Topic
Home / Berita / Daerah / Fitra: Memalukan, Serapan Anggaran DKI Sama Rendah dengan Daerah Baru Pemekaran

Fitra: Memalukan, Serapan Anggaran DKI Sama Rendah dengan Daerah Baru Pemekaran

Ketua komisi advokasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Apung Widadi. (harianterbit.com)
Ketua komisi advokasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Apung Widadi. (harianterbit.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Sejak 2013, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan serapan anggaran yang rendah. Di tahun 2015, serapan anggaran DKI berada di urutan lima terbawah bersama provinsi pemekaran Kalimantan Utara.

“Memalukan, DKI kualitas pegelolaan anggaran sama dengan daerah baru pemekaran Kalimantan Utara. Ini harus jadi perhatian semuanya,” kata ketua komisi advokasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Apung Widadi dalam diskusi di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (29/11/2015). Demikian dilansir detikcom

Kalimantan Utara ada di urutan ketiga terendah se-Indonesia di Semester I 2015. APBD Kalimantan Utara tahun 2015 Rp 2,025 triliun namun penyerapannya hanya Rp 364,67 miliar atau hanya 18,01 persen.

Sementara itu, penyerapan anggaran DKI hanya 19,39 persen dari total APBD DKI Rp 63 triliun.

Penyerapan yang rendah ini salah satunya karena pengesahan anggaran yang terlambat. Akhirnya, pengeluaran paling besar ada pada belanja pegawai.

“Kita capek-capek bayar pajak tapi habis di belanja pegawai. Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan masih rendah,” ucapnya.

Selain itu, molornya pengesahan APBD DKI disebutnya pasti akan berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan kota.

Berdasarkan jadwal Kementerian Dalam Negeri, seluruh provinsi seharusnya mengesahkan Raperda APBD besok. Namun, di Jakarta sendiri DPRD DKI baru menjadwalkan penandatangan MoU KUA-PPAS besok. Masih 2 tahapan lagi sebelum akhirnya DPRD mengadakan paripurna pengesahan Perda APBD DKI 2015.

“Sebenarnya ini belum sepenuhnya terlambat. Masih bisa dikejar asal DPRD DKI dan Pemprov mau bekerja lembur mengejar ketertinggalan mereka,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan draf usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 hampir rampung.

Sebelumnya, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 molor dari jadwal karena Basuki diketahui masih mengubah-ubah KUA-PPAS DKI 2016.

“Kalau anggaran sebetulnya sampai malam ini 80-90 persen sudah selesai,” kata Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (26/11/15), dikutip dari merdeka.com

Pria yang akrab disapa Ahok ini juga menampik bahwa ia dan jajarannya lamban dalam menyusun draf usulan KUA-PPAS. Ahok mengklaim, selama ini dirinya kerap lembur guna mengefisiensikan anggaran-anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran dan cenderung pemborosan. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Alasan Jokowi Naikkan Harga BMM Tidak Rasional

Figure
Organization