Topic
Home / Berita / Nasional / MUI desak Pemerintah Buka Perwakilan di Gaza

MUI desak Pemerintah Buka Perwakilan di Gaza

Ilustrasi (act.id)
Ilustrasi (act.id)

dakwatuna.com – Jakarta.  Rapat Kerja Nasional I 2015 Majelis Ulama Indonesia yang digelar pada 10-12 November 2015 di Ancol, Jakarta, mengeluarkan rekomendasi mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunaikan janjinya dalam memperjuangkan bangsa Palestina, salah satunya dengan segera membuka perwakilan RI di Gaza, Palestina.

“MUI melalui rekomendasi Rakernas, mendesak Presiden RI Joko Widodo agar menunaikan janji untuk membantu dengan sungguh-sungguh penyelesaian masalah Palestina yang menjamin hak-hak bangsa Palestina dan eksistensi Masjidil Aqsha,” kata Ketua Tim Perumus Pokok Pikiran dan Rekomendasi Eksternal MUI AM Romly di Jakarta, dilansir antaranewscom, Kamis (12/11/15).

MUI, kata dia, juga mengecam zionis Yahudi atas segala bentuk kedzhaliman, perampasan tanah, penyerangan, pengusiran dan pembunuhan yang dilakukannya atas bangsa Palestina.

Dalam rekomendasi, kata Romly, MUI meminta kerja sama internasional yang lebih kuat lagi dalam penyelesaian Palestina.

“Mengimbau dan mendesak agar negara-nera OKI dan negara negara Islam melakukan upaya-upaya yang lebih konkret membantu rakyat Palestina,” katanya.

Selain soal Palestina, MUI juga mendesak pemerintah agar berinisiatif dalam penyelesaian konflik kemanusiaan yang melibatkan etnis Rohingya.

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengamblil prakarsa dalam kerja sama regional/ASEAN dan pasifik di bidang agama dan ekonomi serta penyelesaian masalah-masalah di kawasan ASEAN khususnya masalah kemanusiaan Rohingnya,” katanya.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga kembali menyinggung soal fatwa pemimpin yang ingkar janji.

“Perlu pendidikan politik ke masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang ingkar janji berdasarkan hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI Tingkat Nasional V di Tegal, 7-10 Juni 2015 tentang hukum berdosa bagi pemimpin yang ingkar janji,” kata Romly di Jakarta, dikutip dari republika.co.id, Jumat (13/11/15).

Karena itu, dia mengatakan, MUI harus berperan aktif sesuai kewenangannya untuk memberi pendidikan politik kepada pemilih agar berhati-hati supaya tidak terjerums memilih pemimpin yang ingkar janji. Sementara soal edukasi politik masyarakat itu tertuang di dalam rekomendasi Rakernas I 2015 MUI.

Romly mengatakan MUI lewat Rakernas I 2015 secara umum mengeluarkan sejumlah rekomendasi dari berbagai aspek seperti aspek agama, aspek internasional, aspek sosial budaya, perempuan dan perlindungan anak, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek politik. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Opick: Jangan Berhenti Bantu Rakyat Palestina!

Figure
Organization