.

Jika dilihat dari aliran capital inflow Indonesia terus menerus mengalami penurunan. Artinya, hal itu membuktikan kegaduhan hanya membawa keburukan bagi ekonomi Indonesia.

“Belum lagi ditambah pengaruh surat tertanggal 7 Oktober yang dikeluarkan oleh Menteri Sudirman, dalam konteks etika birokrasi, hal tersebut sangat tidak pantas,” imbuh dia.

Surat tersebut memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport, padahal Undang-Undang Minerba belum direvisi. “Apalagi pengaruh surat tanggal 7 sangat besar, dimana memberi sinyal akan dilanjutkan kontrak, padahal UU belum derevisi, ini membuat ketidaknyamanan,” tutur Candra.

Sebelumnya, Ketua Staf Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi menilai kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham perusahaan tambang Freeport Indonesia telah meng‎ganggu jalannya proyek-proyek pemerintah.

Kasus ini melibatkan Ketua DPT Setya Novanto, pengusaha M. Riza Cholid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin.

“‎Di DPR sendiri tentu semua terpaku ke kasus Freeport, sehingga pelaksanaan beberapa rencana dan proyek pemerintah terganggu,” tutur dia di Kantor Wakil ‎Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015), dikutip dari liputan6com..

Mantan Ketua Apindo itu menuturkan dalam waktu dekat DPR juga memasuki masa reses. Artinya, ‎pembuatan undang-undang (UU) yang dibutuhkan pemerintah tidak akan selesai tepat waktu. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas

Figure
Organization