Topic
Home / Berita / Nasional / Saat ini Jokowi Dianggap Sudah Lengser

Saat ini Jokowi Dianggap Sudah Lengser

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kompas.com)
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kompas.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Kekacauan yang terjadi di dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai pengamat Intelijen John Helmi Mempie sebagai sebuah isyarat bahwa pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya sudah tidak berfungsi.

“Kalau kita lihat Jokowi secara psikologis sudah lengser. Dia sudah tidak dianggap sama menteri-menterinya. Dulu bilangnya nggak impor tahunya impor, BBM katanya nggak naik tahunya naik,” ujar John di Restoran Raden Bahari, Jalan Buncit Raya 135, Jakarta Selatan, Kamis (12/11). Demikian dilansir merdekacom.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri deklarasi yang bernama ‘Selamatkan NKRI’ di salah satu bilangan Jakarta Selatan yang juga dihadiri berbagai elemen dan pensiunan jenderal. Deklarasi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia yang semakin terpuruk.

Negara ini, lanjut Jhon, mempunyai pemimpin tetapi tidak ada yang mengatur. “Kita ini seperti jalan sendiri-sendiri, karena nggak ada pilotnya, ada pilot cuma ngak ada instrument. Situasi ini semua kacau. Istana kacau, sana berantem, tim sukses Jokowi sendiri berantem,” katanya.

“Yang mengendalikan negara ini siapa? Lihat perintah-perintahnya tidak dipatuhi. Negara yang mengendalikan siapa? Pedagang karena ini diuntungkan dan yang dirugikan rakyat. Yang matok harga pedagang pemerintah nggak bisa bertindak,” tambahnya.

Turut hadir dalam deklarasi tersebut tokoh-tokoh ternama antara lain Mantan Panglima TNI Jend (Purn) Djoko Santoso, Mantan Wagub DKI Prijanto, Politisi Senior Golongan Karya Aryadi Ahmad, Hatta Taliwang, Letjen (Purn) Soeharto, Bursah Zarnubi, Politisi senior partai Demokrat Ahmad Mubarok, tokoh aktivis 65 Hariman Siregar, Marsekal Muda (Purn) Amirullah, IMM dan turut hadir adik Gus Dur Lily Wahid. Selain itu hadir pula FKPPI, KAMMI, APKLI, KAHMI, IMM dan Serikat Pribumi.

Salah satu yang menjadi sorotan kinerja pemerintahan jokowi selama setahun ini adalah terkait janji pemberantasan korupsi.

“Upaya pelemahan KPK” menjadi salah satu sorotan evaluasi setahun pemerintahan Joko Widodo, yang ketika berkampanye di pilpres 2014 antara lain menjanjikan pemberantasan korupsi, salah satu ancaman dan masalah kronis yang membelit Indonesia.

Tapi dalam perjalanannya selama 12 bulan memerintah, Presiden Jokowi memilih Budi Gunawan, figur “kontroversial” sebagai calon kapolri.

Presiden Joko Widodo diminta lebih berani dan lebih tegas dalam menghadapi apa yang disebut sebagai upaya-upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

. “Pemilihan Budi Gunawan, isu mengenai revisi RUU KPK, dan agenda pelemahan KPK, itu merupakan implikasi langsung dari kegagalan Jokowi untuk membangun blok politik yang kuat dalam menghadapi blok kekuatan poltik yang korup yang selama ini menjadi masalah yang fundamental di Indonesia,” kata Adnan Topan Husodo pegiat dari Indonesian Corruption Watch (ICW), dikutip dari bbc.com

Di bawah pemerintahan Jokowi pula muncul usul perubahan UU KPK, yang isinya antara lain membatasi umur lembaga antikorupsi hanya sampai 12 tahun.

Kritik dan kecaman yang meluas membuat presiden kemudian memutuskan menunda pembahasan RUU KPK. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Grand Launching SALAM Teknologi Solusi Aman Covid-19 untuk Masjid

Figure
Organization