Home / Berita / Nasional / Inilah Pernyataan Lengkap Menteri ESDM Tentang ‘Politikus Kuat’ Pencatut Nama Presiden

Inilah Pernyataan Lengkap Menteri ESDM Tentang ‘Politikus Kuat’ Pencatut Nama Presiden

Menteri ESDM politikus kuatdakwatuna.com – Jakarta.  Menteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan seorang anggota DPR yang disebutnya “Politikus Kuat” ke MKD DPR terkait dengan laporan pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk meminta saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Berikut pernyataan lengkap Sudirman soal laporannya ke MKD DPR:

Sudirman melapor ke ruang MKD DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015) sekitar pukul 09.45 WIB pagi tadi. Sekitar setengah jam kemudian, dia keluar dan memberi pernyataan pers.

Pernyataan pers Sudirman juga dituangkan dalam tulisan yang berjudul “Menjaga Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat DPR & Para Pemimpin Kita”. Sudirman melengkapi tulisannya dengan sejumlah keterangan yang tak tercantum di tulisan, seperti adanya permintaan 11 persen saham PTFI yang diminta si politikus kuat untuk Presiden Jokowi dan 9 persen untuk Wapres JK. Ada juga permintaan soal 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Papua.

Berikut keterangan lengkap Sudirman Said di depan MKD DPR seperti dilansir detikcom:

Menjaga Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat DPR & Para Pemimpin Kita

Pertama tama, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas banyaknya anjuran agar saya mengungkapkan nama oknum politisi yang menggunakan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk suatu maksud yang tidak patut dilakukan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara kita yang menginginkan agar kehormatan, keluhuran dan martabat DPR dan Para Pemimpin kita dijaga sebaik-baiknya.

Pada hari ini, Senin tanggal 16 November 2015, saya sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, dan juga sebagai warga negara telah bertemu dengan Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) yang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR dan DPD adalah Alat Kelengkapan DPR yang berfungsi untuk menjaga, serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pada Pertemuan tadi, saya telah menjelaskan nama, waktu dan tempat kejadian, dan pokok-pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu Anggota DPR dengan Pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI); dengan maksud agar MKD dapat menindaklanjuti dengan proses yang institusional dan konstitusional.

Secara umum dapat saya jelaskan kepada rekan-rekan media untuk diketahui masyarakat seluruhnya, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bersama dengan seorang pengusaha telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan Pimpinan PTFI.

2. Pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, antara jam 14.00 hingga 16.00 WIB, bertempat di suatu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat, Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI, dan meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Anggota DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.

3. Keterangan di atas saya peroleh dari Pimpinan PTFI, karena sejak saya menjabat sebagai Menteri ESDM dan memulai proses negosiasi dengan PTFI, saya meminta kepada Pimpinan PTFI untuk melaporkan setiap interaksi dengan Pemangku Kepentingan Utama, untuk menjaga agar keputusan apapun diambil secara transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi.

4. Saya berpendapat, seorang Anggota DPR yang terhormat menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan Negara Republik Indonesia, seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik, adalah tindakan yang tidak patut dilakukan. Tindakan ini bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan karena mencampuri tugas eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lebih tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta yang secara aktif ikut terlibat dalam membicarakan hal-hal yang saya uraikan di atas.
5. Saya melaporkan….

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Rekonsiliasi Tidak Gratis, Israel Jamin Keamanan Arab Terhadap Ancaman Iran

Organization