Topic
Home / Berita / Nasional / KIH Berganti Nama Menjadi PPP

KIH Berganti Nama Menjadi PPP

Jokowi-JK bersama pimpinan partai KIH. (metrotvnews.com)
Jokowi-JK bersama pimpinan partai KIH. (metrotvnews.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi) JK melakukan rapat dengan para pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurut Ketua Umum PPP Romahurmuziy, hadir dalam rapat tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Hanura Wiranto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

“Khusus PPP, hadir juga Ketua Majelis Pertimbangan DPP Suharso Monoarfa dan Ketua Majelis Pakar DPP Lukman Saifudin,” kata politikus PPP yang akrab disapa Rommy, melalui pesan singkat, sebagaimana dilansir jpnncom, Kamis (12/11/15) malam.

Dalam pertemuan itu, lanjut anggota DPR itu, dibahas tiga pembicaraan. salah satunya soal pergantian nama KIH yang sudah melekat pada partai-partai pengusung dan pendukung Jokowi-JK ketika Pilpres lalu. Kecuali PPP yang masuk di tengah jalan pasca konflik kepengurusan.

“Konstelasi politik nasional dan konsolidasi KIH yang dalam rapat tadi disepakati diubah namanya menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah,” ujar Rommy.

Pembicaraan kedua, hal-hal yang terkait dukungan atas kinerja pemerintahan JKW-JK, terutama mendorong momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi kuartal III yang merupakan resultan dari sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi.

“Untuk itu Partai-partai Pendukung Pemerintah terus mengupayakan dukungan politik atas hal tersebut. Ketiga, Hal-hal terkait kinerja parlemen antara lain membahas beberapa pansus, baik pansus perundang-undangan maupun pengawasan,” tambahnya.

Rommy juga menyebutkan ada hal lain yang lebih detail dikupas dalam pertemuan rutin sejak pukul 18.30 Wib hingga sekitar jam 21.10 Wib, malam tadi. Hanya saja, Ia menyebut bukan untuk konsumsi publik.

Terkait kebijakan ekonomi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini merilis paket kebijakan ekonomi guna memberikan kemudahan bagi dunia usaha serta menciptakan lapangan kerja yang semakin luas bagi masyarakat Indonesia. Paket kebijakan ini bertajuk paket kebijakan ekonomi jilid VI.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, paket yang pertama mengenai upaya dalam rangka menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran, melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Secara sederhananya, melalui paket ini ada beberapa kawasan di daerah itu ditetapkan menjadi KEK,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari sindonewscom.

Tujuan utamanya, sambung Darmin, mengelola sumber daya yang ada di wilayah KEK tersebut dan sekitarnya. “Walaupun kegiatan itu yang tidak termasuk sumber daya utama di daerah itu, tetap diberikan perhatian walaupun fasilitasnya lebih rendah,” imbuh dia. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Dua Tahun Jokowi-JK, Masyarakat Indonesia Disambut 400 Ribu Ekor Sapi Impor dari Meksiko

Figure
Organization